Connect with us

Hukum

KPK Periksa Eks Direktur PNRI Terkait Korupsi E-KTP

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya (ISE) dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik).

“ISE akan diperiksa sebagai tersangka,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin 19 Oktober 2020.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi proyek e-KTP. Mereka adalah anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, Direktur Utama PNRI sekaligus ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP, Husni Fahmi, dan Dirut PT Shandipala Arthaputra, Paulus Tanos.

Baca juga: MA Pangkas Hukuman Koruptor, KPK Prihatin 

Dalam kasus ini, Isnu Edhi Wijaya diduga berkongkalikong dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan PPK Kemendagri Sugiharto dalam mengatur pemenang proyek.Isnu meminta agar perusahaan penggarap proyek ini nantinya bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri agar bisa masuk dalam konsorsium penggarap KTP-el.

Adapun konsorsium itu adalah Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT Sucofindo.

Dalam kasus ini, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Tannos diduga diperkaya Rp145,85 miliar. Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta, manajemen bersama konsorsium PNRI diduga diperkaya sebesar Rp137,98 miliar.

Sementara itu Perum PNRI diduga diperkaya Rp107,71 miliar, dan Husni Fahmi diduga diperkaya senilai US$20.000 dan Rp10 juta.

Atas ulahnya mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sebelumnya, KPK lebih dahulu menjerat tujuh orang dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp5,9 triliun.

Mereka adalah dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang masing-masing divonis 15 tahun penjara, mantan Ketua DPR Setya Novanto yang juga 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong 13 tahun penjara, dan Anang Sugiana Sudihardjo seberat 6 tahun penjara.

Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung masing-masing 10 tahun penjara. Sementara itu, politikus Partai Golkar Markus Nari divonis 8 tahun penjara dalam tingkat kasasi.

Namun dalam perjalanannya, Mahkamah Agung menyunat vonis Irman dan Sugiharto. Hukuman Irman dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun. Sementara Sugiharto dari 15 tahun menjadi 10 tahun.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pelaku Penyebar Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’ Ditangkap Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H yang menyebarkan video azan dengan lafaz ‘hayya alal jihad’.

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, H mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp Forum Muslim Cyber One (FMCO News).

Baca juga: Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak 

“Modus operandi pelaku memang masuk dalam satu group WhatsApp FMCO News (Forum Muslim Cyber One), kemudian dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di group tersebut,” katanya, Kamis (3/12).

Kemudian, video yang diperoleh itu diunggah oleh tersangka H ke akun media sosial miliknya @hashophasan. H pun menyebarkan video itu secara masif di media sosial.

“Kemudian dia menyebarkan secara masif, hasil profiling yang dilakukan teman-teman Subdit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian setelah kita lakukan profiling yang bersangkutan diketahui saudara H pemilik akun tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan memang betul akun itu milik saudara H sendiri,” ujarnya.

H ditangkap di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/12). Sejumlah barang bukti seperti handphone hingga akun Instagram milik H disita polisi.

H saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

KPK Kembali OTT, Kali Ini Bupati Banggal Laut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini tim penindakan mengamankan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

“Benar (penangkapan Bupati Banggai Laut),” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

KPK masih belum bersedia menjelaskan lebih detail terkait kasus yang menjerat WB. Termasuk barang bukti apa saja yang diamankan saat penindakan.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan statua hukum mereka yang diamankan dalam penindakan kali ini.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut tim penindakan masih bekerja di lapangan.

Baca juga: Wali Kota Cimahi Ditangkap, KPK Sita Uang dan Dokumen

“Kami masih menunggu hasil kerja rekan-rekan penindakan ya. Berikan waktu untuk kawan-kawan saya bekerja dulu. Nanti pada saanya akan diberikan penjelasan kepada publik,” kata Filri.

Dilansir detikcom, seorang sumber menyebutkan total ada 6 orang yang ditangkap, termasuk Wenny. Wenny diamankan bersama pihak lain yang diduga kontraktor dan tim sukses pemenangannya dalam Pilkada 2020. Wenny diketahui maju lagi dalam pilkada untuk periode keduanya bersama Ridaya La Ode Ngkowe.

“Dugaan suap bupati meminta sejumlah uang dari para kontraktor yang digunakan untuk kepentingan kampanye pemenangan,” katanya.

“Diamankan di Banggai dan sejumlah pihak diduga kontraktor, ada juga timses si bupati ikut diamankan. Barang bukti yang didapat sementara 2 kardus berisi uang sejumlah lebih dari Rp 1 miliar,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Hukum

Ferdinand Hutahaen Ancam Laporkan Balik Putri Jusuf Kalla

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengingatkan bahwa dirinya bisa melaporkan balik pelapor terkait dugaan laporan palsu pencemaran nama baik, bila nantinya laporan yang telah dibuat tidak terbukti.

Diketahui, Ferdinad dilaporkan oleh putri Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Musjwira Jusuf Kalla, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Jangan lupa juga saya punya hak hukum, kalau ini nanti tidak bisa dibuktikan saya menyerang pelapor ini bisa diklasifikasikan laporan polisi dengan tujuan mencemarkan nama baik saya dan menyerang kehormatan saya,” kata Ferdinand, Rabu (2/12) dilansir CNNIndonesia.com.

Meski demikian, Ferdinand mengucapkan terima kasih atas laporan yang telah dibuat tersebut. Menurutnya, laporan tersebut akan membuka kebenaran dan fakta apakah dirinya bersalah dan pelapor memiliki hak melaporkannya ke polisi.

Baca juga: Beda Sikap Terkait UU Ciptaker, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Demokrat

Ferdinand pun menyatakan siap menghadapi proses hukum ini dan memenuhi panggilan polisi di hari mendatang. “Kalau polisi memanggil saya, saya akan memenuhinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Musjwira melaporkan Ferdinand ke polisi terkait dengan kicauannya yang menuding bahwa JK terlibat dalam kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.

“Saya di sini atas nama saya sebagai anak Pak Jusuf Kalla melaporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S. Kamri atas tulisan-tulisan yang mereka buat. Tulisan tersebut mengganggu martabat kami, saya dan keluarga,” kata Musjwira kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Ikhsan, menerangkan bahwa kliennya menuduh para terlapor telah melakulan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari sejumlah barang bukti yang dikumpulkan, diduga Ferdinand telah melakukan penyebaran fitnah, penghasutan hingga berita bohong.

“Nanti polisi yang akan menentukan hasil dari laporan kami,” kata dia.

Laporan tersebut telah teregister dalam nomor ST/407/12/2020/Bareskrim. Dalam laporan itu, pihaknya juga melampirkan sejumlah bukti tangkapan layar dari unggahan-unggahan para terlapor.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC