Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan  dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 25 Oktober 2021.

“Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” kata Luhut.

Luhut menjelaskan, meski kasus Covid-19 sudah menurun, pemerintah harus tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment). Pun demikian dengan protokol kesehatan 3M tetap dijalankan agar tidak terjadi lonjakan kasus terutama selama periode libur Natal dan tahun baru.

“Secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama mengantisipasi Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Baca juga: Ketua DPR: Syarat PCR Bagi Penerbangan Membingungkan Masyarakat 

Luhut mencontohkan, syarat penerbangan ke Bali juga menggunakan tes PCR pada tahun lalu. Namun, mobilitas masyarakat tetap tinggi meski tanpa varian Delta.

Ia menilai, saat ini mobilitas di Bali sudah sama seperti libur nataru tahun lalu. “Sehingga ini akan meningkatkan risiko kenaikan kasus Covid-19,” tegas Luhut.

Terkait banyaknya kritik terkait wajib tes PCR untuk penumpang pesawat, Luhut menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan karena penyebaran virus akan semakin meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat.

“Sekali lagi, saya tegaskan kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan kemudian kasusnya meningkat pesat meski vaksinasinya jauh tinggi dibandingkan Indonesia,”tutupnya.

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Polisi mengamankan tiga tersangka terkait kasus ini.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika menyampaikan, tiga tersangka tersebut merupakan pengelola pinjol ilegal berkedok KSP Solusi Andalan Bersama (SAB) yang melakukan peneroran seorang ibu di Wonogiri hingga bunuh diri.

“Informasinya korban terlibat dengan pinjol. Setelah dilakukan pendalaman ada 23 pinjol yang terkait dengan korban di Wonogiri itu. Dari korban itu kita melakukan pendalaman dan mengamankan 3 orang itu,” kata Helmy dalam konferensi pers, Senin 25 Oktober 2021.

Baca juga: Polda Jabar Tangkap Manajer Senior Pinjol Ilegal Yogyakarta

Tiga tersangka itu yakni JS, DN, dan SR. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Helmy menyampaikan, JS berperan untuk mencari pendana dari warga negara asing.

“Saudara JS ini peran untuk mencari, merekrut, memfasilitasi warga negara asing untuk bisa ke Indonesia dan juga mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi, baik itu di pembukaan atau tanda daftar perusahaan sampai dengan pembukaan di payment gateway,” kata Helmy.

Sementara itu, kedua tersangka lain berperan sebagai direktur atau pembantu lainya. Adapun polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya akta pendirian KSP, kartu ATM dan kartu NPWP.

“Dari pengembangan atau dari penindakan ini, jajaran Dirtipideksus berhasil mengamankan barang bukti sejumlah, banyak ya berupa dokumen ini ada akta pendirian, KSP Solusi Andalan bersama kemudian dokumen-dokumen pendirian KSP yang lainnya kemudian perjanjian kerjasama dengan payment gateway,” kata Helmy.

“Jadi satu payment gateway bisa melakukan perjanjian kerja sama dengan beberapa pinjol kurang lebih seperti itu, kemudian handphone, kemudian beberapa kartu ATM buku tabungan kemudian juga kartu NPWP,” sambungnya.

Helmy menambahkan, JS ternyata membuat 95 KSP lainnya terkait pinjol ilegal ini. Namun, semua KSP yang dibuat JS itu ternyata fiktif.

“Hal ini nanti kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait untuk proses perizinannya namun informasinya ini adalah fiktif,” kata Helmy.

HY

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan. Tujuanya demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19. Kenaikan upah minimum harus bisa memenuhi kebutuhan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Senin 25 Oktober 2021.

Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan harapan buruh karena berdasarkan survei terhadap peningkatan harga-harga komoditas di pasar dari berbagai daerah, terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas.

Baca juga: Upah Minimum 2022 Dikaji Kemenaker dan Depenas

Puan meyakini kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh sehingga diharapkan kesejahteraan buruh bisa bertambah.

“Karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia mengapresiasi pemerintah khususnya Kemnaker yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum, meskipun besaran peningkatannya masih dalam proses penghitungan.

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta masyarakat memahami bahwa kenaikan upah minimum tidak dapat memenuhi ekspektasi semua pihak.

“Namun saya berharap ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional,” katanya.

Puan juga meminta Kemnaker untuk terus melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan upah minimum dan pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan.

Dia mengingatkan agar pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan rencana kenaikan upah minimum dan bagi pihak buruh, diharapkan bisa menerima apabila kenaikan upah minimum tahun ini tidak sesuai ekspetasi.

“Kita ketahui saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Adanya rencana kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang tidak ada kenaikan,” ujarnya.

HY