Connect with us

Politik

PDIP dan Golkar Tolak Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal usulan MUI ihwal perubahan masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan durasi 7-8 tahun. Basarah menilai ketentuan masa jabatan presiden 2 periode dengan durasi 5 tahun sudah ideal.

“MPR tidak ada agenda atau pembahasan mengenai masa jabatan presiden karena ketentuan yang ada sekarang yakni satu periode 5 tahun dan maksimal 2 periode atau 10 tahun sudah dinilai cukup ideal,” kata Basarah kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Basarah mengatakan tidak ada pembahasan masa jabatan presiden di MPR RI. Basarah justru menekankan pentingnya keberadaan Haluan Pembangunan Nasional guna menjadi pedoman bagi Presiden dalam menjabarkan program pembangunan nasionalnya.

“Dalam pandangan MPR yang terpenting saat ini adalah hadirnya sebuah konsepsi tentang pedoman Haluan Pembangunan Nasional atau semacam GBHN yang ditetapkan oleh MPR yang mana Haluan Pembangunan Nasional tersebut wajib dijadikan pedoman oleh presiden dalam menjabarkan program-program pembangunan nasionalnya,” jelas Basarah.

Menurut Basarah, kehadiran Haluan Pembangunan Nasional dapat dibuat dengan melakukan perubahan UUD 1945. Khususnya, terkait pasal yang menyangkut wewenang MPR.

“Hadirnya Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi haluan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan terbatas UUD NRI 1945 khususnya tentang pasal wewenang MPR agar dapat menetapkan kembali GBHN,” tuturnya.

Senada dengan Basarah, Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju dengan usulan MUI soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan untuk satu periode saja. Zulfikar menilai tidak tepat untuk kembali membicarakan hal fundamental yang sudah diatur dalam UUD 1945.

“Tidak setuju. Bagi saya, saat ini, tidak tepat membicarakan hal-hal fundamental yang sudah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945,” kata Zulfikar pada Selasa (20/10/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan aturan terkait masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah tegas dan pasti. Zulfikar menilai kontrol dari parlemen dan kritik publik juga tetap perlu berjalan untuk menjaga kekuasaan presiden dan wakil presiden.

“Sudah tegas dan pasti. Sementara, untuk menjaga kekuasaan presiden/wakil presiden bekerja dengan baik dan benar, kontrol parlemen dan kritik publik harus terus berlangsung,” tuturnya.

Diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin, Senin (19/10).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Rizieq Shihab Mangkir Panggilan Polisi, PKB: Sebaiknya Datang Jika Sehat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mangkir dari pemanggilan polisi terkait kerumunan acara pernikahan anaknya. PKB menilai sebaiknya Habib Rizieq memberikan alasan jika tidak memenuhi panggilan polisi.

“Saya berpendapat sebaiknya HRS kalau memang sehat dapat memenuhi panggilan polisi,” kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Selasa (1/12/2020).

Habib Rizieq sejatinya dipanggil Polda Metro Jaya pada hari ini. Faisol mengatakan, jika memang Habib Rizieq tak memenuhi panggilan polisi karena sakit, seharusnya menyampaikan alasannya.

Baca juga: Hari Ini Diperiksa, Polisi: Rizieq Shihab Jangan Bawa Massa  

“Tapi kalau memang sakit sebaiknya disampaikan juga alasannya agar tidak ada simpang siur,” ujarnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi kehadiran Habib Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan soal kasus kerumunan di Petamburan. Jika hingga malam ini Habib Rizieq tak juga hadir, polisi akan melayangkan surat panggilan kedua.

“Kalau tidak ada malam ini, kita layangkan lagi surat panggilan kedua terhadap MRS dan MHA,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12).

Tak hanya Habib Rizieq, menantunya, Hanif Alatas, juga ditunggu oleh penyidik. Keduanya akan dipanggil kembali pada Kamis (3/12) jika hingga malam ini tak menghadiri pemeriksaan.

“Mudah-mudahan kita jadwalkan hari Kamis (3/12) nanti panggilan kedua untuk bisa yang bersangkutan hadir untuk memenuhi panggilan penyidik Krimum Polda Metro Jaya,” kata Yusri.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Mantan Jubir Prabowo-Sandi Masuk Kepengurusan PKS

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Musyawarah Nasional V Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung pada 27-29 November 2020 di Bandung, Jawa Barat menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKS periode 2020-2025.

Kepengurusan PKS saaat ini turut diisi oleh beberapa nama kalangan muda yang baru masuk struktur DPP PKS. Seperti nama CEO Klinik Asuransi Sampah, Dokter Gamal Albinsaid hingga Ahmad Fathul Bari.

Mereka berdua pernah berstatus sebagai Juru Bicara pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Gamal kini didapuk sebagai Ketua Bidang Kepemudaan PKS. Sementara Fathul menduduki jabatan Wasekjen PKS.

Baca juga: Kepengurusan Ahmad Syaikhu Disahkan, PKS Apresiasi Kemenkumham 

Surat Keputusan DPP masa bakti 2020-2025 itu tertuang dalam SK DPP PKS nomor 001-SKep-DPP-PKS-2020 tentang struktur PKS masa bakti 2020-2025 tanggal 20 Oktober 2020.

Berikut daftar lengkap Pengurus DPP PKS 2020-2025:

Ketua Majelis Syura Partai: Salim Segaf Aljufri

Wakil Ketua Majelis Syura: Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura : Ahmad Heryawan

Wakil Ketua Majelis Syura : Suharna Surapranata

Sekretaris Majelis Syura : Untung Wahono

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suswono

Ketua Dewan Syariat Pusat : Surahman Hidayat

Presiden: H. Ahmad Syaikhu

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Sukamta

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan : Buchori

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : Zulkieflimansyah

Ketua Bidang Pembinaan Kader : Muhammad Said

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa : Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader : Rofik Hananto

Ketua Bidang Kepemudaan: Gamal Albinsaid

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ahmad Mabruri Mei Akbari

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Ecky Awal Mucharam

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Al Muzammil Yusuf

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Sigit Sosiantomo

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Netty Prasetiyani

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Ali Akhmadi

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Anis Byarwati

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : M. Martri AgoengKetua Bidang Tani dan Nelayan : Riyono

Ketua Bidang Kepanduan : Yoyok Switohandoyo

Sekretaris Jenderal : Aboe Bakar Alhabsyi

Wakil Sekretaris: Muhammad Arfian

Wakil Sekretaris: Ayon Prasetyawan

Wakil Sekretaris: Zainudin Paru

Wakil Sekretaris: IIE Sumirat Sundana

Wakil Sekretaris: Moh. Rozaq Asyhari

Wakil Sekretaris: Sugeng Susilo

Wakil Sekretaris: Haryo Setyoko

Wakil Sekretaris: T. Farida RachmayantiWakil Sekretaris: Ahmad Fathul Bari

Bendahara: Mahfudz Abdurrahman

Wakil Bendahara Umum: Deni Triesnahadi

Wakil Bendahara Umum: Hero E.A. Putra

Wakil Bendahara Umum: Unggul Wibawa

IG

Continue Reading

Hot Topic

PSI Kutuk Aksi Teror terhadap Gereja dan Jemaatnya di Sulteng

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk aksi teror terhadap Gereja Pos Pelayanan dan jemaatnya, di Desa Lewonu Lembongtoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

“Sungguh tindakan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan. Aparat keamanan harus segera mengusut kasus ini dan menemukan pelakunya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Sabtu 28 November 2020.

Baca juga: Ketua Umum GP Ansor Kutuk Kasus Pembunuhan dan Pembakaran di Sulteng 

PSI juga meminta semua pihak untuk tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke aparat hukum.

“Serahkan ke aparat hukum. Kita percaya pelaku akan diganjar hukuman seadil-adilnya atas perbuatan keji mereka,’ lanjut Nanang yang merupakan alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) itu.

Pada  teror Jumat 27 November tersebut, Gereja Pos Pelayanan Lewonu Lembantongoa dibakar habis. Selain itu, 6 rumah jemaat dibakar. Sementara, 4 anggota jemaat gereja dibunuh.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC