Channel9.id-Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama yang menentukan ketahanan sebuah negara. Karena itu, ia mengajak seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi langkah KemenPAN-RB meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kembali semangat aparatur dalam menghadirkan pelayanan yang semakin efektif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa terdapat tiga pilar utama yang membuat sebuah negara mampu bertahan dalam jangka panjang, yakni kekuatan militer, aparat keamanan dan intelijen yang solid, serta birokrasi atau civil service yang bekerja secara efektif dan efisien.
“Acara ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memperkuat pilar ketiga, yaitu membangun civil service yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Menurut Tito, tantangan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tidaklah sederhana. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, Indonesia membutuhkan sistem pelayanan yang mampu menciptakan budaya kerja aparatur yang profesional dan berintegritas.
Ia menilai perubahan budaya kerja hanya dapat terwujud apabila didukung sistem yang baik dan konsisten diterapkan.
“Selain integritas, sistem harus dibangun dengan baik. Ketika sistemnya kuat, maka aparatur akan mengikuti sistem tersebut dan budaya kerja pun akan berubah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh daerah sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi. Di saat yang sama, pemerintah juga terus mendorong transformasi digital agar pelayanan publik semakin mudah diakses, lebih cepat, dan lebih transparan.
Menurutnya, penyederhanaan layanan serta digitalisasi tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan penerimaan daerah setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
Menutup sambutannya, Tito berharap Gerakan Nasional Pelayanan Publik tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan di seluruh Indonesia.
“Semoga gerakan ini tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi benar-benar dimaknai oleh seluruh aparatur, terutama di daerah, karena pelayanan publik merupakan kunci agar negara kita mampu bertahan,” pungkasnya.
Baca juga: Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
