Connect with us

Politik

Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyambut baik usulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun. NasDem mengatakan usulan itu perlu dikaji secara mendalam untuk mengevaluasi sistem kenegaraan.

“Tentu mengapresiasi wacana yang dilempar MUI, NasDem siap untuk kemudian menjadi teman diskusi, kawan diskusi untuk kemudian kita melakukan kajian yang lebih mendalam karena harus proyektif. Tentu hal-hal seperti ini apa yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi lembaga organisasi kemasyarakatan perlu kita tangkap masukan itu lalu kemudian kita kaji secara mendalam,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca juga: MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Willy mengatakan usulan jabatan presiden selama 7-8 tahun dan hanya satu kali periode itu harus dipertimbangkan dengan efektivitas pemerintahan. Serta dinilai dari sisi sosial dan ekonomi.

“Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, sosial cost, lalu kemudian kita liat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif,” tuturnya.

Ketua DPP NasDem itu mengatakan adalah hal yang wajar jika MUI memberikan masukan di bidang politik. Willy menilai pandangan MUI itu patut dihormati.

“Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu. Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berfikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita,” sebut Willy.

Willy mengatakan usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus. Namun demikian, perlu proses yang lebih matang.

“Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita,” katanya.

“NasDem siap jadi partner diskusi untuk kemudian mematangkan demokrasi, memajukan demokrasi. Konteksnya di sana, apa konklusinya ayo bersama-sama artinya ada kesadaran lebih maju dari MUI dan lain-lain untuk kemudian kita juga sama-sama melakukan evaluasi sistem pemilu dan sistem pemerintahan kita,” sambungnya.

Komisi Fatwa MUI sebelumnya mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Pemimpin Quantum Sumatera Barat

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Era lompatan kuantum. Begitu yang terjadi dalam seperlima abad ini. Keputusan-keputusan berani layak diambil oleh seorang pemimpin. Apapun pilihan keputusan itu, bakal masuk mahkamah opini. Tersedot pusaran arus lubuk perebutan ruang publik.

Selama meja palanta lapau tidak disingkirkan. Pemain lawan tak dicederai. Kepala botak tidak ditandukkan. Tentu tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Apalagi bagi yang belum disebut sebagai pemimpin dalam ranah hukum negara. Mereka yang sedang memanjat batang pinang pilihan raya yang dipenuhi gomok. Saling menginjak badan, bahu, dan kepala yang lain. Bertelanjang hingga sepinggang dan bawah pinggang. Ditertawakan segala pihak. Terutama oleh kaum bundo kanduang. Bagi yang sarawanya telanjur lepas, tak mengapa juga. Penonton yang menjadi wasit yang banyak tertawa adalah simbol utama Indeks Kebahagiaan Warga.

Jadi, kenapa takut berjanji? Pidato berapi? Jangan justru jadi badut. Berbalut bedak. Bertopeng ajaib. Jiwa anda bakal terbelah. Tak bisa keluar dari fase panjat pinang itu. Pilihan yang tersedia satu: menjadi Joker. Walau semua orang potensial menjadi Joker, tak mesti lewat jalur pilihan raya, bukan?

Bacalah. Teori-teori kritis dalam ilmu sosial adalah pijakan paling kuat – walau tetap gamang, seperti berpijak di lumpur gambut Kalimantan – dalam mengarungi pergantian abad baru. Walau sangat sulit dipahami, pascamodernisme dan pascstruktural telah mengambil alih sejumlah pemerintahan. Bukan saja menggantikan pemikiran berlogo kiri, kanan, atau jalan ketiga hasil kompromi Antony Giddens, tentu.  Negara-negara yang tak hendak berubah, disingkirkan oleh badai krisis, baik yang bersifat tunggal, ataupun multi-dimensional.

Yang paling tragis adalah nasib para pemimpin yang nyaman dengan strukturalisme. Mereka yang melupakan usia. Yang distrukturkan bukan lagi pemikiran dalam bentuk ideologi, tetapi diri sendiri, berikut DNA terdekat dalam genetika kekuasaan. Walau dikenang atau dikenal sebagai pahlawan dalam revolusi yang paling berdarah sekalipun, tetap saja sosok tua dan renta yang tak mau berubah dihoyak pikiran-pikiran anti kemapanan.

Tiga nama bisa dijadikan sebagai contoh abad ini. Ketiga nama itu berasal dari dunia Islam.

Satu, Saddam Hussein yang menjadi Presiden Irak sejak 16 Juli 1979 sampai 9 April 2003. Atau selama 24 tahun. Selama 11 tahun, Saddam menjadi Wakil Presiden Irak, sejak 1968.

Dua, Hosni Mubarak yang menjadi Presiden Mesir sejak 14 Oktober 1981 sampai 11 Februari 2011. Atau hampir 30 tahun. Sejak 1975, selama enam tahun, Hosni menjadi Wakil Presiden Mesir.

Tiga, Muammar Khadafi yang menjadi Presiden Libya sejak 1 September 1969 hingga 20 Oktober 2011. Atau lebih dari 42 tahun. Sebelum itu, Khadafi adalah seorang perwira militer berpangkat letnan.

Cerita tentang ketiganya?

Bagi yang baru tahu nama itu, pengguna smartphone, silakan klik wikipedia. Yang bisa berbahasa Inggris, langsung saja buka informasi yang lebih detil ketimbang yang berbahasa Indonesia. Tak perlu berlama-lama juga, jika bosan dengan tulisan panjang. Cukup lima belas hingga tigapuluh menit. Usai itu, silakan kembali ke aplikasi atau games yang anda sukai.

Di bawah kaki langit, perubahan adalah keabadian. Dan itu dimulai dari pikiran akan perubahan.

Jelang seminggu pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti, sulit membaca kehebohan dalam isu publik di Sumatera Barat. Tigabelas pilkada tingkat kabupaten dan kota, serta satu di tingkat provinsi, berlangsung dalam rutinitas yang sudah berlangsung limabelas tahun ini. Tentu, terjadi perubahan tema. Sikap publik di tingkat keluarga inti (nuclear family) ikut pula berubah. Semakin jarang melihat orang saling usir di dalam akun media sosial masing-masing. Grup whatsapp paling khusus sekalipun, semakin biasa didatangi tiba-tiba oleh pilihan politik yang tak lagi seragam.

Dampak yang paling terasa adalah pergantian isu semakin cepat. Tak perlu menunggu hari, bahkan. Jarang satu isu bertengger di puncak polemik lebih dari satu hari. Hal ini berbeda dibandingkan lima atau sepuluh tahun lalu. Pertengkaran tentang satu topik atau isu bisa berminggu. Serat-serat otak pemilih semakin meranting. Isu semakin tersebar. Tak berhenti pada batang atau dahan, tapi terus bergerak ke ranting pohon dalam impuls syaraf otak.

Apa bentuk pemikiran yang bisa mengundang polemik?

Perpindahan ibukota Sumatera Barat bisa menjadi pilihan.  Saya meyakini, jika dimulai hari ini, bisa tak selesai hingga fase penyoblosan berakhir. Di daerah manapun, persoalan ibukota (negara, provinsi, atau kabupaten), selalu berhasil mengundang komentar pro-kontra dalam waktu lebih dari seminggu. Ibarat jurus-jurus dalam rimba persilatan, bicara ibukota Sumbar baru adalah ajian simpanan. Bersifat pamungkas. Ditertawakan? Sudah resiko kan? Bukankah banyak lawan terkekeh mendengar kentut Kakek Segala Tahu? Toh mereka yang tertawa itu juga yang bergelimpangan.

Kebetulan, tiga dari empat calon gubernur sudah pernah berkantor di Kota Padang. Fakhrizal, 3 tahun. Mahyeldi Ansyarullah, 10 tahun. Nasrul Abit, 5 tahun. Hanya Mulyadi yang tidak berkantor di Kota Padang. Keseharian Mulyadi diluar perjalanan ke Daerah Pemilihan tentu di Ibukota Negara, Jakarta.

Pertarungan tentang Ibukota Baru Sumbar bakal memperlihatkan visi strategis keempat calon gubernur ini.

Apa parameter yang dipakai sebagai alat ukur pemilih? Sebelum tabulasi hasil pilkada diumumkan?

Dari sisi tour of duty, Fakhrizal lebih luas. Berhubung Indonesia tidak mengenal polisi lokal dan polisi federal, area tugas seorang anggota kepolisian adalah seluruh Indonesia. Perjalanan karir Fakhrizal menunjukkan itu. Migrasi menjadi bagian yang selalu ada dalam kehidupan seorang polisi. Berpindah tempat. Kesigapan selalu ada. Plus kecepatan. Yang lambat laun membentuk ketenangan dalam kewaspadaan. Tak geger budaya. Apalagi mental.

Nasrul? Lama menjadi Aparatur Sipil Negara di Lampung. Bahkan sebelum menempuh pendidikan universitas. Berdinas di bidang kesehatan tentu membawa Nasrul dalam sejumlah penugasan lain, terutama dalam bentuk penataran atau pelatihan, baik di seluruh Lampung, maupun di daerah lain. Berhubung Nasrul menjadi Wakil Gubernur Sumbar  selama lima tahun, tentu daya jelajahnya lebih jauh, dalam, dan lama dibanding saya yang hanya sempat delapan bulan menelusuri jalanan delapan kabupaten dan kota di Sumbar II pada tahun 2008-2009. Itupun hanya sesekali singgah di enam kabupaten-kota. Konsentrasi saya hanya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, plus Agam bagian pesisir.

Mulyadi, setahu saya adalah seorang perencana (planner, atau bisa juga disebut perekayasa), baik di dalam atau luar negeri. Daya jelajahnya lebih jauh, dalam, dan lama di Sumbar, tidak hanya Sumbar II, dibanding saya. Tentu saja. Saya hanya sekali minta izin maju sebagai calon legislator nasional. Kalau bidang saya, perencana (ilmu) sosial juga, tetapi lebih banyak disebut sebagai pengamat atau analis. Padahal, dari keseluruhan karya akademik atau intelektual saya, substansi yang berisi tentang perencanaan jauh lebih banyak, dibanding amat-mengamati.

Ketika Fakhrizal, Mahyeldi, Mulyadi, Nasrul dan saya, serta seabrek profesional lain menyeburkan diri ke dalam politik praktis, kegiatan perencanaan berpindah ke dalam pikiran.

Mahyeldi? Dibanding Fakhrizal, Nasrul Abit, dan Mulyadi yang lebih beraroma rantau, Mahyeldi lebih berlogo ranah. Disamping menempuh pendidikan tinggi di Kota Padang, Mahyeldi pun menjadi Walikota di Padang. Tetapi, apakah ranah yang ditempuh Mahyeldi berarti juga diluar Kota Padang? Tentu, Buya Mahyeldi punya perhatian kepada sektor kelautan, dalam kesaksian saya. Tetapi seberapa banyak naik perahu, rakit, hingga kapal kayu dibanding saya di perairan Sumbar, saya belum punya info.

Nah, silakan hitung sendiri prosentase rantau-ranah itu, dalam mesin aritmetika politik anda masing-masing. Lalu gunakan untuk membuat proyeksi, bakal seperti apa wujud ibukota baru Sumbar dalam perencanaan mereka.

Dalam arsir saya, tentu Nasrul Abit tetap lebih visiografik. Tugas di bidang kesehatan masyarakat tidak main-main. Area yang selalu dibuat kaum profesional bidang kesehatan ini tentu selalu berisi sterilisasi area, sebelum memasukkan pasien. Lingkungan puskesmas, misalnya. Atau beranda rumah. Ketahanan manusia terletak dalam ketahanan lingkungan manusia. Tidak bisa orang yang bisa sembuh dari penyakit, jika lingkungan orang itu penuh salemo, misalnya.

Nah, masukin lagi indikator profesi masing-masing tokoh kita ini ke dalam area yang bisa anda perkirakan dalam corat-coret di pulpen yang anda pegang. Hitung lagi prosentasenya. Mana yang bisa dianggap mampu mengatasi penyakit-penyakit birokrasi sebagaimana yang anda alami di Kota Padang, ketika berurusan dengan kantor gubernur dan hulubalang kedinasannya. Bikin skor.

Indikator yang lain? Ah, sudah kepanjangan. Sudah lebih dari 1.300 kata lho. Tak perlu dilanjut, kan? Anda bikin sendirilah.

Tentu, sebelum tongkat kepemimpinan politik berpindah ke salah satu dari keempat tokoh kita ini. Seminggu lagi. Sekarang, tongkat itu berada di tangan anda masing-masing sebagai pemilih.

Ya, bagaimana lagi. Tugas politisi itu berisi “kutukan” seperti tongkat Nabi Musa yang disimpan di dalam tabut. Tongkat yang berarti kekuasaan atau kekuatan luar biasa. Apabila berhasil dipegang, bakal digunakan untuk menumbuk kekuasaan atau kekuatan lain yang menisbikan kemanusiaan. Itu niatannya. Itu janjinya. Itu yang tertulis. Walau praktek bisa jauh Padang dibanding Pariaman dari Bandara, tetap saja tugas pencarian tongkat itu diberikan kepada politisi di negara-negara demokrasi.

Seorang analis di bidang ilmu sosial bukanlah seorang perenung di kakus umum. Tan Malaka pun bukan perenung. Walau, naskah Madilog ia simpan di buluh-buluh bambu kakus umum di tepian Sungai Ciliwung, Kalibata. Untuk menghindari pengejaran intelijen kepolisian Kerajaan Belanda, tentu.

Sim salabim! Abdakadabra!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

Politik

Rizieq Shihab Mangkir Panggilan Polisi, PKB: Sebaiknya Datang Jika Sehat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mangkir dari pemanggilan polisi terkait kerumunan acara pernikahan anaknya. PKB menilai sebaiknya Habib Rizieq memberikan alasan jika tidak memenuhi panggilan polisi.

“Saya berpendapat sebaiknya HRS kalau memang sehat dapat memenuhi panggilan polisi,” kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Selasa (1/12/2020).

Habib Rizieq sejatinya dipanggil Polda Metro Jaya pada hari ini. Faisol mengatakan, jika memang Habib Rizieq tak memenuhi panggilan polisi karena sakit, seharusnya menyampaikan alasannya.

Baca juga: Hari Ini Diperiksa, Polisi: Rizieq Shihab Jangan Bawa Massa  

“Tapi kalau memang sakit sebaiknya disampaikan juga alasannya agar tidak ada simpang siur,” ujarnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi kehadiran Habib Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan soal kasus kerumunan di Petamburan. Jika hingga malam ini Habib Rizieq tak juga hadir, polisi akan melayangkan surat panggilan kedua.

“Kalau tidak ada malam ini, kita layangkan lagi surat panggilan kedua terhadap MRS dan MHA,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12).

Tak hanya Habib Rizieq, menantunya, Hanif Alatas, juga ditunggu oleh penyidik. Keduanya akan dipanggil kembali pada Kamis (3/12) jika hingga malam ini tak menghadiri pemeriksaan.

“Mudah-mudahan kita jadwalkan hari Kamis (3/12) nanti panggilan kedua untuk bisa yang bersangkutan hadir untuk memenuhi panggilan penyidik Krimum Polda Metro Jaya,” kata Yusri.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Mantan Jubir Prabowo-Sandi Masuk Kepengurusan PKS

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Musyawarah Nasional V Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung pada 27-29 November 2020 di Bandung, Jawa Barat menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKS periode 2020-2025.

Kepengurusan PKS saaat ini turut diisi oleh beberapa nama kalangan muda yang baru masuk struktur DPP PKS. Seperti nama CEO Klinik Asuransi Sampah, Dokter Gamal Albinsaid hingga Ahmad Fathul Bari.

Mereka berdua pernah berstatus sebagai Juru Bicara pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Gamal kini didapuk sebagai Ketua Bidang Kepemudaan PKS. Sementara Fathul menduduki jabatan Wasekjen PKS.

Baca juga: Kepengurusan Ahmad Syaikhu Disahkan, PKS Apresiasi Kemenkumham 

Surat Keputusan DPP masa bakti 2020-2025 itu tertuang dalam SK DPP PKS nomor 001-SKep-DPP-PKS-2020 tentang struktur PKS masa bakti 2020-2025 tanggal 20 Oktober 2020.

Berikut daftar lengkap Pengurus DPP PKS 2020-2025:

Ketua Majelis Syura Partai: Salim Segaf Aljufri

Wakil Ketua Majelis Syura: Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura : Ahmad Heryawan

Wakil Ketua Majelis Syura : Suharna Surapranata

Sekretaris Majelis Syura : Untung Wahono

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suswono

Ketua Dewan Syariat Pusat : Surahman Hidayat

Presiden: H. Ahmad Syaikhu

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Sukamta

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan : Buchori

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : Zulkieflimansyah

Ketua Bidang Pembinaan Kader : Muhammad Said

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa : Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader : Rofik Hananto

Ketua Bidang Kepemudaan: Gamal Albinsaid

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ahmad Mabruri Mei Akbari

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Ecky Awal Mucharam

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Al Muzammil Yusuf

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Sigit Sosiantomo

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Netty Prasetiyani

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Ali Akhmadi

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Anis Byarwati

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : M. Martri AgoengKetua Bidang Tani dan Nelayan : Riyono

Ketua Bidang Kepanduan : Yoyok Switohandoyo

Sekretaris Jenderal : Aboe Bakar Alhabsyi

Wakil Sekretaris: Muhammad Arfian

Wakil Sekretaris: Ayon Prasetyawan

Wakil Sekretaris: Zainudin Paru

Wakil Sekretaris: IIE Sumirat Sundana

Wakil Sekretaris: Moh. Rozaq Asyhari

Wakil Sekretaris: Sugeng Susilo

Wakil Sekretaris: Haryo Setyoko

Wakil Sekretaris: T. Farida RachmayantiWakil Sekretaris: Ahmad Fathul Bari

Bendahara: Mahfudz Abdurrahman

Wakil Bendahara Umum: Deni Triesnahadi

Wakil Bendahara Umum: Hero E.A. Putra

Wakil Bendahara Umum: Unggul Wibawa

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC