Oleh: Dr. Syaifuddin, M.Si., CICS.
Channel9.id – Jakarta. Pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, melainkan juga instrumen utama untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Karena itu, setiap perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu selalu menjadi isu strategis yang memengaruhi perilaku partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, hingga masyarakat pemilih. Menghadapi Pemilu 2029, muncul kembali perdebatan mengenai kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini menjadi landasan penyelenggaraan pemilu nasional. Pertanyaan yang kini berkembang bukan lagi apakah undang-undang tersebut akan direvisi, melainkan seberapa jauh perubahan itu akan dilakukan, serta bagaimana seluruh partai politik, khususnya partai baru, harus menyusun strategi menghadapi ketidakpastian regulasi tersebut.
Pendahuluan
Kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah mengalami penyesuaian melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Implementasi Undang-Undang ini didukung oleh berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tahapan, pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil, hingga penetapan peserta pemilu. Dalam aspek kelembagaan juga berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang masih memiliki keterkaitan dengan desain sistem kepemiluan nasional. Seluruh regulasi tersebut membentuk ekosistem hukum yang menjadi dasar operasional penyelenggaraan demokrasi elektoral Indonesia.
Pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan normatif dan teknis yang memerlukan evaluasi. Perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka, besaran parliamentary threshold, mekanisme pencalonan anggota legislatif, keserentakan pemilu, hingga efektivitas penyelenggaraan tahapan menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, maupun elite politik. Pembahasan mengenai revisi UU Pemilu sesungguhnya konsekuensi logis dari proses evaluasi demokrasi, bukan semata-mata agenda politik jangka pendek. Dalam negara demokrasi, perubahan regulasi merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik agar tetap relevan terhadap perkembangan sosial dan politik.
Analisis dan Pembahasan
Melalui analisis kebijakan publik, peluang revisi UU Pemilu sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 relatif cukup besar. Dengan pembaca dinamika politik nasional, peluang terjadinya revisi dapat diperkirakan berada pada kisaran 85 persen. Namun demikian, revisi tersebut belum tentu mengubah fondasi sistem pemilu secara menyeluruh. Kemungkinan terbesar justru berada pada perubahan norma-norma yang bersifat administratif, teknis, atau merupakan penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, perubahan yang menyentuh desain dasar sistem pemilu membutuhkan proses politik yang jauh lebih kompleks karena melibatkan kepentingan banyak aktor dan memerlukan konsensus politik yang luas.
Dalam kajian kebijakan publik, perubahan regulasi tidak pernah lahir secara tiba-tiba. John W. Kingdon (1984) melalui Multiple Streams Framework Theory menjelaskan, perubahan kebijakan terjadi ketika tiga arus utama – problem stream, policy stream, dan political stream – bertemu pada waktu yang sama sehingga membuka policy window. Teori ini menjelaskan, revisi UU Pemilu baru dapat diwujudkan apabila terdapat kesamaan momentum antara adanya persoalan yang dianggap mendesak, tersedianya alternatif kebijakan yang matang, serta dukungan politik yang cukup kuat di parlemen dan pemerintah. Tanpa pertemuan ketiga unsur tersebut, agenda revisi biasanya mengalami penundaan atau hanya menghasilkan perubahan yang terbatas.
Dalam konteks Indonesia, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang akan menentukan arah perubahan UU Pemilu menuju 2029. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang sering kali mengharuskan penyesuaian norma undang-undang sebagai konsekuensi konstitusional. Kedua, dinamika politik di DPR, mengingat setiap perubahan undang-undang merupakan produk legislasi yang sangat dipengaruhi konfigurasi kepentingan antarfraksi politik. Ketiga, sikap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki peran strategis dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Ketiga faktor tersebut akan menentukan apakah revisi bersifat kosmetik atau benar-benar membawa perubahan substantif terhadap sistem kepemiluan Indonesia.
Apabila ketiga faktor tersebut dianalisis secara bersamaan, terdapat kecenderungan bahwa revisi yang akan dilakukan lebih banyak diarahkan pada aspek administratif dan penyempurnaan norma hukum dibandingkan melakukan perubahan sistemik. Estimasi peluang revisi yang hanya menyangkut aspek teknis dapat diperkirakan mencapai sekitar 65 persen. Misalnya, penyempurnaan mekanisme verifikasi partai politik, penyesuaian tahapan penyelenggaraan, penguatan pengawasan dana kampanye, penyempurnaan tata cara rekapitulasi suara, atau harmonisasi ketentuan yang dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan seperti ini relatif lebih mudah memperoleh persetujuan politik karena tidak secara langsung mengubah distribusi kepentingan antarpartai peserta pemilu.
Sebaliknya, peluang terjadinya perubahan yang bersifat fundamental terhadap desain sistem pemilu diperkirakan jauh lebih rendah, yakni sekitar 45 persen. Perubahan mendasar seperti mengembalikan sistem proporsional tertutup, melakukan reformulasi besar terhadap mekanisme pencalonan legislatif, menaikkan atau menurunkan parliamentary threshold secara signifikan, maupun mendesain ulang model keserentakan pemilu merupakan isu yang sejak lama memunculkan perbedaan kepentingan politik. Dalam Incrementalism Theori yang diperkenalkan Charles E. Lindblom (1959), pembuat kebijakan pada umumnya lebih memilih melakukan perubahan secara bertahap (successive limited comparisons) daripada mengambil keputusan yang bersifat revolusioner. Pendekatan tersebut sangat relevan untuk menjelaskan kecenderungan proses legislasi di Indonesia yang lebih sering menghasilkan kompromi politik daripada perubahan yang radikal.
Pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah Undang-Undang Pemilu akan berubah, melainkan apa arti perubahan tersebut bagi semua partai politik baru yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Di sinilah letak persoalan strategis yang sering kali kurang mendapat perhatian. Banyak partai baru cenderung menyusun strategi organisasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini seolah-olah regulasi tersebut bersifat permanen. Padahal, dalam perspektif kebijakan publik, regulasi merupakan instrumen yang selalu dapat berubah mengikuti perkembangan politik, dinamika konstitusi, maupun kebutuhan penyempurnaan sistem demokrasi. Karena itu, keberhasilan partai politik tidak semata ditentukan oleh kemampuannya mematuhi regulasi yang berlaku hari ini, tetapi juga oleh kemampuannya mengantisipasi perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa mendatang melalui perencanaan tata kelola organisasi yang adaptif, fleksibel, dan berbasis analisis risiko.
Dalam perspektif Institutional Theory dari Douglass C. North (1990), institusi dipahami sebagai “rules of the game” yang mengatur perilaku para aktor politik melalui seperangkat aturan formal maupun norma informal. Organisasi yang mampu bertahan bukanlah organisasi yang sekadar patuh terhadap aturan, melainkan organisasi yang memiliki kapasitas tinggi dalam beradaptasi terhadap perubahan aturan tersebut. Konsep ini sangat relevan bagi partai politik baru. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah membangun organisasi hanya untuk memenuhi syarat administratif verifikasi saat ini tanpa mempersiapkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola (manajemen) partai jangka panjang. Ketika regulasi berubah, organisasi yang dibangun secara dangkal akan menghadapi biaya reorganisasi yang tinggi, jika tidak bubar. Sementara organisasi yang sejak awal dibangun secara institusional pasti lebih mudah beradaptasi.
Dari sudut pandang komunikasi politik, perubahan regulasi merupakan bagian dari proses pembentukan agenda publik. Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) melalui Agenda Setting Theory menjelaskan, isu yang terus-menerus memperoleh perhatian media akan memengaruhi prioritas pembahasan para pembuat kebijakan. Dalam konteks revisi UU Pemilu, berbagai perdebatan mengenai sistem proporsional, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), keserentakan pemilu, hingga efektivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 telah menjadi agenda publik yang secara perlahan membentuk tekanan politik terhadap DPR dan pemerintah. Karena itu, partai politik baru perlu memahami bahwa perubahan regulasi bukan hanya lahir dari proses legislasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika opini publik, pemberitaan bergagai media, dan tekanan kelompok-kelompok kepentingan (interest group) dalam ruang demokrasi.
Bila kita menggunakan perspektif komunikasi politik Brian McNair (2018) dikatakan, komunikasi politik pada hakikatnya merupakan proses pertukaran pesan yang memengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, revisi UU Pemilu bukan hanya persoalan hukum tata negara, tetapi juga merupakan arena komunikasi politik tempat berbagai aktor politik berusaha memperjuangkan kepentingannya masing-masing melalui argumentasi, negosiasi, maupun pembentukan opini publik. Dalam situasi seperti ini, partai politik baru seharusnya tidak menjadi penonton yang hanya menunggu hasil akhir proses legislasi. Sebaliknya, mereka perlu membangun kapasitas komunikasi politik dan manajemen partai agar mampu berpartisipasi dalam diskursus publik secara konstruktif melalui kajian akademik, advokasi kebijakan, maupun penyampaian gagasan alternatif yang berbasis kepentingan demokrasi.
Rekomendasi
Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa langkah strategis yang sebaiknya menjadi prioritas khususnya partai politik baru setelah memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum. Pertama, jangan menyusun roadmap nasional yang terlalu bergantung pada ketentuan teknis UU Pemilu yang berlaku saat ini. Pendekatan semacam itu mengandung risiko tinggi apabila terjadi perubahan regulasi. Sebaliknya, strategi organisasi dengan system manajemen modern yang berkualitas harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang bersifat universal, seperti penguatan struktur organisasi, sistem kaderisasi, tata kelola administrasi, transparansi keuangan, digitalisasi data keanggotaan, pendidikan politik, serta pembangunan budaya dan iklim organisasi yang profesional. Fondasi seperti inilah yang relatif tidak akan berubah meskipun terjadi revisi terhadap ketentuan teknis penyelenggaraan pemilu.
Kedua, perhatian terbesar seharusnya diarahkan pada pembangunan kapasitas organisasi, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif verifikasi. Pengalaman politik di berbagai negara menunjukkan bahwa partai yang memiliki organisasi kuat dan solid lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem pemilu dibandingkan partai yang hanya dibangun menjelang kontestasi elektoral. Penguatan kelembagaan mencakup penyusunan standar operasional organisasi, pengembangan sistem informasi keanggotaan yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, serta penguatan jaringan politik hingga tingkat daerah. Dengan demikian, apabila nantinya terjadi perubahan regulasi, penyesuaian hanya dilakukan pada aspek teknis saja, bukan melalui reorganisasi besar-besaran yang menguras energi dan sumber daya organisasi.
Ketiga, seluruh partai politik baru perlu mengembangkan budaya organisasi yang berbasis evidence-based policy dalam setiap proses pengambilan keputusan. Artinya, setiap strategi politik hendaknya disusun berdasarkan analisis data, proyeksi kebijakan, pemetaan risiko, serta perkembangan legislasi yang terus diperbarui secara berkala. Pendekatan ini akan menghasilkan organisasi yang lebih rasional dan tidak mudah terjebak dalam spekulasi politik rendahan. Selain itu, pembentukan unit kajian kebijakan (policy research unit) dan sentral media politik di tingkat pusat dapat menjadi investasi kelembagaan yang sangat penting. Unit tersebut bertugas membentuk dan menggiring opini public, memantau perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu, menganalisis implikasinya terhadap organisasi, sekaligus menyiapkan berbagai skenario adaptasi apabila perubahan regulasi benar-benar terjadi sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
Penutup
Pada akhirnya, revisi UU Pemilu tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika normal dalam sistem demokrasi konstitusional. Yang lebih menentukan keberhasilan partai politik bukanlah kemampuan menebak secara tepat bentuk perubahan regulasi, melainkan kesiapan manajemen partai dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul. Dengan mempertimbangkan dinamika politik nasional saat ini, peluang revisi UU Pemilu memang relatif besar, terutama pada aspek-aspek teknis dan administratif. Namun, perubahan fundamental terhadap desain sistem pemilu masih menghadapi tantangan politik yang tidak sederhana. Karena itu, strategi paling rasional bagi seluruh partai politik baru adalah membangun organisasi yang kokoh, profesional, adaptif, dan berorientasi jangka panjang yang didukung oleh manajemen organisasi secara modern. Partai yang memiliki fondasi kelembagaan yang kuat akan tetap kompetitif di bawah konfigurasi regulasi apa pun. Sedangkan partai baru yang hanya bertumpu pada ketentuan hukum sesaat dan motif yang sempit akan selalu rentan terhadap setiap perubahan kebijakan, dan pada akhirnya terlempar dari arena pertarungan pemilu.
Penulis adalah Dosen Peneliti dan Analis Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.
