Nasional

KPU Bantah Putusan MA soal Batas Usia Cakada untuk Akomodasi Kaesang

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tentang aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur atau kepala daerah (cakada), tidak untuk mengakomodasi pihak tertentu, termasuk putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

“KPU secara prinsip tentu berpegang teguh pada aturan. Dan kemudian kalau ada semacam tudingan bahwa putusan ini punya pretensi kepada seseorang, percayalah KPU tidak akan masuk wilayah ke sana,” ujar Anggota KPU RI, August Mellaz, saat menanggapi pertanyaan wartawan dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada Damai 2024: Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif’, Rabu (5/6/2024).

Mellaz menyatakan sikap KPU hanya menghormati kewenangan dari MA selaku pihak yang dianggap berwenang menerbitkan putusan tersebut. Saat ini, kata Mellaz pihaknya tengah mengharmonisasi putusan MA tersebut.

“Ini putusan yang berasal dari pembagian kekuasaan yang lain di bidang lain, dari bidang yudikatif,” ujarnya.

“Secara prinsip tentu kami menghormati kewenangan dari lembaga lembaga yang ada dalam struktur tata negara Indonesia. Tapi memang fakta proses harmonisasi sedang berlangsung,” imbuhnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan uji materiil Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Kini, batas usia 30 tahun calon kepala daerah dari semula dihitung saat penetapan pasangan calon di masa pendaftaran, menjadi dihitung sejak pelantikan.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim MA pada Rabu (29/5/2024).

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda),” demikian bunyi putusan sebagaimana dilansir dari laman resmi MA, Kamis(30/5/2024).

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

MA pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “…berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  71  =  76