Channel9.id – Surabaya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memperkuat riset dan inovasi teknologi yang mendukung kedaulatan nasional. Menurutnya, penguasaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan pertahanan, tetapi juga sektor pangan dan pembangunan sumber daya manusia.
Hal itu disampaikan Muzani saat berdialog dengan Rektor, jajaran pimpinan, guru besar, dan civitas akademika ITS di Surabaya, Rabu (26/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menilai perkembangan teknologi telah mengubah peta kekuatan pertahanan global.
Muzani mengatakan kemampuan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ia mencontohkan penggunaan drone, rudal, dan teknologi ruang angkasa dalam berbagai konflik geopolitik yang menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah personel.
“Ini adalah langkah yang responsif mengaitkan teknologi dengan kedaulatan negara. Dan saya rasa ITS adalah kampus yang pertema berbicara soal pentingnya kemajuan teknologi akan pararel dengan kepentingan bangsa,” ujarnya.
Ia menilai kemajuan teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan nasionalisme. Menurutnya, kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan logistik pertahanan.
“Kemajuan teknologi harus bertaut langsung dengan penguatan nasionalisme. Kekuatan alutsista dan ketersediaan logistik tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh anak-anak bangsa yang terampil di bidang teknologi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada ITS yang telah menjadi institusi terdepan membuka ruang dialog tentang pentingnya penguatan nasionalisme dan kedaulatan negara dari sektor kemajuan teknoligi,” kata Muzani.
Selain pertahanan, Muzani meminta ITS mengarahkan pengembangan teknologi untuk mendukung kedaulatan pangan. Ia mengaitkan hal tersebut dengan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan sumber daya manusia dan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Muzani menyebut sejumlah inovasi ITS yang dinilai dapat dikembangkan lebih lanjut, termasuk teknologi pertanian dan peternakan. Ia mendorong riset mengenai pemupukan presisi agar penggunaan lahan lebih efisien serta pengembangan pakan ternak untuk meningkatkan produktivitas peternakan nasional.
“Tadi telah dipaparkan bahwa ITS telah mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian atas keberhasilan membuat protoype traktor untuk lahan gambut atau rawa. Ini adalah sebuah inoviasi. Tapi mungkin juga bisa dilakukan riset oleh ITS tentang inovasi pemupukan agar kita bisa efisienasi lahan dengan hasil panen yang maksimal,” tuturnya.
“Lalu juga di sektor pakan ternak, dimana bobot hidup hewan ternak seperti sapi bisa terus mengalami kenaikan sehingga kita bisa swasembada daging, tanpa harus bergantung pada impor,” imbuh Muzani.
Dalam dialog tersebut, Muzani juga menyampaikan perkembangan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). MPR RI, kata dia, telah menerima draf PPHN yang dirumuskan dalam proses pembahasan selama satu dekade terakhir.
Ia menjelaskan PPHN diharapkan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang yang tidak bergantung pada pergantian presiden. Dengan demikian, sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan SDM dan STEM, dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“PPHN adalah landasan bernegara, bukan teknis operasional. Maka dia berlaku tidak hanya periodesasi presiden, tapi melintasi kepresidenan. Dan kami tidak menganggap rumusan yang ada saat ini sebagai produk final. MPR secara terbuka meminta masukan dan sumbangsih pemikiran dari akademisi ITS serta seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
Muzani mengatakan MPR masih mengkaji bentuk hukum yang akan digunakan untuk menetapkan PPHN, mulai dari Undang-Undang, Ketetapan MPR, hingga kemungkinan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Kajian tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai daya ikat TAP MPR serta potensi dampak amandemen terhadap sistem hukum nasional.
Ia menekankan pembahasan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati karena perubahan terhadap konstitusi berpotensi memiliki dampak lebih luas.
“Kita berpikir bahwa akan mengubah atau amandemen terbatas UUD hanya mengenai PPHN. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa apakah amandemen terbatas ini bisa dilakukan atau nanti bisa melebar kemana mana. Maka yang terpenting bahwa bernegara itu adalah tanggung jawab semua pihak. Semua pihak harus bisa bertanggung jawab untuk berkontribusi membangun negara. Kita harus kuatkan negara kita baik dari sisi ekonomi, hukum, politik, dan teknoligi,” pungkas Muzani.
HT
