Connect with us

Hot Topic

Kemendagri Tegur 67 Pemda Terkait Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada, Ini Daftarnya

Published

on

Channel9.id-jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah dan memberi waktu tiga hari  untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada. Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

Teguran Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020, demikiran rilis Staf Khusus Mendagri, Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga.

Menurut Tumpak Haposan Simanjuntak, sampai pada 26 Oktober 2020 terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum ditindak-lanjuti oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Berdasarkan hal itu telah  dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

“PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak Haposan Simanjuntak.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Sebut Banyak ASN yang Salah Paradigma Soal Netralitas

Menurut Tumpak Haposan Simanjuntak, teguran kepada para kepala daerah disampaikan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Sesuai dengan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.

Ada pun kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran adalah sebagai berikut:

Gubernur Jambi

Gubernur Jawa TImur

Gubernur Kepulauan Riau

Gubernur Lampung

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Gubernur Sulawesi Barat

Guberur Sulawesi Selatan

Gubernur Sulawesi Tengah

Gubernur Sulawesi Tenggara

Gubernur Sulawesi Utara

Bupati Asahan

Bupati Asmat

Bupati Bandung

Bupati Banggai

Bupati Banjar

Bupati Boven Digul

Bupati Bulukumba

Bupati Buton Utara

Bupati Cianjur

Bupati Dompu

Bupati Gowa

Bupati Halmahera Timur

Bupati Indragiri Hulu

Bupati Jember

Bupati Kepulauan Meranti’

Bupati Kepulauan Selayar

Bupati Konawe

Bupati Konawe Utara

Bupati Kuantan Singingi

Bupati Limapuluh

Bupati Lingga

Bupati Lombok Utara

Bupati Majene

Bupati Mamberamo Raya

Bupati Maros

Bupati Merauke

Bupati Mojokerto

Bupati Muaro Jambi

Bupati Muna

Bupati Muna Barat

Bupati Nias Selatan

Bupati Pandeglang

Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Bupati Pasangkayu

Bupati Pelalawan

Bupati Pesisir Barat

Bupati Sidoarjo

Bupati Sijunjung

Bupati Simalungun

Bupati Solok

Bupati Sukabumi

Bupati Sumba Timur

Bupati Supiori

Bupati Tana Toraja

Bupati Tasikmalaya

Bupati Tojo Una-una

Bupati Toli-toli

Bupati Wakatobi

Walikota Batam

Walikota Binjai

Walikota Bontang

Walikota Makassar

Walikota Mataram’

Walikota Pariaman

Walikota Samarinda

Walikota Solok

Walikota Surabaya

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Mahfud MD: Ada Elite Papua yang Korupsi Dana Otsus

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, ada korupsi yang dilakukan elite di Papua terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Karena itu, pihaknya tengah mencari formula terkait regulasi terbaik supaya Dana Otsus bisa dirasakan masyarakat. Terlebih, Dana Otsus rencananya akan ditingkatkan di tahun depan.

“Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kita atur bagaimana caranya,” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Jumat (4/12).

Mahfud menyampaikan, pemerintah kini tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Kepres) berkaitan dengan pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan.

Pemerintah juga sedang menggodok revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Revisi itu mencakup dua hal, yakni berkaitan dengan jumlah dana Otsus yang akan disalurkan dan mengenai pemekaran provinsi di Papua.

“Pembesaran atau perpanjangan pemberian dana Otsus dari semula itu dua persen menjadi 2,25 persen. Revisi Undang-undangnya dalam waktu dekat ini,” katanya.

Mengenai pemekaran provinsi di Papua sendiri ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan wilayah Papua yang cukup luas.

“Nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Itu sikap pemerintah, kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ustaz Maaher Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menahan Ustaz Maaher At-Thuwailibi selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri.

Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA ini ditahan usai kemarin menjalani pemeriksaan intensif.

“Sudah dilakukan penahanan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jumat (4/12).

Dalam perkara ini, cuitan Maaher di Twitter diduga mengandung unsur pelanggaran dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia pun terancam hukuman maksimal enam tahun penjara.

Cuitan yang dinilai melanggar hukum itu ialah saat Maaher mengunggah foto Luthfi bin Ali bin Yahya mengenakan serban putih.

Cuitan itu diduga bermuatan rasa kebencian, permusuhan, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Maaher pun dijerat Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Pelanggaran Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Staf Presiden (KSP) menyesalkan insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia.

“Sehingga insiden yang terjadi di KJRI Melbourne tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional,”ujar Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani, Jumat (04/12).

Pelanggaran hukum ini berdasarkan ketentuan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler serta hukum kebiasaan internasional. KJRI harus dihormati dan tidak dapat diganggu gugat, terlebih diterobos masuk dan disusupi tanpa izin.

Baca juga: WNI Marahi Warga Asing Dukung Papua Barat Merdeka, Tidak Tahu Kondisi Sebenarnya 

“Negara penerima dalam hal ini Australia memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjaga keamanan dari area Konsulat Jenderal Republik Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, sebuah video pengibaran bendera Bintang Kejora oleh orang tak dikenal di KJRI Melbourne, Australia beredar. Bendera Bintang Kejora identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebelumnya, bendera Bintang Kejora yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkibar KJRI Melbourne pada Selasa (1/12/2020) dengan disertai spanduk yang berisi tulisan “TNI Out Stop Killing Papua”.

Bendera ini dikibarkan oleh 5 orang yang memanjat kantor KJRI. Insiden tersebut terekam CCTV dan beredar dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Twitter.

Kejadian pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne ini juga pernah terjadi pada 2017 lalu. Kala itu, insiden tersebut membuat pemerintah Indonesia meradang.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC