Connect with us

Nasional

Pemerintah Bakal Pangkas Libur Panjang Desember 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan memangkas libur panjang akhir Desember 2020. Namun, libur Hari Raya Natal pada 25 Desember 2020 dan Tahun Baru pada 1 Januari 2021 tak bisa dihilangkan.

“Kalau libur kan ada yang memang sudah libur. Misal Natal kan tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari kan juga tidak mungkin tidak libur. Itu saja. Kalau yang lain, yang cuti bersama bisa kita kurangi,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca juga: Pengusaha Ketar-Ketir Pengurangan Hari Libur Panjang Akhir Tahun

Muhadjir menuturkan, libur dan cuti bersama akhir tahun yang berjumlah kurang lebih 11 hari jika dihitung dengan jumlah libur akhir pekan itu hanya dikurangi. Menurutnya, keputusan itu juga akan segera diambil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 23 November 2020 lalu, dengan tegas menyebut akan mengurangi libur akhir tahun. Alasannya, saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia belum juga melandai

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kasus SMKN 2 Padang, Akumulasi Pembiaran Negara terhadap Kebijakan Intoleran di Sekolah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, kebijakan intoleran di SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan Siswi Non-muslim memakai Jilbab, bukan sebuah kasus baru. Kasus intoleran serupa sebelumnya sering terjadi di lingkungan sekolah, tapi jarang muncul dan diketahui di publik.

Karena itu, Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menilai, kasus SMKN 2 Padang merupakan akumulasi pembiaran negara terhadap kebijakan intoleran yang ada di sekolah selama ini.

“Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan kami misal, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019. Jauh sebelumnya 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. Sedangkan kasus pemaksaan jilbab kami menduga lebih banyak lagi terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” kata Iman berdasarkan keterangan resmi, Minggu 25 Januari 2021.

Iman menjelaskan, salah satu faktor penyebab utama intoleransi berasal dari Peraturan Daerah (Perda) yang bermuatan intoleransi. Dalam hal ini, peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005.

Aturan tersebut sudah berjalan 15 tahun lebih, sebagaimana keterangan mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar. Dengan melihat rentang waktu itu, artinya ada peran pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi di sekolah selama ini.

“Pemantauan Elsam tahun 2008 mencatat seperti intruksi Walikota Padang, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai baca Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyimpan potensi intoleran di lingkungan sekolah,” lanjut Iman.

Melihat hal itu, Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menambahkan, Kemendagri harus mengecek semua Perda-perda yang berpotensi intoleran, yang bertentangan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Khususnya, Perda intoleran yang diimplementasikan terhadap lingkungan sekolah.

“Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa,” katanya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, P2G memberikan rekomendasi:

Pertama, para orang tua harus speak up melihat jika ada kebijakan intoleran yang terjadi pada anaknya di sekolah. Melaporkan ke Dinas Pendidikan, atau lebih tinggi Inspektorat Daerah atau Inspektorat Jenderal Kemdikbud.

“Guru juga dituntut lebih peduli dan kritis terhadap peraturan-peraturan intoleran semacam ini, baik yang dikeluarkan kepala sekolah maupun yang diterapkan secara struktural melalui Perda. Sehingga dapat dicegah,” papar Iman yang merupakan guru SMA.

Kedua, Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga aliran kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa.

Sesuai perundangan, Kemendagri dapat memberikan catatan dan rekomendasi jika ada aturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pegiat hukum dan HAM, orang tua siswa, dan organisasi guru dapat melakukan pengawasan bersama, bahkan jika perlu melakukan _judicial review_ terhadap aturan daerah yang merugikan sekolah tersebut.

Ketiga, P2G meminta agar Kemendikbud tidak lepas tangan begitu saja dengan alasan sekolah berada dalam kewenangan daerah. Kemendikbud mendesak optimalisasi peran Inspektorat Jenderal (Itjend) Kemendikbud untuk mengawasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang bernuansa intoleransi.

Keempat, dia melanjutkan agar Kemendikbud menggandeng lembaga sosial masyarakat seperti Wahid Foundation, Maarif Institute, Setara Institute, YLBHI, Elsham, dst memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan siswa mengenai pendidikan kewarganegaraan (citizenship), multikulturalisme, toleransi, dan perdamaian.

Kelima, P2G meminta Kemendikbud dan Pemda bekerjasama dengan BPIP sebagai lembaga negara yang menjadi leading sector dalam penyemaian nilai Pancasila memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru semua mata pelajaran di setiap jenjang. Agar nilai-nilai Pancasila terus hidup, diaktualisasikan baik secara kultural maupun struktural di masyarakat.

HY

Continue Reading

Nasional

P2G Nilai Mendikbud Hanya Respons Kasus Intoleransi yang Trending Topic

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyampaikan, pihaknya mengapresiasi reaksi cepat Mendikbud Nadiem Makarim terkait penyelesaian kasus aturan di SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim memakai jilbab.

Sayangnya, Mendikbud hanya merespons kasus baru yang kebetulan sedang trending topic. Padahal, kasus intoleransi ini kerap terjadi di lingkungan sekolah.

“Mas Menteri tidak mengakui secara terbuka, mengungkapkan ke publik jika fenomena intoleransi tersebut banyak dan sering terjadi dalam persekolahan di Tanah Air,” kata Iman dilansir, Minggu 25 Januari 2021.

Iman menilai, Nadiem seharusnya membongkar masalah intoleransi di lingkungan sekolah. Persoalan intoleransi di sekolah, terutama di daerah pada umumnya, sebenarnya mengandung problematika dari aspek regulasi struktural, sistematik, dan birokratis.

“Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan kami misalnya, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019,” ungkapnya.

“Jauh sebelumnya 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. Sedangkan kasus pemaksaan jilbab kami menduga lebih banyak lagi terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” lanjutnya.

Iman menegaskan, peraturan daerah atau sekolah umum yang mewajibkan siswi nonmuslim memakai jilbab dan aturan larangan siswi muslim menggunakan jilbab adalah sama-sama melanggar Pancasila, UUD 1945, dan UU. Menyalahi prinsip toleransi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut P2G, di antara faktor penyebab utamanya adalah peraturan daerah (Perda) yang bermuatan intoleransi. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-iii/2005.

Mantan Wali kota Padang Fauzi Bahar mengaku aturan itu sudah berjalan 15 tahun lebih. Artinya ada peran pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi di sekolah selama ini.

“Pemantauan Elsam tahun 2008 mencatat seperti instruksi Wali kota Padang, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyimpan potensi intoleran di lingkungan sekolah,” lanjut Iman.

Cara berpakaian keagamaan atau memilih tidak memakainya, serta tetap diberikan pelayanan pendidikan atas sikap anak tersebut adalah hak dasar yang dijamin Konstitusi UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan lebih detail lagi adalah Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ekspresi cara berpakaian semestinya tidak menjadi penghalang dalam mendapatkan hak atas pendidikan seperti diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Positif Covid-19 Tambah 11.788, Kasus Kematian Terendah dalam Sebulan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia bertambah 11.788 pada hari ini, Minggu (24/01). Angka ini lebih rendah dari penambahan kasus Covid-19 kemarin.

Dengan penambahan tersebut, jumlah total kasus corona di tanah air semakin mendekati angka satu juta yaitu 989.262.

Sementara itu, kasus kematian karena Covid-19 tercatat total  27.835.  Jumlah tersebut setelah adanya penambahan pasien meninggal akibat Corona sebanyak 171 orang. Angka ini merupakan terendah dalam sebulan terakhir.

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh dari corona bertambah 7.751 orang sehingga total berjumlah 798.810. Jumlah pasien sembuh jauh lebih rendah dari hari kemarin.

Baca juga: Bertambah 12.191 Total Kasus Covid-19 Menjadi 977.474 

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 48.002, sehingga total yang telah diambil spesimen sebanyak 8.754.507.

Hingga saat ini, jumlah orang yang dites 5.848.960 orang. Jumlah tersebut didapat setelah ada penambahan 35.456 orang yang telah dites Covid-19.  Adapun suspek yang diamati sejumlah 80.114.

Covid-19 saat ini sudah tersebar di 510 dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC