Channel9.id-Jayapura. Mendagri Tito Karnavian menegaskan program perumahan rakyat bukan sekadar upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi daerah.
Menurut Tito, optimalisasi sektor perumahan dapat menciptakan efek berantai yang menghidupkan banyak sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang properti, hingga toko material bangunan. Program ini juga dinilai mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Kalau perumahan ini bisa ditangani dengan baik, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesulitan masyarakat, ini juga akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar,” kata Tito saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (22/6).
Tito menjelaskan, persoalan backlog perumahan di Indonesia masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat penyelesaiannya.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting, terutama di kawasan Indonesia Timur. Pasalnya, jika pembangunan hanya bertumpu pada APBD, cakupan program akan terbatas.
Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah mempercepat perizinan dan memberi berbagai kemudahan untuk mendukung program perumahan rakyat. Langkah tersebut bisa dilakukan melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Tito, kemudahan tersebut akan meningkatkan minat pengembang untuk membangun rumah bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti masih banyak daerah di Tanah Papua yang belum menerbitkan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu hambatan pemerataan akses hunian layak.
Selain itu, jumlah Mal Pelayanan Publik di wilayah Papua juga dinilai masih terbatas. Tito pun mendorong daerah yang belum memiliki MPP agar mencontoh praktik pelayanan terpadu yang telah diterapkan di Badung dan Gianyar.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pelaku usaha dapat mempercepat realisasi program perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah, termasuk di Papua.
Baca juga: Tinjau BSPS di Jayapura, Mendagri Dorong Percepatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
.
