Connect with us

Politik

PDIP Pastikan Kakak Kandung Whisnu Sakti Bukan Kader Partai

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Jagat Hari Suseno, kakak kandung Whisnu Sakti Buana yang juga putera mendiang tokoh PDIP Soetjipto, bukanlah kader PDIP.

Hasto bahkan bisa memastikan Seno tak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Seno sebelumnya mengaku kecewa dengan keputusan DPP PDIP yang mengusung Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Surabaya, dan bukan adiknya. Ia pun membelot dan memberikan dukungan kepada Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno.

“[Seno] tidak ada KTA,” kata Hasto, di Surabaya, Minggu (15/11).

Hasto juga mengatakan jika ada kader atau anggota yang ditemukan membelot dari keputusan partai, maka pihaknya pun akan memberikan sanksi pemecatan.

“Kami langsung memberikan sanksi pemecatan,” kata dia.

Ia pun mengatakan bahwa DPP PDIP memberikan tugas khusus kepada Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Whisnu didapuk menjadi ‘Jenderal Perang’ PDIP di Pilkada Surabaya 2020.

Whisnu bertugas untuk menyalakan dan menjalankan mesin partai di Surabaya, untuk meraup suara sebanyak-banyaknya bagi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji.

Baca juga: Megawati Sayangkan Jakarta Tidak Raih Penghargaan Kota Mahasiswa

“Beliau tugasnya jadi Jenderal Kampanye kami untuk kampanye door to door, dengan mesin politik di Surabaya dengan PAC-PAC PDIP Surabaya. Dengan pengalamannya, kami yakin Mas Whisnu bisa membawa suara tebal untuk Eri-Armuji,” kata Hasto.

Strategi kampanye yang diberikan kepada Whisnu tersebut, kata dia, telah disesuaikan dengan kondisi Surabaya yang dilanda pandemi Covid-19. Sehingga kampanye tak bisa dilakukan dengan pengumpulan massa.

Ia juga menyamakan cara kampanye PDIP di Pilkada Surabaya dengan kampanye Barrack Obama di Pilpres Amerika Serikat tahun 2008. Saat itu Obama menggunakan micro campaign, sedangkan PDIP melakukan kampanye silaturahmi. Saat diminta konfirmasi, Jagat Hari Suseno mengaku dirinya siap disanksi oleh PDIP. Dia pun mengklaim merupakan kader PDIP.

“Saya siap. Apapun itu. Sanksi administratif, hukum, pasti berimplikasi kepada Saya. Saya Siap! Ini perjuangan Saya kepada PDIP dan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Seno.

Ia juga membantah pernyataan Sekjen PDIP yang menyebut Seno bukanlah kader PDIP karena tak memiliki kartu tanda anggota (KTA). Seno mengatakan dirinya adalah ‘banteng’, dan justru ketika partai mensanksi dirinya hal itu akan menimbulkan persoalan.

“Saya ini apa, bukan siapa-siapa. Jabatan di partai ndak punya. Paling KTA disita, dipotong. Tidak apa-apa, daftar lagi. Sampe gepeng saya tetap Banteng,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah politiknya itu bukanlah untuk menentang keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberikan rekomendasi kepada Eri-Armuji.

“Bagi saya selesai. Tidak masalah. Final menjadi keputusan partai,” kata dia.

Sebelumnya, kakak kandung Whisnu, Seno menyatakan dukungan kepada Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno di Pilkada Kota Surabaya. Sikapnya bertentangan dengan keputusan PDIP yang mengusung Eri Cahyadi-Armuji.

Seno merupakan putra dari mendiang tokoh PDIP Soetjipto Soedjono. Ia juga mengklaim diri sebagai kader partai berlambang banteng tersebut.

Whisnu Sakti Buana, adik dari Seno, juga diketahui gagal diusung DPP PDIP menjadi calon wali kota Surabaya di pilkada. PDIP lebih memilih tokoh non partai, Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi-Armuji diusung oleh PDIP dan didukung oleh PSI serta sejumlah partai non parlemen. Sementara Machfud Arifin-Mujiaman diusung oleh PKS, PKB, PPP, NasDem, Golkar, Demokrat, Gerindra dan PAN.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Prabowo Harus Bicara ke Publik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Prabowo Subianto berbicara ke publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo.

Sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo tidak boleh diam saja. Lantaran, seluruh kader Gerindra menunggu arahan dan perintahnya.

“Saya meminta Mas Bowo bicara, bicaralah, jangan diam seribu bahasa dan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat memalukan untuk partai kita ini,” kata, Kamis (26/11).

Dia mendorong Prabowo segera bicara dan menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kasus dugaan korupsi Edhy.

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Maaf Khianati Kepercayaan Jokowi dan Prabowo 

Menurutnya, sikap Gerindra atas kasus Edhy tersebut tak bisa disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Ketua umum saya kok diam saja, keluar dong, tunjukan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat terkait Edhy. Jangan cuma ketua harian yang bicara di publik,” katanya.

Arief percaya, Prabowo bukan sosok yang pengecut. Menurutnya, pernyataan Prabowo soal Edhy sangat penting karena menyangkut masa depan Gerindra.

“Mas Bowo bicara karena ini menyangkut keselamatan Partai Gerindra ke depan yang sudah dibangun dengan susah payah dan berkeringat selama ini hingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua Komisi IV DPR: Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan izin ekspor benih lobster atau benur.

“Terlepas dari kasus yang terjadi hari ini (penangkapan Menteri KKP-red), dari awal saya konsisten tidak setuju izin ekspor baby lobster,” ujar Dedi, saat diwawancara sebuah stasiun tv, Rabu (25/11).

Dedi menuturkan, ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan. Pertama, pengelolaan perikanan laut harus berkesinambungan dan benih lobster merupakan aset dari perikanan laut Indonesia yang harus dijaga kesinambungannya.

Sehingga, lanjutnya, kalau sejak kecil sudah di ekspor, dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut dan berdampak bagi produksi lobster. Bahkan, menurut Dedi, dalam jangka panjang bisa jadi akan susah didapat oleh nelayan.

“Kalau ikan besar saja kita ekspor, ngapain anak-anak harus kita ekspor juga? Kita kan tidak dalam posisi kelaparan, dimana anak-anak (benur) dieksploitasi?”katanya.

Baca juga: KPK Turut Mengamankan Istri Menteri KKP 

Kedua, lanjut Dedi, ekspor benur dikirim ke Vietnam yang juga merupakan kompetitor Indonesia di bidang perikanan laut. Vietnam disebut Dedi memiliki teknologi budiaya benih lobster yang sangat memadai. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan Vietnam tidak akan berarti bila tidak ada suplai benih.

“Nah, kita ini aneh, kita punya lawan dalam kompetisi, tapi lawan kita kasih umpan-umpan yang sangat baik untuk dia berproduksi. Untuk itulah kita tidak akan tumbuh menjadi kekuatan produksi ikan laut karena kita telah memberikan suplai benih-benih yang bisa jadi suatu saat malah akan kita impor,” tandas Dedi.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno Hatta. Diduga, penangkapan Edhy terkait dengan ekspor benih lobster.

Selain Edhy, turut diamankan istrinya, Iis Edhy Prabowo, ajudan menteri, dan ajudan istri menteri.

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tangkap Edhy, Arief Poyuono: Tamat Sudah Cita-Cita Prabowo Jadi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, OTT KPK terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, menamatkan cita-cita Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Pun akan berpengaruh terhadap elektabilitas Gerindra.

“Nah, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo maka tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia,” kata Arief, Rabu (25/11).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur 

Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, merupakan tamparan keras bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingat Edhy Prabowo sangat dekat dengan Prabowo.

“Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK,” kata Arief.

Menurutnya, penangkapan Edhy Prabowo membuktikan kalau KPK betul-betul penangkap koruptor yang paling terbaik di Indonesia

“Semua masyarakat harus mendukung KPK terkait penangkapan kader Gerindra terbaik itu,” katanya.

Dia menyatakan, sejak awal seharusnya Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

“Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi Prabowo justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa,” ujarnya.

Karena itu, Arief menilai, Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC