Channel9.id-Rusia. Rusia akan merasakan konsekuensi yang besar jika ada agresi militer yang baru terhadap Ukraina, kutip peringatan dari NATO dan Amerika Serikat pada hari Selasa lalu, Rabu (1/12/2021). Peringatan itu dikeluarkan setelah aliansi militer Barat bertemu untuk mendiskusikan berkumpulnya militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina.

Presiden Vladimir Putin membalas dengan menyebutkan kalau Rusia terpaksa akan mengambil tindakan jika NATO menaruh pangkalan rudal di Ukraina yang dapat menyerang Rusia dalam hitungan menit.

Ukraina, yang dulu merupakan bagian dari Uni Soviet dan sekarang ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, telah menjadi titik utama konflik antara Rusia dengan negara-negara Barat setelah hubungan kedua kubu tersebut kian memburuk setelah usainya Perang Dingin.

“Akan ada konsekuensi besar yang harus dibayar oleh Rusia jika mereka kembali menggunakan kekuatannya terhadap Ukraina,” ujar Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada para wartawan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan kembali pernyataan dari Stoltenberg dengan mengatakan: “Segala macam tindakan provokatif dari Rusia akan menjadi perhatian khusus untuk Amerika Serikat, dan segala tindakan agresi baru akan memicu konsekuensi besar bagi mereka,” jelasnya.

Tensi tengah memanas dalam beberapa minggu ini dengan Rusia, Ukraina dan NATO melakukan latihan militernya disaat mereka semua saling menuduh.

Putin kembali menegaskan soal “garis merah” Rusia di Ukraina dan menyatakan kalau mereka akan mengambil tindakan jika NATO menyebarkan sistem misil canggih di Ukraina.

“Jika ada semacam sistem senjata hipersonik yang muncul di Ukraina, bayangkan waktu penerbangan ke Moskow memakan waktu selama 7-10 menit dan senjata hipersonik itu bisa terbang ke Moskow dalam lima menit saja. Bayangkan,” ujar pemimpin Istana Kremlin itu.

“Apa yang harus kami lakukan dalam skenario seperti itu? Kami harus membuat sesuatu yang dapat merespon tindakan ancaman tersebut. Dan sekarang kita bisa melakukannya,” ujarnya yang mengutip senjata hipersonik Rusia.

(RAG)

Channel9.id-Jepang. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menuturkan kalau Jepang dan Amerika Serikat tidak akan diam saja jika Cina menyerang Taiwan, Rabu (1/12/2021). Ia mengungkapkan kalau Cina perlu memahami hal tersebut.

Tensi di daerah Selat Taiwan masih memanas dikarenakan Presiden Xi Jinping ingin mengambil alih kedaulatan negara demokratis tersebut. Pemerintah Taiwan menegaskan kalau mereka ingin berdamai, namun mereka juga menyatakan akan mempertahankan dirinya sendiri jika memang diperlukan.

Dalam pernyataannya di sebuah forum yang diselenggarakan oleh Institut Riset Kebijakan Nasional dari Taiwan, Abe mengutip kalau pulau Senkaku, Sakishima, dan Yonaguni hanya berjarak sekitar 100 km dari pulau Taiwan.

Invasi terhadap Taiwan merupakan sebuah ancaman besar terhadap Jepang, tambahnya.

“Situasi darurat di Taiwan juga merupakan situasi darurat bagi Jepang, dan karena itu hal ini juga merupakan situasi darurat aliansi Jepang-AS. Presiden Xi Jinping harus mengerti dan memahami situasi ini,” ujar Abe.

Di Jepang sendiri ada banyak pangkalan militer besar milik AS, termasuk di daerah selatan pulau Okinawa yang jaraknya tak jauh dari Taiwan.

Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk membantu Taiwan agar dapat melindungi dirinya sendiri. Walaupun begitu, ada semacam ambiguitas dalam kebijakan tersebut mengenai kemungkinan mengirimkan pasukannya ke Taiwan dalam perang melawan Cina jika hal tersebut terjadi.

Amerika Serikat dan aliansinya akan “mengambil langkah” tak pasti jika Cina menggunakan kekuatannya untuk mengambil paksa Taiwan, ujar Menteri Luar Negeri Antony Blinken bulan lalu.

Soal relasi dengan Cina kedepannya, Abe menyebutkan kalau Jepang harus meningkatkan hubungannya dengan Cina, sambil tetap tegas mengenai apa saja yang harus dikatakan kepada tetangga kuatnya itu.

“Jepang, Taiwan dan seluruh masyarakat yang percaya dengan demokrasi harus terus mendesak Presiden Xi Jinping dan petinggi Partai Komunis Cina lainnya untuk tidak mengambil langkah yang salah,” ujar Abe.

Jepang dan Taiwan harus bekerja sama untuk melindungi kebebasan dan demokrasi, ujar Abe.

“Taiwan yang kuat, Taiwan yang sejahtera, dan Taiwan yang dapat menjaga kebebasan dan HAM adalah perhatian Jepang, dan tentunya juga perhatian seluruh dunia,” pungkas Abe.

(RAG)

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Terkait hal itu, pemerintah Indonesia akan turut memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan.

Hal tersebut diutarakan Presiden saat berbicara secara virtual pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 26 November 2021.

“Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: KTT ASEM ke-13, Presiden Jokowi Sebut Kesenjangan Akses Vaksin Masih Lebar

Selain isu kemanusiaan, ada dua isu yang jadi perhatian Indonesia. Pertama, pemberdayaan perempuan. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.

“Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Kedua, kerja sama antarulama. Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

“Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.