Connect with us

Hot Topic

Kemendagri Tegur 67 Pemda Terkait Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada, Ini Daftarnya

Published

on

Channel9.id-jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah dan memberi waktu tiga hari  untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada. Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

Teguran Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020, demikiran rilis Staf Khusus Mendagri, Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga.

Menurut Tumpak Haposan Simanjuntak, sampai pada 26 Oktober 2020 terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum ditindak-lanjuti oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Berdasarkan hal itu telah  dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

“PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak Haposan Simanjuntak.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Sebut Banyak ASN yang Salah Paradigma Soal Netralitas

Menurut Tumpak Haposan Simanjuntak, teguran kepada para kepala daerah disampaikan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Sesuai dengan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.

Ada pun kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran adalah sebagai berikut:

Gubernur Jambi

Gubernur Jawa TImur

Gubernur Kepulauan Riau

Gubernur Lampung

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Gubernur Sulawesi Barat

Guberur Sulawesi Selatan

Gubernur Sulawesi Tengah

Gubernur Sulawesi Tenggara

Gubernur Sulawesi Utara

Bupati Asahan

Bupati Asmat

Bupati Bandung

Bupati Banggai

Bupati Banjar

Bupati Boven Digul

Bupati Bulukumba

Bupati Buton Utara

Bupati Cianjur

Bupati Dompu

Bupati Gowa

Bupati Halmahera Timur

Bupati Indragiri Hulu

Bupati Jember

Bupati Kepulauan Meranti’

Bupati Kepulauan Selayar

Bupati Konawe

Bupati Konawe Utara

Bupati Kuantan Singingi

Bupati Limapuluh

Bupati Lingga

Bupati Lombok Utara

Bupati Majene

Bupati Mamberamo Raya

Bupati Maros

Bupati Merauke

Bupati Mojokerto

Bupati Muaro Jambi

Bupati Muna

Bupati Muna Barat

Bupati Nias Selatan

Bupati Pandeglang

Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Bupati Pasangkayu

Bupati Pelalawan

Bupati Pesisir Barat

Bupati Sidoarjo

Bupati Sijunjung

Bupati Simalungun

Bupati Solok

Bupati Sukabumi

Bupati Sumba Timur

Bupati Supiori

Bupati Tana Toraja

Bupati Tasikmalaya

Bupati Tojo Una-una

Bupati Toli-toli

Bupati Wakatobi

Walikota Batam

Walikota Binjai

Walikota Bontang

Walikota Makassar

Walikota Mataram’

Walikota Pariaman

Walikota Samarinda

Walikota Solok

Walikota Surabaya

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kapolri Minta Proses Rekrutmen eks 57 Pegawai KPK Jadi ASN Polri Dipercepat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan untuk mempercepat proses rekrutmen 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

Sebab, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) nomor 1.308 Tahun 2021 sudah terbit.

“Secepatnya, proses itu secepatnya. Perintah Bapak Kapolri, untuk segera diproses karena sudah ada peraturan kepolisiannya dan sudah ada surat persetujuan dari Kemenpan-RB,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Senin 6 Desember 2021.

Baca juga: Novel Baswedan Cs Penuhi Panggilan Polri Terkait Undangan Sosialisasi Perekrutan ASN

Kendati demikian, Dedi menyampaikan, pihaknya hanya tetap memastikan perekrutan itu berjalan sesuai dengan prosedur yang ada soal Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tinggal nanti sebelum pelantikan nanti ada nomor induk pegawai yang akan dikeluarkan oleh BKN. Itu semua prosesnya akan secepatnya akan diproses,” ujar Dedi.

Adapun pengangkatan khusus itu termaktub dalam Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan bahwa 57 eks pegawai KPK adalah 56 orang dan satu orang yang pernah sebagai pegawai dinyatakan tidak dapat dialihkan menjadi pegawai ASN di KPK dan dengan Peraturan Kepolisian ini diangkat secara khusus menjadi pegawai ASN Polri.

Dalam Perpol itu juga menyebut, As SDM Kapolri telah mengajukan secara tertulis daftar usulan pengangkatan sumber daya manusia dari 57 eks Pegawai KPK kepada Kapolri. Adapun daftar usulan ditetapkan berdasarkan hasil, identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi.

Adapun identifikasi jabatan, dilakukan untuk memetakan daftar jabatan ASN di lingkungan Polri yang akan diisi oleh sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK berdasarkan formasi atau kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri

Daftar jabatan ASN itu disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk penetapan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri.

Dalam hal ini, seleksi kompetensi dilakukan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan kemampuan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK dengan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri yang telah ditetapkan sesuai dengan pengalaman jabatan.

Pelaksanaan kegiatan identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi sesuai dengan kebijakan Kapolri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Ketika nanti diangkat menjadi ASN, 57 orang itu harus menandatangani surat pernyataan, bersedia menjadi PNS, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah dan tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, diangkat sebagai PNS.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Ketua DPR: Kebutuhan Warga Terdampak Letusan Gunung Semeru Harus Diprioritaskan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa untuk warga korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur.

Puan meminta agar kebutuhan warga korban terdampak meletusnya Semeru menjadi prioritas.

“Mari kita menundukkan kepala, memanjatkan doa untuk korban erupsi Semeru. Semoga tidak ada lagi korban jiwa atas bencana ini. Keselamatan warga harus diutamakan,” kata Puan, Senin 6 Desember 2021.

Berdasarkan informasi dari BNPB hingga Minggu kemarin sore, terdapat 14 warga Lumajang yang meninggal dunia akibat terkena awan panas saat Semeru erupsi.

Baca juga: Polri Terjunkan 945 Personel Bantu Tangani Bencana Erupsi Gunung Semeru

Puluhan orang juga diketahui menderita luka bakar, baik luka serius hingga luka ringan.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban di sekitar lereng Gunung Semeru.

Puan mengapresiasi tim SAR, petugas gabungan dari berbagai instansi dan golongan, hingga kelompok relawan yang berjibaku membantu evakuasi dan penyelamatan warga.

“Pemerintah bersama jajaran BNPB, Basarnas, TNI/Polri telah bekerja cepat dalam melakukan tanggap darurat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari berbagai elemen masyarakat yang terus datang untuk memberikan bantuan,” kata Puan.

Setidaknya 5.205 jiwa yang terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana 1.300 berada dalam pengungsian. Puan mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan pengungsian yang layak sehingga warga merasa aman dan nyaman.

“Kebutuhan warga terdampak harus menjadi prioritas. Sediakan dapur umum agar kebutuhan makan pengungsi terjamin. Logistik lain seperti selimut, alas untuk tidur, hingga ketersediaan air dan listrik juga harus diperhatikan,” tutur Puan.

Dia mengingatkan agar pemerintah segera bekerja cepat mengerahkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup akibat erupsi.

Hal ini menyusul adanya daerah warga yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat putusnya jembatan.

“Harus ada solusi yang diberikan pemerintah mengenai persoalan distribusi bantuan kepada warga terdampak. Jangan sampai ada pengungsi yang kesulitan mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar mereka,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini juga meminta agar posko pengungsian ramah bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui.

Puan menegaskan obat-obatan dan kebutuhan medis bagi pengungsi dan korban terdampak yang memilih tetap tinggal di rumahnya, harus selalu tersedia.

“Kerja sama dari stake holder, khususnya Kementerian terkait, Pemda dan tim SAR gabungan, diharapkan dapat mempercepat proses penanganan bencana. Rakyat dalam bencana tidak boleh sedikitpun merasa ditinggalkan oleh negara,” tegasnya.

Selain itu, Puan meminta pemerintah mulai bekerja untuk penanganan dampak bencana. Salah satu hunian baru untuk warga yang rumahnya rusak akibat erupsi Gunung Semeru.

HY

Continue Reading

Ekbis

Erick Thohir Lengserkan Zulkifli, Angkat Darmawan Prasodjo jadi Dirut PLN

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Zulkifli Zaini.  Selanjutnya, Erick mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulkifli. Darmawan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN.

Pemberhentian dan pengangkatan ini dilakukan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN 2021 yang digelar pada Senin, (6/12) ini.

Erick mengucapkan terima kasih atas kontribusi Zulkifli selama ini lantaran Zulkifli dinilainya telah mampu memperbaiki kinerja keuangan perusahaan setrum nasional. Hal ini tercermin dari pendapatan usaha yang mencapai Rp345,4 triliun dan laba bersih Rp5,99 triliun pada 2020.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Zulkifli Zaini jadi Dirut PLN 

Laba ini naik 39,3 persen dari 2019. PLN di bawah pimpinan Zulkifli juga berhasil menurunkan jumlah rasio utang sekitar Rp452,4 triliun.

“Saya menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas komitmen yang sudah diberikan selama ini. Saya yakin rekam jejak terbaik yang ditorehkan menjadi legacy dan pondasi untuk pemimpin berikutnya,” ujar Erick dalam keterangan resmi.

Selain itu, kata Erick, PLN juga berkontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PLN) melalui pemberian diskon listrik kepada 31,4 juta rumah tangga pada 2020 dan 32,6 juta rumah tangga pada 2021.

Continue Reading

HOT TOPIC