Connect with us

Hukum

KPK Sita Dokumen Perusahaan Vendor Pengadaan Bansos

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengungkapkan bahwa Tim penyidik KPK telah menyita dokumen pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek saat menggeledah PT Junatama Foodia dan PT Mesail Cahaya Berkat. PT Junatama Foodia dan PT Mesail Cahaya Berkat merupakan vendor pengadaan bansos Covid-19.

“Dari dua lokasi ini, tim penyidik memperoleh dan mengamankan beragam dokumen yang berhubungan dengan penyediaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang diduga dikerjakan oleh kedua perusahaan tersebut,” ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Ali mengatakan, berbagai dokumen yang ditemukan tersebut penting untuk pembuktian tindak pidana korupsi yang telah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Untuk itu, tim penyidik akan memverifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Baca juga: KPK Panggil Staf Tigapilar Argo Dalam Kasus Bansos

“Berikutnya dokumen-dokumen dimaksud akan dilakukan verifikasi dan analisa lanjutan untuk kemudian akan dilakukan penyitaan,” kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

KPK menduga, berdasarkan temuan awal, Juliari menerima Rp 10 ribu perpaket sembako dengan harga Rp 300 ribu. Namun menurut KPK, tak tertutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari Rp 10 ribu. Total uang yang sudah diterima Juliari Rp 17 miliar.

KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat jet pribadi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Laskar FPI Dilaporkan ke CAT, KontraS: Follow Up-nya Sulit

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar mengatakan kasus pelaporan tim advokasi enam anggota Laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI, kemungkinan laporannya hanya akan didokumentasikan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture/CAT) sebagai sebuah peristiwa.

“Kalau lapor, lalu diterima, bisa-bisa saja. Tapi follow up-nya sulit,” kata Rivanlee, Sabtu (23/01) dilansir Tempo.

Diketahui, Tim advokasi kasus kematian enam anggota Laskar FPI, mengaku telah melaporkan kejadian tersebut pada CAT yang bermarkas di Jenewa, Swiss pada 25 Desember 2020 lalu.

“CAT memang menerima individual complaints. Tapi, Indonesia belum ratifikasi Operational Protocol CAT dan 2nd Optional Protocol ICCPR,” ujar Rivanlee.

Baca juga: Komnas HAM Tepis Kabar Rumah Penyiksaan 6 Laskar FPI

KontraS diketahui kerap berhubungan dengan Komite Antipenyiksaan. Namun Rivanlee mengatakan selama ini, status Indonesia yang belum meratifikasi protokol CAT itu kerap jadi kendala bagi organisasi itu untuk menindaklanjuti laporan lewat pemantauan penuh.

“Hal itulah yang KontraS suarakan di Universal Periodic Review 2017 agar Negara segera meratifikasi dua instrumen tersebut,” kata Rivanlee.

IG

Continue Reading

Hukum

KPK Serahkan Berkas Perkara Penyuap Edhy Prabowo ke JPU

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas perkara tersangka penyuap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Suharjito lengkap pada 22 Januari 2021. KPK akan segera melimpahkan berkas dan tersangka kepada jaksa penuntut umum.

“Setelah dinyatakan lengkap, penyidik melaksanakan tahap II kepada tim JPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, (22/1).

Ali mengatakan kewenangan penahanan kini ada di tangan jaksa. Dalam waktu 14 hari, jaksa akan Menyusun surat dakwaan untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Persidangan rencananya akan dilaksanakan di pengadilan tersebut.

Baca juga: Korupsi Edhy Prabowo, KPK Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur 

Dia mengatakan selama proses penyidikan KPK telah memeriksa 53 orang saksi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Edhy Prabowo dan orang lainnya yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi benih lobster.

Dalam kasus ini, KPK total menetapkan tujuh orang menjadi tersangka. Selain Edhy dan Suharjito, KPK menetapkan Staf Khusus Menteri Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Staf Istri Edhy, Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin.

KPK menduga Suharjito selaku Direktur PT DPP yang mendapatkan izin ekspor benur memberikan uang kepada Edhy Prabowo. Uang itu diduga mengalir kepada Edhy melalui PT ACK selaku satu-satunya perusahaan forwarder. KPK menduga Edhy merupakan pengendali PT ACK.

IG

Continue Reading

Hukum

Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN VIII Terkait Penggunaan Lahan Tanpa Izin

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Muhammad Rizieq Shihab kembali tersandung perkara pidana. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melaporkan dirinya ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut,” kata kuasa hukum PTPN VIII Ikbar Firdaus Nurahman di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (22/01/2021).

Ikbar mengatakan, pihaknya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Salah satunya eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum,” ujar Ikbar.

Baca juga: KPA: FPI Tak Berhak Dapat Ganti Rugi dari PTPN VIII 

Dengan laporan ini, pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu.

Sebelum membuat laporan polisi, Ikbar mengatakan PTPN VIII telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut.

Ikbar menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PTPN VIII. Namun, ada pula yang tidak mengindahkan somasi.

“Kami tetap berpegang kepada hukum, kami berlindung di sana,” katanya.

Laporan polisi yang dibuat PTPN VIII ini teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor.

Rizieq dan Gabriele dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC