Connect with us

Politik

PDIP dan Golkar Tolak Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal usulan MUI ihwal perubahan masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan durasi 7-8 tahun. Basarah menilai ketentuan masa jabatan presiden 2 periode dengan durasi 5 tahun sudah ideal.

“MPR tidak ada agenda atau pembahasan mengenai masa jabatan presiden karena ketentuan yang ada sekarang yakni satu periode 5 tahun dan maksimal 2 periode atau 10 tahun sudah dinilai cukup ideal,” kata Basarah kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Basarah mengatakan tidak ada pembahasan masa jabatan presiden di MPR RI. Basarah justru menekankan pentingnya keberadaan Haluan Pembangunan Nasional guna menjadi pedoman bagi Presiden dalam menjabarkan program pembangunan nasionalnya.

“Dalam pandangan MPR yang terpenting saat ini adalah hadirnya sebuah konsepsi tentang pedoman Haluan Pembangunan Nasional atau semacam GBHN yang ditetapkan oleh MPR yang mana Haluan Pembangunan Nasional tersebut wajib dijadikan pedoman oleh presiden dalam menjabarkan program-program pembangunan nasionalnya,” jelas Basarah.

Menurut Basarah, kehadiran Haluan Pembangunan Nasional dapat dibuat dengan melakukan perubahan UUD 1945. Khususnya, terkait pasal yang menyangkut wewenang MPR.

“Hadirnya Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi haluan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan terbatas UUD NRI 1945 khususnya tentang pasal wewenang MPR agar dapat menetapkan kembali GBHN,” tuturnya.

Senada dengan Basarah, Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju dengan usulan MUI soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan untuk satu periode saja. Zulfikar menilai tidak tepat untuk kembali membicarakan hal fundamental yang sudah diatur dalam UUD 1945.

“Tidak setuju. Bagi saya, saat ini, tidak tepat membicarakan hal-hal fundamental yang sudah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945,” kata Zulfikar pada Selasa (20/10/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan aturan terkait masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah tegas dan pasti. Zulfikar menilai kontrol dari parlemen dan kritik publik juga tetap perlu berjalan untuk menjaga kekuasaan presiden dan wakil presiden.

“Sudah tegas dan pasti. Sementara, untuk menjaga kekuasaan presiden/wakil presiden bekerja dengan baik dan benar, kontrol parlemen dan kritik publik harus terus berlangsung,” tuturnya.

Diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin, Senin (19/10).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pasangan Anies-AHY Tinggi di Survei, PDIP Merasa Aneh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengaku aneh terkait survei dari Indostrategic bahwa pasangan Anies-AHY berada peringkat paling atas pada Pilpres 2024. Sedangkan Prabowo Subianto-Puan Maharani berada di bawahnya.

“Saya merasa aneh kalau Anies-AHY bisa setinggi itu, pengen tahu itu survei siapa yang biayai? Dan apakah benar mereka survei tatap muka dengan responden dalam kondisi PPKM darurat begini?” kata Deddy dilansir dari rmol, Rabu, 4 Agustus 2021.

Deddy pun tak mempermasalahkan dengan survei tersebut, dan dirinya menganggap sebagai hiburan semata.

“Menurut saya survei itu ya silakan saja. Mau itu survei murni atau survei pesanan. Bagus-bagus saja untuk hiburan dan lapangan pekerjaan. Tapi namanya survei kan dinamis ya, bisa jadi setelah baca beritanya hasilnya langsung berubah,” ujarnya.

Baca juga: Peneliti LIPI: Ada 3 Alasan Parpol dan Korupsi Seakan Berdampingan

Namun, Deddy meyakinkan bahwa survei itu dilakukan secara tatap muka mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapai pandemi virus Covid-19.

“Jadi saya gak yakin survei itu dilakukan tatap muka dan karenanya jadi tidak yakin bahwa Anies-AHY peringkat tertinggi,” ungkapnya.

Sebelumnya, melalui survei Indostrategic menyebutkan bahwa Anies-AHY mendapatkan perolehan suara tertinggi sebesar 20,25 persen. Sementara, Prabowo Subianto dan Puan Maharani berada di peringkat kedua dengan 14,65 persen.

Selanjutnya, ada pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan elektoral 8,05 persen.

Survei digelar sejak tanggal 23 Maret-1 Juni 2021 dengan tetap berusaha menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

IG

Continue Reading

Politik

Peneliti LIPI: Ada 3 Alasan Parpol dan Korupsi Seakan Berdampingan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengungkapkan, partai politik (parpol) saat ini sangat sulit sekali dipisahkan atau lepas dari praktik korupsi. Ada tiga alasan yang membuat partai politik dan korupsi seakan berdampingan.

Pertama adalah lemahnya transparansi di dalam partai politik. Firman menjelaskan, partai politik di Indonesia umumnya cenderung terpusat dan demokrasi di internalnya hanya sebatas lip service yang tak diterapkan sepenuhnya.

“Bahkan ada juga kalau kita lihat dari aturan mainnya, sebetulnya juga tidak terlalu memberikan peluang terjadinya suatu pengelolaan yang betul-betul transparan, yang melibatkan seluruh kader partai,” ujar Firman dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 4 Agustus 2021.

Dia melihat, pengendalian partai cenderung bersifat personal dan elitis. Bukan seutuhnya berbasis prosedural yang melahirkan eksklusifisme, dan hal inilah yang membuat adanya celah-celah korupsi.

Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya transaksi politik yang kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang eksklusif. Sehingga berimplikasi timbulnya ruang-ruang yang tak lagi transparan dalam sebuah partai politik.

“Ada praktik-praktik yang seutuhnya tidak bisa dikontrol, yang seutuhnya tidak bisa benar-benar inklusif. Dalam konteks seperti inilah, seolah-olah menghidupkan virus dalam ruang gelap,” ujar Firman.

Baca juga: Korupsi Tanah Munjul, KPK Periksa 4 Pegawai BPKD DKI Jakarta 

Kedua adalah lemahnya kaderisasi. Partai dinilainya kurang berhasil dalam mendisiplikan kadernya untuk berpolitik secara bersih dan bermartabat, terutama kepada beberapa orang yang dianggap memiliki pengaruh.

Lemahnya kaderisasi ini, kata Firman, ujungnya akan melahirkan sikap pragmatis, oportunis, kemudian mengembangkan hipokrit di dalam partai. Sehingga nantinya, proses pembuatan kebijakan hingga kontestasi pemilihan umum (pemilu) akan sangat ringkih dari jeratan korupsi.

“Partai tak berdaya menyetop manuver kader-kadernya di level bawah, khususnya ketika terjadi kontestasi politik. Karena sebetulnya mungkin partai tidak mengarahkan seperti itu, tapi tidak berhasil mendisiplikan kader untuk melakukan hal yang merugikan,” ucapnya.

Terakhir adalah lemahnya keuangan partai. Hal inilah yang membuat banyak partai pada akhirnya bergabung kepada sumber-sumber alternatif yang belum tentu sepenuhnya aman dan legal.

“Ini memicu kader untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, meski kadang di antaranya melanggar hukum,” pungkas Firman.

IG

Continue Reading

Politik

Kantor PDIP Lentengagung Bakal Alih Fungsi Jadi Sekolah Partai

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor DPP PDIP yang terletak di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bakal alih fungsi menjadi Sekolah Partai. Nantinya, tempat ini akan menjadi salah satu pusat pendidikan dan pelatihan tingkat pusat untuk para kader dan anggota partai banteng. Para calon pemimpin dan pelayan masyarakat akan dididik dan dilatih sesuai dengan ideologi partai.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulisnya, Rabu, 4 Agustus 2021.

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan ini adalah krusial lantaran Sekolah Partai merupakan bagian dari sistem kaderisasi yang dibangun demi menghasilkan calon pemimpin yang berproses dari bawah.

“Seperti pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, di Sekolah Partai ini calon pengurus Partai, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah digemleng agar memiliki kesadaran ideologis berdasarkan Pancasila,”ujar Hasto.

Baca juga: Sekjen PDIP: Megawati Ingin Monumen Kudatuli Segera Dibangun 

Hasto menuturkan, Megawati juga menginstruksikan agar dalam kurikulum Sekolah Partai juga diberi pemahaman tentang geopolitik dan bagaimana kepemimpinan Indonesia di dunia internasional.

Ia melanjutkan, di Sekolah Partai ini juga melekat dengan disiplin ideologi, teori, organisasi, dan disiplin dalam menjadikan rakyat sebagai sumber energi perjuangan Partai.

“Kader Partai yang  terdidik dan terlatih di Sekolah Partai juga wajib memahami hakekat politik untuk  turun ke bawah dan berpihak pada Wong Cilik,”tegasnya.

Hasto membeberkan, Sekolah partai ini terdiri dari sebuah aula besar, tiga ruang kelas pendukung, tempat tidur dengan kapasitas 200 orang, ruang makan dan ruang medis, kantin Mustika Rasa, serta sebuah ruang khusus bernama Soekarno Corner. Kantin Mustika Rasa terinspirasi dari buku resep asli kuliner Indonesia, satu-satunya yang dibuat di era Bung Karno.

Sedangkan Soekarno Corner adalah perpustakaan yang menggambarkan keseluruhan sejarah perjuangan Bung Karno, dan bagaimana Partai menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan bangsa.

Sebuah lukisan khusus besar akan juga dipajang di salah satu bagian dari Sekolah Partai ini, isinya gambar para pemuka agama serta kepercayaan di Indonesia. Ini sebagai sebuah gambaran Indonesia yang beragam dan multikultur. Inilah kekayaan Indonesia yang harus terus kita jaga.

“Rencananya gedung Sekolah Partai ini akan diresmikan pada 22 Agustus.  Terinspirasi dari peristiwa ketika sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal  22 Agustus 1945 mengambil beberapa keputusan bersejarah tentang pembentukan  Badan Keamanan Rakyat, dan Partai Nasional Indonesia,”ungkap Hasto.

“PDI Perjuangan meyakini hanya dengan pendidikan politik dan kaderisasi berbagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kader Partai dapat dilakukan. Sekolah Partai yang berjalan secara berjenjang, sistemik, dan visioner bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan adalah jawaban PDI Perjuangan guna memperbaiki seluruh kehidupan politik di tanah air,”pungkasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC