Channel9.id – Jakarta. Para praktisi hukum Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengapresiasi capaian kinerja Presiden Joko Widodo selama 2021, terutama pencapaian penangan pandemi covid-19. Namun Peradi mrmberikan catatan kritis di bidang penegakan hukum.
Peradi menilai positif terhadap capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tahun 2021, di bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, politik, dan sosial. Terutama Peradi menilai keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Peradi mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19,” ujar Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2022
”Dalam menanggulangi pandemi, Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di Asia dan dunia,” tandas Otto.
Namun menurut Otto, Peradi menyayangkan masih minimnya perhatian pemerintah atau presiden di bidang hukum, termasuk perhatian kepada advokat. Bahkan, ia mengaku belum pernah mendengar presiden menyampaikan kata advokat dalam pidatonya.
“Saya belum pernah mendengar, mungkin yang lain sudah. Hal inilah yang perlu dicatat,” ujar dia.
Peradi menilai Presiden Jokowi belum berkehendak sebagai panglima dalam penegakan hukum. Presiden seharusnya mampu mengkoordinir seluruh penegakan hukum di Tanah Air.
Otto mengatakan, perhatian kepada advokat karena presiden hanya menganggap penegak hukum itu polisi, jaksa, hakim, dan KPK. Padahal, advokat termasuk penegak hukum yang setara dengan lainnya dan mempunyai andil besar dalam penegakan hukum.
Selain itu, Peradi menilai peradilan masih jalan di tempat karena tidak ada hal yang luar biasa dilakukan lembaga penegak hukum tersebut.
“Mahkamah Agung, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi yang kita lihat berdasarkan dari putusan-putusannya karena seorang hakim itu bisa dilihat dari putusannya,” ujanya.
Dikatakan Otto, putusan adalah mahkota dari seorang hakim. Tetapi selama 2021 Peradi menilai tidak ada suatu putusan pengadilan yang menjadi tonggak batas. Otto mensinyalir hal itu terjadi karena ada demotivasi hakim, khususnya di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
