Connect with us

Nasional

KI Jabar Gelar Diskusi ‘Hubungan Siaran Pers Ombudsman untuk TWK KPK Terhadap UU KIP’

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mengukur Temuan Ombudsman RI Terkait Dugaan Penyimpangan Prosedur Assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam Proses Alih Status Pegawai KPK menjadi PNS Terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)’ pada Kamis 29 Juli 2021 siang.

Diskusi ini dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal. Hadir pula tiga narasumber yakni Guru Besar Hukum dan Kebijakan Publik Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf; Guru Besar Hukum International Unpad Bandung, Romli Atmasasmita; dan mantan Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

Ijang Faisal menyampaikan, tujuan diskusi ini untuk mengukur hubungan antara tindakan Ombudsman RI memeriksa prosedur dan hasil TWK yang kemudian diungkap ke publik, dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alamsyah menyampaikan, Ombudsman berhak melakukan pemeriksaan prosedur TWK yang diselenggarakan KPK. Sebab, Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“TWK Pegawai KPK termasuk pelayanan publik sebagaimana diatur oleh UU No. 25/2009,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) 2009-2013 ini.

Alamsyah juga menjelaskan, Ombudsman berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap prosedur dalam pembentukan Peraturan KPK, pelaksanaan TWK Pegawai KPK dan penetapan hasil TWK.

“Hal itu sesuai dengan amanat UU No.37/2008 tentang ORI yang antara lain memberi mandat memeriksa prosedur dan hasil dari TWK komisi rasuah tersebut,” katanya.

Bahkan, Ombudsman berwenang untuk mempublikasikan temuan dengan pertimbangan kepentingan umum, dalam kadar tertentu yang ditentukan oleh Ombudsman.

“Berwenang diekspos karena menyangkut kepentingan publik, baik di bidang administrasi maupun hak informasi publik. Bukan kemudian seolah-olah memperjuangkan 75 anggota KPK yang tak lolos TWK, atau jangan selalu dikaitkan politik,” ujarnya.

Terkait hasil TWK bisa diungkap ke publik, Alamsyah menyampaikan, peserta berhak atas informasi penilaian TWK diri mereka masing-masing berdasarkan permintaan. Informasi itu juga bisa diungkap ke publik atas persetujuan peserta. Hal itu diatur dalam pasal 17 dan 18 UU KIP.

Di samping itu, Alamsyah menyampaikan, rekomendasi dari temuan Ombudsman bukan seperti hakim yang membatalkan sebuah putusan. Namun, lebih memberikan saran dan rekomendasi agar mencegah maladministrasi sebuah badan publik.

“Apalagi dari kawan-kawan ORI juga sudah infokan ke saya, bahwa isi rekomendasi dalam siaran pers tersebut pun sudah disambut tim presiden. Sudah ada pembicaraan antara Komisioner ORI dengan tim dalam menindaklanjuti temuan Ombudsman,” katanya.

Sementara itu, Romli Atmasasmita menilai, siaran pers Ombudsman terhadap hasil TWK pegawai KPK bertentangan dengan UU KIP. Menurutnya, informasi dari Ombudsman menyesatkan dan menghalangi-halangi tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

Di samping itu, Romli menilai, Ombudsman tidak sah melakukan pemeriksaan. Sebab, KPK merupakan badan penegakkan hukum, bukan pelayanan publik.

“Selain itu, Ketua KPK itu fungsi utamanya penegakan hukum, tidak ada fungsi pelayanan publik. Jadi, tidak relevan dari awal. 75 pegawai KPK yang tak lolos KPK bukan hanya lakukan implementasi hukum tapi juga harus faham kultur eksistensi KPK,” kata Romli.

Oleh karena itu, siaran pers tersebut tidak sesuai kewenangan ORI dan berpotensi melanggar aturan. Merujuk UU No.37/2008 tentang ORI, peran fungsi Ombudsman hanya terkait pemeriksaan atas perbuatan melanggar hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, dan menimbulkan kerugian material.

“Tidak ada asap kalau tak ada api. Akarnya bukan di siaran pers hemat saya, tapi bahwa KPK sebelum TWK ini adalah lembaga dengan kewenangan luar biasa yang sulit dikendalikan sekalipun dari internal. Kewenangan mereka tidak disertai akuntabilitas yang baik, belum dengan faksi internal. Betapa banyak tersangka yang ditetapkan tanpa bukti permulaan, betapa banyak keputusan bukan kolegial tapi kewenangan suara mayoritas,” katanya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Dialog Bersama Jokowi, Pelajar Ungkap Kegembiraan Bisa PTM

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar yang digelar di SMKN 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis (16/9). Selain peninjauan, Kepala Negara juga berkesempatan untuk berdialog bersama para pelajar melalui konferensi video di enam kabupaten/kota lain yang secara bersamaan melakukan kegiatan vaksinasi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menanyakan kepada para siswa perihal pembelajaran tatap muka (PTM) yang mulai dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota. Salah satu siswa dari SMAN 1 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kalisa, mengaku senang telah divaksin sehingga bisa melakukan PTM.

“Sudah berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu (PTM)?” tanya Jokowi.

“Sudah dua minggu Pak,” jawab Kalisa.

Baca juga: Serentak Vaksinasi di Pesantren, Presiden Jokowi: Kita Ingin Melindungi Para Santri 

Siswa lain dari SMAN 1 Perbaungan, Fajar juga mengaku bersyukur sudah divaksin sehingga bisa melakukan PTM meskipun secara terbatas. Jokowi menegaskan bahwa PTM dapat dilakukan dengan syarat level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kabupaten/kota tersebut berada di level 3 atau 2.

“Gurunya divaksinasi, anaknya divaksinasi. Enggak apa-apa vaksinasi pertama dulu enggak apa-apa. Silahkan tetapi juga pembelajaran tatap muka terbatas, bisa 30 persen, bisa 50 persen,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Tenggarong, Nerisa mengungkapkan keinginannya untuk bisa datang ke salah satu festival adat yaitu Tenggarong International Folk Arts Festival (TIFAF). Ia berharap, pandemi segera berakhir agar festival adat tersebut dapat kembali diselenggarakan di Tenggarong.

“Nah sedih bener Pak. Padahal saya tunggu awal datangnya upacara adat tu Pak,” ungkap Nerisa.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa berbagai kegiatan seperti festival adat dapat diselenggarakan kembali apabila masyarakat telah mendapatkan suntikan vaksin.

Meski demikian, ia pun mengingatkan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun nantinya kegiatan festival maupun pertunjukan sudah bisa diselenggarakan.

“Kalau nanti pandemi sudah menurun, menurun, menurun silakan untuk diadakan kembali,” pungkas Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Melakukan Inovasi

Published

on

By

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Melakukan Inovasi

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan, sejumlah alasan pentingnya pemerintah daerah (pemda) melakukan inovasi. Menurutnya, pemda perlu melakukan terobosan kebijakan agar dapat memberikan sumbangsih bagi negara, salah satunya dengan mendongkrak capaian posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) serta Global Innovation Index (GII). Selain itu, inovasi merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang terhadap tren peningkatan pengguna seluler dan internet di Indonesia.

“Penguna ponsel dan internet cukup banyak. Bahkan penggunaan seluler melebihi jumlah penduduk. Peluang inilah yang harus ditangkap pemda melalui inovasi,” ujar Fatoni saat menjadi narasumber Podcast Rabu Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Fatoni melanjutkan, alasan lain mengapa pemda penting berinovasi, yakni untuk mempercepat tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum, kata dia, tujuan otonomi daerah itu ada tiga, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, inovasi mampu mempercepat capaian sasaran otonomi daerah baik di bidang administrasi maupun politik. “Dalam konteks ini, inovasi dilakukan dalam rangka mengubah mindset, tata kelola, dan pelayanan publik,” tambahnya.

Fatoni menjelaskan, tuntutan zaman yang serba cepat mendorong dibutuhkannya perubahan budaya kerja baru di lingkungan pemerintah, yakni dengan bekerja secara efektif, totalitas, dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, penting pula untuk menerapkan prinsip kolaborasi, serta pola pikir untuk membahagiakan dan melayani masyarakat. Menurut Fatoni, untuk mewujudkan berbagai perubahan tersebut, pemda harus melakukan inovasi.

Selain itu, lanjut Fatoni, inovasi juga perlu diterapkan oleh pemda agar dapat memperbaiki pelayanan publik. Melalui berbagai terobosan, diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan yang lebih cepat, mudah, pintar, nyaman, murah, dan lebih baik. Inovasi juga perlu dilakukan untuk mempercepat tercapainya visi misi pemerintah dan sinergisitas antara pusat dan daerah. “Langkah tersebut sekaligus untuk mempercepat tercapainya tujuan visi misi Indonesia, serta untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Published

on

By

Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Bina Adminstarasi Kewilayahan, Safrizal ZA menggelar rapat internal dalam rangka strukturisasi data PPKM berdasarkan output pada Kepmendagri Nomor 440-457 Tahun 2021 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPKM di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, secara virtual pada Rabu (15/9/2021).

Dalam arahannya, Safrizal mengatakan tujuan diadakannya rapat ini untuk tingkatkan motivasi dan sinergitas jajaranya. Terutama untuk fokus di 3 agenda prioritas Ditjen Bina Adwil, yakni Penanganan Covid, Cipta Kerja dan turunannya, serta Penyelesaian Batas Daerah.

“Saya perlu mengarahkan, menyelaraskan 3 kinerja tugas prioritas kita. Penanganan Covid-19, cipta kerja dan penyelesaian batas dalam cipta kerja,” kata Safrizal.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional

Lebih jauh, ia menginstruksikan jajaranya untuk lebih bekerja keras dalam akuntabilitas data pengendalian Covid-19. Kata Safrizal, pendataan yang cepat, akurat dan sinkron sangat dibutuhkan dalam upaya pengambilan keputusan.

“Saya berharap teman teman dapat bekerja keras lagi, terutama dalam ketelitian data. Jangan ada lagi gap (perbedaan) data yang kita miliki dengan data rill di lapangan. Karena akurasi data, menjadi kunci kebijakan yang efektif,” jelasnya.

Di akhir paparannya, ia juga berharap jajarannya setelah pelaksanaan rapat kerja dapat langsung membuat rencana aksi dan target waktu penyelesaiannya terkait dengan dengan permasalahan dan target-target kinerja yang hendak dicapai.

Bahkan, Safrizal meminta jajarannya segera bertugas untuk memverifikasi data yang dibutuhkan, khususnya dalam 3 agenda prioritas Ditjen Bina Adwil tersebut.

“Sebagian ada yang cek data, ada yang tugasnya monitor data, ada yang memantau di lapangan. Konfirmasi semuanya. Ini harus dilakukan. Nanti, pertemuan dengan tim kecil ini akan kita bahas Minggu depan,” pungkasnya.

Diketahui, giat rapat internal dalam rangka strukturisasi data PPKM berdasarkan output pada Kepmendagri Nomor 440-457 Tahun 2021 ini, dihadiri Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Direktur Dekon TP dan Kerja Sama, Direktur Pol PP dan Linmas, Direktur Waskoban, Direktur MPBK dan para Pejabat Administrator/JFT Ahli Madya. Serta sejumlah Pejabat Pengawas/JFT Ahli Muda di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Continue Reading

HOT TOPIC