Connect with us

Politik

PDIP Gelar HUT ke 48, Sekjen: Momentum Konsolidasi Partai

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-48 pada 10 Januari 2020. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, peringatan ulang tahun partai juga menjadi momentum kritik di dalam merenungkan seluruh perjalanan partai. Yang dimulai dari PNI, kemudian ke PDIP lalu akhirnya menjadi PDIP.

“HUT 48 juga menjadi momentum konsolidasi Partai. Karena itulah rangkaian acara dilakukan hingga 31 Mei 2021, dan dilanjutkan dengan Bulan Bung Karno sepanjang bulan Juni 2021,” kata Hasto Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (3/1).

Dalam HUT ini juga PDIP mengambil tema ‘Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan’.

“Seluruh aspek kebudayaan nusantara yang membentuk kepribadian bangsa akan menjadi fokus peringatan HUT,” sambung Hasto.

Hasto menuturkan, mengingat HUT PDIP kali ini berbeda dari tahun sebelumnya, yakni di tengah pandemi Covid-19, semuanya dipastikan akan sesuai dengan protokol kesehatan. Meski demikian, dirinya menegaskan, hal ini tetap membuat partainya menyatu dengan rakyat.

“Seluruh peringatan HUT ke-48 Partai dilakukan dengan memenuhi seluruh ketentuan protokol kesehatan. Pencegahan Covid-19 menjadi tanggung jawab seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai,” tutur Hasto.

Hasto juga menjelaskan, tema Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan bukan hanya akan menjadi sebuah jargon. Ini dibuktikan dengan adanya gerakan.

“Pada saat bersamaan, Partai terus melanjutkan gerakan mencintai bumi dengan melakukan gerakan penghijauan secara serentak, dan sekaligus gerakan membersihkan sungai yang tahun ini dipusatkan di sepanjang Sungai Ciliwung,” ucap dia.

Menurut dia, merawat bumi melalui penghijauan dan membersihkan sungai tersebut sangatlah penting. Menurutnya, ini bukan hanya bukti sebagai jalan peradaban tapi juga melambangkan menjaga keseimbangan alam.

“Sebab sungai juga sebagai cermin keindahan nusantara yang begitu indah dalam keberagaman. Kesemuanya adalah bagian dari upaya menggelorakan rasa cinta tanah air dan bangga dengan seluruh khasanah kebudayaan nusantara,” tandas Hasto.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PDIP dan Golkar Dukung RUU BPIP untuk Memperkuat Kelembagaan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Legislasi (Baleg) DPR resmi memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menjelaskan RUU BPIP berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hendrawan mengatakan, RUU HIP mengandung unsur penafsiran terhadap Pancasila sedangkan RUU BPIP hanya membicarakan aspek kelembagaan untuk membumikan Pancasila. Fraksi PDI Perjuangan mendukung adanya penguatan BPIP secara kelembagaan.

Baca juga: BPIP: Radikal Tak Salah, Tapi Tidak Boleh Manipulasi Agama Untuk Politik 

“Kami sangat mendukung. Soalnya, memang itu yang dibutuhkan, penguatan aspek kelembagaan dari upaya-upaya pemasyarakatan ideologi Pancasila sebagia working ideology (ideologi yang bekerja) dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya, Minggu (17/1) dilansir Republika.co.id.

Sementara, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, fraksinya juga mendukung RUU BPIP sepanjang hanya untuk memperkuat kelembagaan BPIP.

“Yang diinginkan Partai Golkar adalah kelembagaannya itu yang diperkuat, tugas fungsi kelembagaan diperkuat. Karena apa? karena ideologi Pancasila itu adalah di atas segala-galanya,” kata Firman, Minggu (17/1).

Menurutnya, yang terjadi saat ini banyak komponen masyarakat tidak memahami ideologi Pancasila. Hal tersebut lantaran Pancasila saat ini tidak dilakukan pendidikan secara terus menerus.

Kondisi ini berbeda dengan saat masih diterapkannya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada era orde baru.

“Karena itu, Golkar berpandangan dan saya ketika itu menyampaikan bahwa pembubaran BP7 dan penataran P4 itu kecelakaan politik, karena ideologi Pancasila itu harus diterapkan terus menerus dan dilakukan pembelajaran terus menerus, pendalaman, dan diimplementasikan apa yang dinamakan ideologi Pancasila kita sila 1,2 3,4,dan 5 itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Partai Golkar menolak jika isi RUU BPIP nantinya sama dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sebelumnya sempat mendapat penolakan dari masyarakat. Firman mengatakan, RUU HIP tidak sejalan dengan apa yang diinginkan Partai Golkar.

“Kemarin yang di undang-undang lama, di RUU HIP itu masuknya kemana-mana, sudah mengatur ke sektor pembangunan,” tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) telah resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan DPD RI.

Pemerintah kemudian mengusulkan satu RUU untuk dimasukan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Satu RUU tersebut yaitu RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Ada satu RUU yang merupakan RUU tambahan yang ditambahkan dalam Prolegnas RUU Tahun 2021, yaitu RUU BPIP yang diusulkan oleh pemerintah,” ucap Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.

IG

Continue Reading

Politik

AHY Tunjuk Ossy Dermawan Jadi Wasekjen DPP Partai Demokrat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Ossy Dermawan untuk mengisi jabatan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat.

“Perlu saya sampaikan bahwa pada Rabu (13/1/2021), Ketua Umum Partai Demokrat AHY telah memberi amanah kepada saya tugas baru, yakni sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat,” ujar Ossy di Jakarta, Sabtu (16/1).

Ossy sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat. Posisi Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat terhitung mulai 13 Januari 2021 telah dipercayakan kepada Herzaky Mahendra Putra yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat.

Baca juga: AHY Resmi Jadi Ketum Partai Demokrat

Herzaky saat dihubungi juga mengonfirmasi kabar tersebut. Ia mengatakan jabatan Ossy di kepengurusan pusat memang sengaja dinaikkan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono karena ada tugas khusus yang harus dilaksanakan.

“Iya, Pak (naik jabatan). Ada tugas-tugas khusus yang mesti diemban beliau di Kesekjenan selaku Wasekjen,” kata Herzaky.

Herzaky kemudian memberitahu bahwa kini posisi Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat telah dipercayakan kepada Tomi Satryatomo. “Sebelumnya Tomi merupakan salah satu Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan, naik menggantikan saya selaku Ka Balitbang yang baru,” kata Herzaky.

IG

Continue Reading

Politik

DPR: Belum Ada Keputusan Soal Keserentakan Pemilu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini belum ada keputusan terkait keserentakan pemilu, apakah pilkada serentak dilaksanakan bersamaan dengan pemilu, baik pileg maupun pilpres pada 2024.

Menurut dia, RUU Pemilu, di antaranya mengatur tentang pemilu presiden (pileg), pemilu legislatif (pileg) meliputi DPD, DPR, DPRD kabupaten/kota, provinsi, serta pilkada. Dia menyebut, RUU itu masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi.

“Kami belum membahaspelaksanaan apakah pilkada pada 2024, belum kami bicarakan apalagi diputuskan,” kata Guspardi di Jakarta, Jumat (15/1).

Baca juga: Muncul Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Begini Respon DPR

Dia menjelaskan, terkait keserentakan pemilu, Komisi II DPR tetap mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menegaskan, pilpres, pileg untuk DPR dan  DPD secara serentak tidak bisa dipisahkan. Hal itu menyatakan, keserentakan tersebut adalah pilpres dan pileg diadakan pada 2024.

“Yang jelas bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan pilpres, DPR, DPD namanya adalah pemilu nasional, lalu ada pemilu lokal, pilihannya bisa pilkada saja atau pilkada bareng dengan DPRD kabupaten/ kota dan provinsi. Pilihan itu belum kami bicarakan serius tapi itu bagian dari wacana,” ujar politikus PAN itu.

Menurut Guspardi, pilihan pilkada serentak bervariasi. Pilkada nasional paling mungkin dilaksanakan pada 2026 atau 2027, karena kepala daerah terpilih dalam pilkada 2020 baru berakhir masa jabatannya pada 2026. Guspardi menjelaskan, kepala daerah dari hasil pemilihan pilkada 2017 (termasuk Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan) juga berakhir pada 2022 atau 2023.

“Karena itu diperkirakan pelaksanaan pilkada tetap dilakukan pada 2022 atau 2023, tujuannya serentak bersama pemilu nasional nanti diperkirakan titik temunya terjadi antara 2026 atau 2027. Jadi artinya risikonya itu yang paling kecil bukan pada 2024 namun pada 2026 atau 2027,” kata Guspardi.

Dia mengatakan, Komisi II DPR juga mempertimbangkan permasalahan kekosongan jabatan atau adanya Plt, faktor kelelahan petugas KPPS akibat beban kerja yang tinggi apabila pilkada serentak berbarengan dengan pemilu nasional. Menurut dia, yang terpenting adalah semua pihak harus menghindari jatuhnya korban jiwa petugas pemilihan seperti yang terjadi saat pemilu serentak 2019.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC