Connect with us

Hot Topic

MIPI Gelar Webinar ‘Membedah Wajah Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia’

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar berjudul ‘Membedah Wajah Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia’, Sabtu 16 Oktober 2021 pagi.

Webinar ini mengundang dua narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI sekaligus Dewan Pakar MIPI, Irfan Ridwan Maksum dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kemendagri, Prabawa Eka Soesanta.

Webinar ini dibuka oleh Sekjen MIPI Baharudin Thahir. Baharuddin menyampaikan, diskusi ini diadakan untuk membedah wajah kelurahan secara kelembagaan dan regulasi. Terlebih, belakangan ini, muncul fenomena banyak kelurahan yang ingin menjadi desa.

“Belakangan muncul fenomena banyak kelurahan yang ingin jadi desa. Dengan alasan, desa punya dana desa, sedangkan kelurahan tidak ada. Maka lebih bagus jadi desa dari pada kelurahan. Karena itu MIPI mengundang dua pakar ahli yang akan mencerahkan kita semua tentang masalah ini ,” kata Baharudin.

Baca juga: Bahas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, MIPI Gelar Webinar

Irfan Ridwan Maksum menyampaikan, kelurahan dalam tata kelolanya mengalami pasang surut sejak kemerdekaan.

Suatu masa, kelurahan sempat diusulkan menjadi kota kecil. Kelurahan juga sempat menjadi bagian dari alatnya pemerintahan pusat. Kemudian, kelurahan menjadi bagian dari perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditentukan secara nasional.

“Kini kelurahan alat perangkat Kecamatan, hal ini diatur di pasal 229 ayat 2 UU 23/2014 yang tegas menyebutkan bahwa kelurahan bagian dari Kecamatan. Ini juga yang akhirnya membuat kelurahan ingin jadi desa,” kata Irfan.

Irfan kemudian menjelaskan empat perspektif untuk membedah kelurahan. Pertama adalah perspektif organisasi.

Dalam perspektif ini, kelurahan adalah struktur terdepan dalam wilayah daerah otonom kabupaten/kota sebagai penghubung masyarakat langsung dengan kabupaten/kota. Karena itu, kerja-kerja kelurahan harus sesuai dengan tujuan pemerintahan Kabupaten-Kota.

Perspektif kedua adalah Administrasi dan Manajemen Kebijakan Publik. Irfan menyampaikan, perspektif ini mempertimbangkan tujuan-tujuan menyeluruh Kabupaten/Kota yang harus mempertimbangkan kondisi lokal Kabupaten Kota yang dimaksud.

Menurut Irfan, untuk wilayah yang maju dapat didekati dengan pendekatan sektoral. Sedangkan, wilayah yang belum berkembang dapar dicapai melalui elemen berbasis wilayah sampai ke yang terdepan.

Perspektif ketiga yakni perspektif pemerintahan. Perspektif ini mendefinisikan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan berbasis utama wilayah atau teritori.

Dengan definisi itu, kedudukan kelurahan dapat diarahkan secara botom up atau top down. Botom up artinya aspirasi masyarakat dapat ditampung di kelurahan kemudian disampaikan ke atas. Sementara, top down artinya kelurahan melaksanakan tugas-tugas yang dinstruksikan pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai atasannya.

Terakhir, perspektif sejarah konteks Indonesia. Dalam perspektif ini, kelurahan sebagai organisasi berbasis teritori disenangi oleh masyarakat Indonesia. Hal itu karena karakter patron-client masyarakat Indonesia.

“Kita masyarakat senang organisasi berbasis wilayah karena karakternya patron client. Makanya masih ada di bawah kelurahan dan desa yaitu RT/RW. Kalau ada lagi di bawah itu, masyarakat Indonesia pun senang. Hal itu yang membuat masyarakat mempertahankan kelurahan karena memang cocok,” katanya.

Selain itu, susunan hirarkis tersebut dipandang masyarakat sebagai jalan untuk mencapai kedudukan status sosial ekonomi. Menurut Irfan, hal itu yang membuat masyarakat ingin tetap mempertahankan kelurahan.

“Tapi yang jadi masalah adalah, di era reformasi ini, pengaturan dan pengurusan kedudukan ini diserahkan ke daerah otonom Kabupaten/kota, tapi pemerintah pusat melalui mendagri masih ingin besar perannya. Jadi diserahkan ke daerah tapi pusat masih melakukan intervensinya,” ujar Irfan.

Irfan menilai, jika ingin meningkatkan kualitas kelurahan, maka memperkuat Kabupaten/Kota harus dilakukan. Penguatan dilakukan agar Kabupaten/Kota mampu mengatur dan mengurus kelurahan di wilayahnya sendiri demi kepentingan organisasi, administrasi dan manajemen kebijakan publik, serta kepentingan pemerintahannya sendiri lebih mandiri dan otonom.

“Bukan intervensi dari pemerintahan pusat secara teknis detail, karena dari Sabang sampai Merauke kondisi wilayah Indonesia amat bervariasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Prabawa Eka Soesanta menyatakan bisa saja kelurahan menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan kewenanganya ada di daerah. Namun, perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan itu.

“Kalau suatu saat kelurahan adalah bagian dari pemerintahan daerah dan kewenangannya di daerah, sebenarnya temen-temen di pusat jadi lebih ringan. Namun ada beberapa syarat penting yang harus dipahami, andaikan pejabat daerah tidak sering diganti, andaikan pejabat politik memahami visi dan misinya, dan banyak andaikan-andaikan lain termasuk sistem penganggaran yang baik,” kata Prabawa.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Antisipasi Reuni 212, Kawasan Patung Kuda hingga Monas Jadi Restricted Area Pukul 24.00 Nanti Malam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan pihaknya, akan menutup jalan menuju kawasan Bundaran Patung Kuda dan Monas mulai Rabu malam pukul 24.00 WIB.

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kerumunan massa aksi reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021 besok.

“Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan Kawasan Monas. Jadi semua area tersebut dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau ‘restricted area’,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Sambodo menambahkan penutupan jalur protokol juga dilakukan untuk Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran, dan Jalan Museum.

Ruas jalan tersebut, kata Sambodo, akan menjadi area steril atau kendaraan tidak boleh melintas.

Sambodo menambahkan, area yang dapat melintas hanyalah kendaraan dinas yang berkantor di area steril.

“Kendaraan nanti kita lihat dulu, kalau tujuannya ke kantor, kita perbolehkan. Hanya yang memang berkantor di jalan itu,” ujarnya.

Dengan adanya penutupan jalan tersebut, Sambodo pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari area sekitar Bundaran Patung Kuda dan Monas sepanjang esok hari.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar besok sepanjang tanggal 2 Desember, dari pagi sampai malam, menghindari kawasan tersebut,” kata Sambodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin pelaksanaan Reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021.

“Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, Rabu 1 Desember 2021.

Zulpan menyampaikan, kegiatan dilarang karena berpotensi menciptakan kerumunan mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan

“Polda Metro Jaya bertugas menjaga ketertiban, utamanya untuk ketertiban masyarakat, ini dilakukan dalam prinsip kepolisan. Ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan keselamatan rakyat sebagai yang utama. Kita juga mencegah kerumunan yang bisa berakibat kurang baik khususnya Covid-19,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan dikenakan tindak pidana.

“Mereka yang memaksa akan mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidana,” ucapnya.

Adapun hukuman yang akan diterapkan bagi mereka yang memaksa melakukan Reuni 212 yaitu berdasarkan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Selain tiga Pasal KUHP di atas, Zulpan menjelaskan pelanggar akan dikenakan saksi UU Karantina Kesehatan.

“Bagi yang memaksa yaitu kita persangkaan dengan tidak pidana yang ada ditindak pidana khusunya Pasal 212 sampai 218 KUHP,” katanya.

Seperti diketahui ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pelaksanaan Reuni 212. Yaitu di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Propam Dalami SOP Polisi Tembak 2 Orang di Tol Bintaro

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bidang Propam Polda Metro Jaya menyelidiki kasus anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang menembak dua orang di Tol Bintaro. Propam mendalami terkait SOP penembakan itu.

“Jadi kami sinergi dengan Krimum Polda Metro Jaya untuk benar-benar memastikan apakah ada atau terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik, nanti bisa sinkron dengan penyelidikan Krimum,” kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bhirawa Braja Paksa, Rabu 1 Desember 2021.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut pihaknya masih mendalami ada tidaknya kesalahan SOP yang dilakukan oleh Ipda OS dalam kasus ini.

Baca juga: Polri Pastikan Beri Sanksi ke Personel yang Langgar Aturan di Timika

“Karena pelaku adalah anggota Polri dan kedua, benarkah peristiwa penembakan, prosedurnya dan lain sebagainya. Mohon sabar, karena ini masih didalami dan masih dilakukan penyelidikan mendalam,” ujar Tubagus.

Seperti diketahui, aksi penembakan terjadi di Exit Tol Bintaro pada Jumat, 26 November 2021 malam. Ada dua korban yang tertembak pada bagian perut.

Satu dari dua korban ini akhirnya dinyatakan tewas. Belakangan diketahui pelaku penembakan merupakan anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya berinisial Ipda OS.

Penembakan ini bermula dari adanya laporan polisi dari warga yang mengaku diikuti oleh sejumlah mobil dari Sentul, Bogor. Polisi mengarahkan mobil pelapor menuju ke arah kantor PJR di Tol Bintaro.

Setelah tiba di TKP, polisi nyaris ditabrak oleh korban hingga polisi melepas tembakan dan mengenai kedua korban.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC