Connect with us

Nasional

Kemendagri: Perkada di 55 Kabupaten/kota Belum Rampung

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis 55 kabupaten/kota belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kemendagri Bahtiar berdasarkan data yang terakhir Rabu (16/09) pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Ini 68 Kabupaten/kota yang Belum Menyusun Perkada

Bahtiar yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum ini pun menegaskan seluruh daerah harus menyelesaikan Perkada paling lambat Jumat, 18 September 2020.

“34 provinsi  (100%) telah menyelesaikan penyusunan Perkada. Sedangkan kabupaten/kota, 55 kabupaten/kota (11%) belum menyelesaikan, 46 kabupaten/kota (9%) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 413 kabupaten/kota (80%),” ujarnya.

Bahtiar menyebut, kabupaten/kota yang belum selesaikan Perkadanya sebagian besar terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Papua.

“Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, untuk memastikan dan dikoordinasikan dan dilakukan atensi khusus dan terus di up date apa kendala-kendala dalam penyusunan Perkada,” tegasnya.

Bahtiar mengungkapkan, daerah yang belum selesaikan Perkadanya justru didominasi sama daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020.

“Justru Pilkada ini sebagai alat/instrumen untuk perlawanan terhadap Covid-19. Maka kami memberikan perhatian yang lebih khusus kepada daerah yang akan laksanakan Pilkada yang pada kenyataannya banyak yang belum selesaikan Perkadanya,” imbuhnya.

Berikut daftar 55 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Perkada terkait dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, yaitu:

Aceh: Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam

Sumatera Utara: Dairi, Karo, Labuan Batu, Langkat, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah dan Sibolga

Bengkulu: Bengkulu Tengah, Lebong, Seluma,

Kepulauan Bangka Belitung: Bangka Selatan

Sumatera Selatan: Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas Utara, Pali, Ogan Ilir, OKU Selatan, dan Pagar Alam

Jawa Timur: Bojonegoro dan Kediri

Kalimantan Barat: Sambas

Papua Barat: Manokwari Selatan,  Maybrat, Pegunungan Arfak, Sorong, dan Teluk Wondama

Papua: Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberoamo Raya, Memberoamo Tengah,  Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo.

Selain itu, Kemendagri juga merilis data penyusunan Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan di Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Ada 9  Provinsi yang melaksanakan Pilkada selesai semua Perkadanya, yaitu Jambi,  Bengkulu, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng, ada 34 kota yang selesai dan 3 kota lainnya belum selesai (jumlah kota yang melaksanakan Pilkada 37). Untuk kabupaten 174 sudah menyelesaikan Perkadanya dan 50 belum menyelesaikannya (jumlah kabupaten yang melaksanakan Pilkada 224),” pungkas Bahtiar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Epidemiolog: Harus Ada Perubahan Strategi Pengendalian Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menyatakan tidak ada daerah yang aman dari Covid-19 jika tidak ada kesetaraan dalam mengendalikan Covid-19. Bahkan, pandemi akan tetap parah mengingat Indonesia tidak melakukan kebijakan lockdown seperti negara lain.

“Sekali lagi, upaya satu provinsi saja tidak cukup. Secara nasional perlu ada satu perubahan strategi yang lebih kuat,” ujar Dicky dilansir CNNIndonesia, Senin (28/9).

Menurutnya, PSBB Jilid II DKI Jakarta belum efektif melandaikan kasus corona akibat infeksi virus corona SARS-CoV-2 terus terjadi. Dia mengatakan Indonesia, khususnya DKI belum keluar dari situasi krisis pandemi Covid-19.

“Dari sisi keseluruhan sebenarnya kita belum keluar dari situasi yang kritis,” ujar Dicky..

Dicky menuturkan PSBB Jilid II DKI memang berdampak pada penurunan kasus. Akan tetapi, dia mengatakan hal itu belum signifikan. Selain berlangsung singkat dan tidak didukung daerah sekitar, masih tingginya angka kematian menandakan PSBB Jilid II DKI belum efektif.

Lebih lanjut, Dicky berkata intervensi dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 masih belum merata. Dia melihat banyak daerah yang bersebelahan dengan Jakarta atau kota besar di Indonesia masih mengabaikan intervensi.

“Ini berdampak signifikan, katakanlah Pulau Jawa ini untuk mengendalikan pandemi. Karena interkonektivitas antara berbagai wilayah Jawa ini mau tidak mau membuat mobilitas orang-orang ini membawa virus, kasus impor istilahnya,” ujarnya.

Dicky menyesalkan Indonesia masih belum memprioritaskan pengetesan dan pelacakan. Meski ada peningkatan, dia melihat hal itu tidak signifikan.

“Jadi jumlah tes itu harus disesuaikan seiring dengan skala keseriusan pandemi suatu wilayah atau negara. Kalau melihat Indonesia, kita harus jauh lebih besar untuk mengejar ketertinggalan laju penularan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Dicky meyakini pengetesan, pelacakan, isolasi, hingga perawatan yang memadai akan efektif jika dikolaborasikan dengan kebiasaan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Sebelumnya, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 275.213 kasus per Minggu (27/09). Dari jumlah itu, sebanyak 203.014 telah dinyatakan sembuh, 10.386 meninggal dunia, dan 61.813 masih dirawat di rumah sakit.

Sedangkan DKI, jumlah kasus Covid-19 sudah mencapai 70.184 kasus per Minggu (27/09). Dari jumlah itu, 56.413 dinyatakan sembuh, 1.692 meninggal dunia, dan dirawat 2.350.

Adapun perbandingan secara grafik memperlihatkan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta terlihat melandai sejak diberlakukannya PSBB Jilid II pada 14 September 2020. Sedangkan grafik secara nasional memperlihatkan kenaikan dan mulai menurun sejak 26 September 2020.

IG

Continue Reading

Nasional

Ratusan Massa Blokade Acara KAMI di Jatim

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Acara yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Gedung Juang 45, Kota Surabaya, diblokade oleh ratusan massa yang mengatasnamakan diri ‘Surabaya Adalah Kita’.

Rencananya acara itu dihadiri oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Komite Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmat Wahab, serta Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Senin (28/09).

Ratusan orang yang mengatasnamakan dirinya Surabaya Adalah Kita telah memblokade gedung tersebut. Massa KAMI yang hendak datang pun tak bisa masuk.

Koordinator aksi, Chakti menegaskan bahwa pihaknya menolak keras keberadaan KAMI. Ia menilai kelompok itu pemecah belah bangsa. “Keberadaan KAMI Jatim pemecah belah bangsa,” kata Chakti, di lokasi.

Baca juga : Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Demo 3 Hari Berturut-turut 

Ia bahkan menilai, KAMI bukan gerakan moral, melainkan kelompok yang diduga melakukan makar karena sakit hati dengan pemerintah. “KAMI bukan gerakan moral melainkan gerakan makar gerombolan sakit hati,” ucapnya.

Apalagi, kata Chakti, Silaturahim Akbar Kami tersebut digelar di tengah masa pandemi Covid-19. Hal itu bisa berisiko menimbulkan penularan corona.

“Kami menolak dikarenakan dapat menyebarkan virus Covid-19 di Kota Pahlawan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi, Gatot Nurmantyo sendiri sempat menemui sejumlah tokoh KAMI di sebuah tempat di bilangan Jambangan, Surabaya. Namun acara itu tak berlangsung lama.

Continue Reading

Nasional

Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Demo 3 Hari Berturut-turut 

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (28/09).

Baca juga: DPR Undang Apindo dan Kadin Bahas Omnibus Law Secara Tertutup

Mogok nasional disebut akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri.

“Seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain,” sebut Iqbal.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” ucapnya.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai 29 September-8 Oktober 2020. Buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.

Di Ibukota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.

“Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas,” tegasnya.

Secara bersamaan, saat sidang paripurna yang disebut akan mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020, selain mogok nasional menghentikan proses produksi di tingkat pabrik, puluhan ribu buruh se-Jawa juga akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI selama berlangsungnya sidang paripurna.

Iqbal memastikan seruan mogok nasional ini akan diikuti oleh hampir semua serikat pekerja di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan buruh yang tidak berserikat pun akan ikut melakukan pemogokan.

“Selain dari buruh, berbagai elemen juga siap untuk melakukan aksi bersama untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC