Channel9.id – Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta para menteri Kabinet Merah Putih untuk lebih dulu membuat kajian mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak menjadi beban masalah bagi Presiden Prabowo Subianto.
“Sebaiknya, saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
Hal itu disampaikan Muzani saat merespons sejumlah polemik yang berasal dari kebijakan kementerian, kemudian diambil alih oleh Prabowo. Salah satunya yaitu polemik empat pulau di Aceh yang pernah ditetapkan milik Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Terkini, Prabowo juga turun tangan mempercepat penyelesaian masalah Pulau Enggano di Bengkulu yang terisolasi selama beberapa waktu terakhir karena pendangkalan pelabuhan.
Sekjen Partai Gerindra itu menilai, polemik tersebut seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian.
“Apakah pulau atau masalah-masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muzani juga menyoroti jual beli pulau di Kepulauan Anambas. Muzani meminta Mendagri dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid segera bertindak cepat.
“Ya saya kira itu (jual beli pulau) adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI. Sehingga saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat, supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Muzani mengatakan polemik pulau-pulau di Indonesia harus menjadi atensi. Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai perbatasan-perbatasan pulau di Indonesia.
“Saya kira harus menjadi sebuah atensi, seperti halnya tempo hari tentang perbatasan. Perbatasan-perbatasan kita itu kan dengan perbatasan darat yang saya maksud. Itu kan sekarang di pintu perbatasan kalau kita masuk ke wilayah Indonesia cukup bagus,” ujar Muzani.
Baca juga: KPK Usut Dugaan Gratifikasi di MPR, Begini Kata Muzani
HT
