Connect with us

Ekbis

Luhut: Program Sosial Indonesia Bisa Dicontoh Negara Lain

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan, pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang di Asia.

“Itu diapresiasi oleh WB dan IMF mereka melihat ini Indonesia bisa menjadi leader diantara emerging market dengan program ini, dan dia bilang ke saya kalau bisa laksanakan 80% saja sudah hebat, saya bilang target 95%,” kata Luhut dalam Kuliah Umum FEB UI secara virtual yang dikutip dari akun YouTube Humas FEB UI, Sabtu (19/09).

Menurut LBP, program sosial membuat masyarakat tidak ada yang kelaparan di tengah pandemi Covid-19 karena program perlindungan sosial berjalan baik.

“PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, bansos, prakerja semuanya jalan sehingga tidak ada rakyat kita yang sampai kelaparan,” kata Luhut.

Baca juga: Satgas PEN Kebut Penyaluran Bantuan Rp100 Triliun

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran ini dibagi ke dalam enam klaster salah satunya perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun. Luhut bilang realisasi program PEN secara keseluruhan sudah 40%.

“Per hari ini, kita baru membelanjakan baru lebih mendekati 40%-45% kira-kira hari ini,” katanya.

Sampai 17 September 2020, pencairan anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

Rincinya, realisasi anggaran kesehatan sudah terealisasi sebesar 21% atau Rp 18,45 triliun dari Rp 87,5 triliun, program perlindungan sosial sudah direalisasikan 57,49% atau mencapai Rp 134,4 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun, program Sektoral/Pemda sebesar 49,26% atau Rp 20,53 triliun.

Lalu, untuk Insentif Usaha sudah terealisasi sebesar 18,43% atau Rp 22,23 triliun dan dukungan UMKM baru terealisasi 41,34% atau Rp 58,74 triliun. Sedangkan realisasi pembiayaan korporasi yang dialokasikan sebesar Rp 53,57 triliun belum ada perkembangannya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Jokowi Yakin Ekonomi Indonesia Akan Pulih

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pandemi Covid-19 membawa dampak buruk yang luar biasa dan telah menciptakan efek domino, utamanya masalah ekonomi.  Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen di triwulan pertama, dan minus 5,32 persen di triwulan kedua tahun 2020.

“Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita Indonesia” ungkap Presiden Joko Widodo, Sabtu (24/10).

Kepala Negara menjelaskan, sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar 5 persen. Di tahun 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.

Baca juga: Realiasasi Insentif Pajak Capai Rp30 Triliun

Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen di triwulan pertama, dan minus 5,32 persen di triwulan kedua tahun 2020.

“Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insyaallah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan,” imbuhnya.

Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga tahun 2020 yang telah menunjukkan perbaikan. Harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga.

Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara di bulan Agustus 2020 naik 36 persen dari bulan sebelumnya. Neraca perdagangan September 2020 juga surplus US$2,44 miliar. Purchasing Managers Index (PMI) mulai memasuki tahap ekspansi kembali, dan telah terjadi peningkatan konsumsi.

“Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas,” tandasnya.

Continue Reading

Ekbis

Tips Jitu Tingkatkan Produktivitas UMKM Melalui Reseller

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Bina Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI bersinergi kembali dengan Perkumpulan Bumi Alumni yang mewadahi Komunitas UMKM Alumni Universitas Padjajaran (UNPAD) menyelenggarakan webinar dengan tema “ reseller produktif, Cara Jitu di Era New Normal” (23/10). Webinar ini diselenggarakan untuk memberikan input kepada para pelaku bisnis UMKM, untuk meningkatkan usahanya .

Kerja sama ini menghadirkan Direktur Bina Produktivitas Kemenaker Fahrurozi SH MA sebagai pembuka kegiatan. Selain itu, dihadirkan tiga narasumber yakni Instruktur Produktivitas P3D Kemnaker Sukron Munawar, Creativpreneur Sigit Sulistianto, dan Owner Bandeng Isi MRB Jarot Medyandoko. Jalannya webinar kali ini dipandu oleh Inisiator UMKM Alumni Unpad Dr Dewi Tenty SH MH Mkn.

Dalam sambutannya, Fahrurozi SH MA menyampaikan, di masa pandemi Covid-19 ini, pelaku UMKM dituntut untuk tetap produktif dan inovatif. Satu cara meningkatkan produktivitas yakni bekerja sama dengan reseller.

“Saya yakin melalui peran reseller di era Covid-19 ini akan membuahkan hasil. Melalui sharing dari narsum yang berbicara produktivitas dengan reseller, kita akan diberikan pengalaman yang berharga,” kata Fahrurozi.

Dr. Dewi Tenty selaku moderator dan sekaligus ketua bidang hubungan antar lembaga pada Perkumpulan Bumi Alumni dalam pengantarnya mengatakan pandemi mengakibatkan banyaknya pengangguran, tercatat lebih dari 1.9 juta korban PHK, hilangnya mata pencaharian tentunya tidak harus membuat orang menjadi diam, harus tetap bisa beraktivitas untuk menjaga kesinambungan kehidupan.

Bukan hal yang mudah untuk mengubah kebiasaan, dari seorang pegawai menjadi entreprenuer butuh waktu dan skill oleh karenanya salah satu solusi yang ditawarkan adalah menjadi reseller dari suatu produk umkm; banyak hal yang bisa di pelajari dan di dapat dari menjadi seorang reseller selain mendapatkan pendapatan/income juga bisa meluaskan jejaring pasar dan seorang reseller yang sukses terkadang memiliki omzet melebihi produsennya sendiri.

Simbiosis mutualisme juga terjadi disini dengan adanya reseller produsen mendapatkan perluasan pasar yang akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan bagi reseller sendiri akan dapat menambah income selain menambah knowladge tentang produk itu sendiri; bangga berproduksi, bangga ber reseller menjadi satu landasan bagi produk umkm yang suistainable, ujar dewi.

Kemudian, Sukron Munawar menyatakan, peningkatan produktivitas dari pelaku UMKM juga bisa mengatasi masalah pengangguran di masa pandemi Covid-19.

Sebab, peningkatan produktivitas otomatis meningkatkan pendapatan dan menambah jumlah karyawan. “Dan pelaku UMKM yang produktif akan meningkatkan daya saing bangsa,” katanya.

Senada, Sigit Sulistianto menyatakan, palaku UMKM perlu bekerja sama dengan reseller guna meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan daya saing. Menurutnya, peran reseller sangat besar dalam menjembatani distribusi produk dari produsen ke konsumen. Pun reseller dapat memperluas jaringan pemasaran.

“Kenapa dibutuhkan reseller? Karena modal utama kita adalah waktu. Dengan adanya reseller kita bisa membagikan waktu, pemasaran, distribusi. Reseller juga menyediakan pasar,” katanya. “Kemudian, adanya keterbatasan modal, kebayang kalau kita mendirikan perusahaan dari awal untuk sumber daya timnya, tapi dengan reseller sudah ada ratusan bahkan ribuan untuk memasarkan reseller. Makanya reseller akhir-akhir ini sangat dibutuhkan,” lanjut Sigit.

Supaya mendapat banyak reseller, pelaku UMKM harus bisa menjaga kualitas produk dan memiliki kemasan yang menarik. Hal ini supaya reseller tertarik dan mudah menjual produknya. “Jangan ngasih harga tinggi, kemasan harus tetap menarik untuk dijual dan isinya harus baik,” katanya.

Tak jauh berbeda, Jarot Medyandoko menyampaikan, pelaku UMKM tetap harus menjaga kualitas produk untuk menarik reseller.

Setelah banyak reseller yang tertarik, pelaku UMKM perlu membuat sistem untuk mengontrol mereka. Kontrol itu dibutuhkan supaya target penjualan bisa tercapai. Pun bentuk sistem itu harus membuat para reseller nyaman dan penuh suasana kekeluargaan. “Sehingga diharapkan produktifitas dan daya saing UMKM bisa meningkat,” katanya.

Di samping itu, pelaku UMKM juga perlu menyampaikan informasi produk sedetail mungkin kepada reseller. Jangan sampai reseller tidak memiliki pengetahuan saat memasarkan produknya.“Kalau reseller tidak memiliki pengetahuan yang baik dari produsen jangan berharap benar-benar dapat penghasilan lebih,” katanya.

Kemudian supaya para reseller tetap loyal, pelaku UMKM harus memberikan komisi penjualan yang adil bagi para reseller. Jarot menyarankan komisi yang diberikan adalah Rp10.000 per produk.  “Karena biasanya para reseller ini punya reseller-reseller lagi di bawahnya. Pembangianya nanti dia yang ngatur sendiri. Kalau terlalu kecil nanti dia ga mau lagi sama kita. Dia akan pindah ke produsen lain,” pungkasnya.

Kolaborasi antara Direktorat Bina Produktivitas Kemnaker dengan Perkumpulan Bumi Alumni merupakan kerjasama yang sekian kalinya dalam mendukung pengembangan UMKM alumni Unpad. Perkumpulan Bumi alumni adalah komunitas Alumni Unpad yang mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk kemandirian finansial dibawah pimpinan Dr. Ary Zulfikar SH MH selaku Ketua Umum.  Komunitas ini juga akan mengembangkan kekuatan jaringan melalui plaftorm digital.

 

Continue Reading

Ekbis

Realisasi Insentif Pajak Capai Rp 30 Triliun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan dengan nilai total Rp120,6 triliun. “Insentif perpajakan yang kami berikan Rp120,6 triliun sampai hari ini jumlah yang digunakan masih terealisir di bawah Rp30 triliun atau 24,6 persen,” ujarnya, Jumat, 23 Oktober 2020.

Sri Mulyani mengatakan realisasi tersebut di antaranya berasal dari insentif pajak untuk karyawan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) ditanggung pemerintah sebesar Rp2,18 triliun. Kemudian pembebasan PPh 22 impor berhasil terealisasi hingga Rp7,3 triliun, potongan PPh pasal 25 impor terealisasi sebesar Rp10,2 triliun dan diberlakukannya percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Meski serapan masih rendah, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan tetap memberikan insentif perpajakan kepada masyarakat dan dunia usaha agar dapat membantu dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. “Kami menyampaikan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Sri Mulyani pemberian insentif yang masif di tengah tertekannya penerimaan perpajakan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia menyatakan hal itu harus dilakukan karena penerimaan pajak telah mengalami kontraksi mencapai lebih dari 17 persen. Sedangkan belanja terus naik sehingga defisit meningkat menjadi 6,34 persen atau lebih dari Rp1.000 triliun.

Sri Mulyani meminta jajaran DJP tetap melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan penerimaan pajak dan wajib pajak (WP) sekaligus memberikan berbagai insentif. “Itu suatu tantangan yang tidak mudah bagi kita semuanya maka saya menganggap bahwa hari hari ini kita semuanya harus terus menerus saling mendukung,” ujarnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC