Connect with us

Ekbis

Pemprov Jatim Pacu Sektor Pariwisata dan UMKM Guna Pulihkan Ekonomi

Published

on

Channel9.id-Surabaya.  Akibat dari adanya wabah pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim) selama triwulan II 2020 minus 5,90%. Sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi. Semua komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran mengalami kontraksi.

Terkontraksinya semua komponen dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga membatasi ruang gerak masyarakat maupun perusahaan dalam beraktivitas.

Hal itu berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. “Hal ini (perlambatan pertumbuhan ekonomi) menjadi kondisi yang harus diantisipasi ke depan dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pengeluaran pemerintah terkontraksi hampir disemua pos anggaran. Seperti belanja pegawai, barang, modal dan sosial baik pada anggaran APBD maupun APBN. Disisi lain, struktur PDRB Jatim menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan II 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

“Seluruh provinsi di Jawa juga mengalami kontraksi, termasuk di Jatim. Alhamdulillah kita masuk provinsi yang mengalami kontraksi terendah se-pulau Jawa,” ujar Khofifah.

Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim secara tahunan atau year on year (yoy) cukup signifikan terjadi pada sektor usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,39%. Kondisi ini terutama didorong adanya pemberlakuan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH).

Sehingga meningkatkan trafik data provider seluler serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual seperti Zoom Meeting, seminar daring atau webinar. “Kami optimistis di semester kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi Jatim akan terus tumbuh dan tidak berada di angka minus,” ungkap Khofifah.

Guna mencapai proyeksi tersebut, orang nomor satu di Jatim itu akan menggalakkan sejumlah sektor yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya membuka sektor pariwisata. Disisi lain, pihaknya berkoordinasi secara intens dengan Bank Indonesia (BI) dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam mendongkrak ekonomi Jatim.

“Meskipun semua tempat wisata sudah mulai dibuka, kami harap pengelola tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tandas Khofifah.

Diketahui, saat ini sekitar 550 dari total 969 destinasi wisata di Jatim sudah mulai beroperasi setelah tutup sejak pandemi COVID-19 Maret 2020 lalu. Hingga awal Oktober 2020 ini, jumlah wisatawan nusantara ke Jatim mencapai 2,4 juta orang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Sinarto mengatakan, sebagian besar destinasi wisata yang sudah beroperasi adalah wisata alam. Sementara wisata buatan, masih sedikit yang buka. Kalaupun beroperasi akan menyesuaikan dengan kebijakan satuan tugas penanganan COVID-19 daerah setempat. “Yang berwenang untuk memberi izin tempat wisata itu bisa buka atau tidak adalah pemerintah daerah setempat,” katanya.

Dia menyebutkan, tempat wisata di Jatim yang mulai ramai dikunjungi wisatawan adalah Banyuwangi dan Batu, Malang. Kunjungan wisatawan ke tempat wisata juga mendongkrak okupansi hotel sampai 70%.

“Kami mendorong Pemkab untuk mengelola tepat wisata buka kembali, dan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Kami ingin ekonomi masyarakat tetap tumbuh tapi penularan COVID-19 bisa terkendali,” terangnya.

Selain sektor pariwisata, Pemprov Jatim juga mendorong pembiayaan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Diketahui, UMKM juga merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 selain pariwisata. Pemerintah pusat melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah mengucurkan bantuan bagi 1,1 juta pelaku UMKM di Jatim melalui Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres-PUM).

“Secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM yang ada di Jatim. Dari jumlah tersebut, kami berharap ke depan Jatim dapat memperoleh kuota 2 juta UMKM yang memperoleh Banpres-PUM. Kami juga laporkan ke presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim di support oleh UMKM, dimana membutuhkan support lebih dari pemerintah,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga : Serahkan Kredit Dana Bergulir, Khofifah Optimis UMKM Jatim Segera Bangkit

Pemprov Jatim juga terus melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi untuk meredam dampak akibat pandemi COVID-19. Salah satunya melalui program dana bergulir untuk penguatan modal usaha pengembangan UMKM, koperasi dan usaha lainnya. Dana bergulir merupakan program bantuan pembiayaan kredit lunak untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Lalu menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sasaran dana bergulir ini adalah para pelaku UMKM, pelaku IKM, Poktan/Gapoktan, koperasi, BUMDesa, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya. Program Kredit Dana Bergulir yang diakselerasi oleh Bank Jatim dan BPR Jatim ini dapat dimanfaatkan untuk skema Petik, Olah, Kemas, Jual pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan dapat juga dimanfaatkan untuk skema tunda jual dengan pola Rekening Koran perbankan.

Khofifah mengatakan, kebijakan-kebijakan pemerintah salah satunya dana bergulir ini dilakukan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya kembali, baik skala UMKM dan besar/corporate akibat terdampak COVID-19. Harapannya, skema dana bergulir ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Sehingga secara perlahan akan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“Harapan kami melalui penyaluran dana bergulir ini pertumbuhan ekonomi Jatim bisa kembali take off setelah pada triwulan II Tahun 2020 terkontraksi minus 5,9%. Kami harap di bulan September ini akan ada proses yang lebih maksimal lagi untuk bisa terus berlari kencang,” katanya.

Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, menurutnya diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Termasuk kinerja profesionalisme stakeholder terkait di Jatim bersama perbankan. “Tentunya, proses ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, baik oleh masyarakat maupun para pelaku usaha,” terangnya.

Apalagi pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian untuk bisa menjaga supaya ekonomi tetap tumbuh tapi kesehatan juga terjaga dengan baik. “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi bahwa kunci agar ekonomi baik adalah kesehatan yang baik, pun kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Itulah pentingnya rem dan gas dalam penanganan pandemi COVID-19,” tandas Khofifah.

Skema Kredit Dana Bergulir di Jatim ini meliputi Kredit modal kerja sampai dengan Rp300 juta (bunga 3%, 4% dan 6%), Kredit investasi sampai dengan Rp500 juta (bunga 6%), serta Kredit Petik, olah, Kemas, jual sampai Rp10 miliar (bunga 6%). Kemudian Kredit untuk IKM sampai dengan Rp50 Juta (bunga 4%), dan Kredit dengan pola Rekening Koran (bunga 6%).

Dengan modal dana Rp330 miliar, program dana bergulir di Jatim telah memfasilitasi 17.038 pelaku usaha. Kemudian tenaga kerja yang terserap mencapai 36.312 orang. Sejak pandemi COVID-19, dana bergulir yang telah disalurkan sejumlah Rp12,83 miliar kepada 55 debitur. Penyaluran ini berkontribusi dalam pemulihan ekonomi pelaku UMKM dari sisi permodalan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyatakan bahwa, saat ini Pemprov Jatim bukan hanya mampu mengendalikan sebaran dan penularan COVID-19, tetapi juga mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dia mendorong supaya APBD Jatim dijadikan stimulus bagi pembukaan lapangan kerja.

Khususnya bagi para pelaku UMKM, serta program-program padat karya. “Kami yakin dengan program-program seperti itu maka akan banyak lapangan kerja yang tercipta. Sehingga orang-orang yang kehilangan pekerjaan saat pandemi bisa kembali bekerja dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Lepas Ekspor Senilai Rp23,75 Triliun, Jokowi: Jangan Berpuas Diri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo melepas ekspor produk-produk Indonesia yang bernilai  total nilai US$1,64 milyar atau setara Rp23,75 triliun. Kegiatan pelepasan ekspor tersebut dilakukan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (04/12).

“Memang, di situasi pandemi dan perekonomian global yang sedang lesu saat ini berdampak pada pasar ekspor yang juga pasti menurun. Namun, kita tidak boleh menyerah, kita harus melihat dengan lebih jeli peluang pasar ekspor yang masih terbuka lebar di negara-negara yang juga sekarang ini sedang mengalami pandemi,” ujarnya.

Sebagai informasi, ekspor Indonesia periode Januari hingga Oktober 2020 lalu terbilang menggembirakan, yakni mengalami surplus sebesar US$17,07 miliar. Namun, Kepala Negara meminta pihaknya tak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut.

Jokowi pun menyebut, potensi ekspor Indonesia masih jauh lebih besar dari nilai tersebut.

Baca juga: Kunjungan ke Jepang, Luhut Minta Dukungan Pembentukan SWF Indonesia 

“Saya melihat ketertinggalan tidak harus membuat kita pesimistis. Tidak ada jalan bagi kita selain melakukan langkah-langkah perbaikan dan pembenahan. Diperlukan reformasi besar-besaran pada ekosistem berusaha bagi eksportir kita,” ucapnya.

Jokowi mengingatkan, persoalan yang menghambat kinerja ekspor Indonesia harus terus dicermati dan dicarikan solusinya. Regulasi yang rumit serta prosedur birokrasi yang menghambat juga harus segera dipangkas.

Dalam konteks kerja sama regional, sambungnya, negosiasi terhadap perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) juga harus dipercepat, utamanya terhadap negara-negara yang potensial untuk menjadi pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia.

“Atase perdagangan dan ITPC harus mampu menjadi market agent dan melakukan market intelligence. Daya saing eksportir khususnya usaha kecil dan menengah harus terus ditingkatkan. Gandeng UKM di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat untuk memenuhi pesanan,” tandasnya.

Continue Reading

Ekbis

Kunjungan ke Jepang, Luhut Pastikan NIA Mencapai 20 Miliar USD

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pada 2021 investasi dari beberapa negara ke dalam Nusantara Investment Authority (NIA) mencapai 20 miliar dolar AS. Kemudian tambahan senilai 4 miliar dolar AS dari Bank Kerjasama International Jepang (JBIC). Hal itu disampaikan Menko Luhut dalam lawatannya ke sekitar 20 pengusaha di Jepang.

“Dari satu perusahaan saja JBIC sudah sepakat untuk investasi 4 miliar USD ke NIA. Lalu dari sebuah perusahaan asuransi besar Nippon Insurance juga sepakai investasi tapi angkanya belum. Kekayaan dia 1,3 triliun USD. Belum lagi dari sekitar 20 perusahaan Jepang yang saya temui dua hari terakhir ini semua mau ikutan investasi,” kata Luhut seperti dilansir Tribunnews, Jumat (04/12).

Baca juga: Lawatan ke Jepang, Luhut Minta Dukungan Pembentukan SWF Indonesia 

Dengan demikian, lanjut Luhut, aset semua BUMN Indonesia pada 2021 dipastikan NIA memiliki nilai sedikitnya 20 miliar USD.

“Plus investasi dari beberapa negara lain, mungkin nantinya kalau terkumpul bisa mencapai satu triliun USD nantinya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, pencarian investasi Jepang akan akan dilanjutkan gelombang kedua ke daerah Osaka pada Februari 2021. “Saya dengar banyak perusahaan besar Jepang juga di Osaka, ya kita ke Osaka lah Februari tahun depan,” jelasnya.

Luhut menjelaskan, NIA diperuntukkan bagi proyek infrastruktur di Indonesia seperti jalanan, dermaga atau pelabuhan, bandara, dan sebagainya.

“Semua perusahaan Jepang ingin masuk ke Indonesia. Kita harus menyentuh sampai level terbawah perusahaan Jepang sehingga bisa lebih banyak lagi kita dapat investasi buat Indonesia. Selain itu kita juga akan ke Korea karena nantang kita datang. Kita harus lebih agresif lagi,” terangnya.

Tak hanya itu, Luhut juga mengungkapkan jika dirinya ditantang perusahaan Jepang untuk pembangunan rumah sakit internasional di Bali.

“Kita harus cepat-cepat persiapkan untuk Bali karena sudah ditantang untuk buat rumah sakit besar di Bali bagi warga Jepang sehingga mereka bisa dirawat di sana nantinya,” tandasnya.

Continue Reading

Ekbis

PT Garam Bekerjasama ITS, Tingkatkan Produktivitas Industri Garam

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Sepak terjang industri garam di Indonesia masih menemui banyak hambatan, salah satunya adalah masalah kualitas dan kuantitas hasil produksi. Menghadapi masalah tersebut, PT Garam (Persero) ajak kerja sama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan produktivitas industri garam di Indonesia.

Berlangsung di Ruang Sidang Senat Gedung Rektorat ITS, MoU ini ditandatangani langsung oleh Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng dan Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Ardianto.

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh Direktur Operasi PT Garam (Persero) Hartono, dalam pidato pembukaannya, Achmad Ardianto menyampaikan bahwa garam merupakan kebutuhan dalam berbagai sektor kehidupan.

“Industri garam di Indonesia menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat,” tutur pria yang biasa disapa Didi ini, Jumat (04/12/2020).

Sayangnya, lanjut Didi, kualitas garam yang belum maksimal dan ketidakstabilan harga garam produksi lokal seringkali membuat banyak pihak beralih menggunakan garam impor. Karena itu, perlu upaya lebih untuk membangun suatu ekosistem garam nasional yang dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu mitra strategis petambak garam di Indonesia, PT Garam (Persero) mencanangkan kolaborasi dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS melalui Direktorat Kerjasama dan Pengelola Usaha (DKPU) ITS.

“Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, salah satunya ITS untuk menciptakan produk berkualitas premium dan memiliki ekosistem yang bagus,” ungkap Didi.

Bentuk kolaborasi tersebut ialah melakukan pemetaan leveling dengan menggunakan teknologi pesawat nirawak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan pemetaan terestrial yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sains Teknologi Kelautan dan Kebumian DRPM dan Departemen Teknik Geomatika ITS di bawah koordinasi DKPU ITS.

Pemetaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan garam ini akan dilakukan pada lahan seluas 1.100 hektare di Kabupaten Sampang dan lahan seluas 2.500 hektare yang berlokasi di Kabupaten Sumenep milik PT Garam (Persero).

Sementara itu, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng menjabarkan bahwa kegiatan kerja sama ini akan segera dilaksanakan pada akhir Desember 2020 nanti.

“Pada waktu tersebut proses produksi garam sedang berhenti sementara, sehingga lahan bisa dimanfaatkan untuk proses pemetaan leveling,” terang rektor yang akrab disapa Ashari ini.

Tidak berhenti di situ, dalam penandatanganan nota kesepahaman ini dibahas pula berbagai peluang lain yang akan menjadi bentuk kerja sama ke depannya. Agenda yang pertama ialah proses pengawasan dan otomasi pintu air irigasi pada PT Garam (Persero) yang akan dilakukan Pusat Unggulan Iptek (PUI) Mechatronics and Industrial Automations di bawah koordinasi DKPU ITS.

Selain itu, ada topik potensi pemanfaatan limbah bittern (air tua) dalam mendukung upaya zero and safe waste discharge dari proses pengolahan di PT Garam (Persero) yang akan dapat diaktualisasikan oleh Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan DRPM ITS di bawah koordinasi DKPU ITS.

Terakhir, akan ada juga analisa kajian risiko kawasan dan mitigasinya beserta kajian penataan kawasan pada PT Garam (Persero) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim DRPM ITS di bawah koordinasi DKPU ITS.

Menyambut aneka kerja sama strategis dengan tangan terbuka, Ashari berharap agar ITS dapat terus menyebarkan bibit kebaikan dan hal yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun untuk institusi sendiri.

“Masih banyak hal yang bisa dilakukan, semoga kerja sama berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ucap guru besar Teknik Elektro ITS itu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC