Connect with us

Uncategorized

Petani Tebu Minta PPN Sembako Dikaji Ulang

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinilai bakal memberatkan petani.

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin, meminta kebijakan itu dikaji ulang karena akan memberatkan kehidupan petani.

“Saya kira perlu dikaji ulang. Apalagi, saat ini masa pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Ini akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama masyarakat petani,” kata Khabsyin, dalam keterangannya, Jumat (11/6).

Diketahui, dalam draf beleid tersebut komoditas gula konsumsi menjadi salah satu barang kebutuhan pokok yang dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Dengan penghapusan tersebut, berarti gula konsumsi akan dikenakan PPN. Sebetulnya, sebelum tahun 2017 gula konsumsi sudah dikenakan PPN. Namun, petani tebu memprotes melalui unjuk rasa di Jakarta sehingga sejak 1 september 2017 gula konsumsi dibebaskan dari PPN.

Khabsyin mengatakan, saat itu petani beralasan bahwa gula adalah termasuk bahan pokok mengapa kena PPN, sedangkan  beras bebas dari PPN. Pengenaan PPN, kata Khabsyin, dipastikan akan merugikan seluruh petani tebu yang di Indonesia. Sebab, pengenaan PPN terhadap gula konsumsi pada ujungnya akan menjadi beban petani sebagai produsen.

“Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani,” ujar Khabsyin.

Khabsyin mencontohkan saat ini harga jual gula di tingkat petani hanya laku Rp 10.500 per kg. Apabila dikenakan PPN 12 persen, yang diterima petani tinggal Rp 9.240 per kg.

Menurutnya, harga itu jauh di bawah biaya pokok produksi sebesar Rp 11.500 per kg. Padahal, tahun 2020  gula tani laku Rp 11.200 per kg tanpa ada PPN.

Salah satu dasar pengenaan PPN sembako karna pemerintah (menkeu) menilai saat ini harga pangan naik 50  persen sehingga ada kenaikan nilai tukar petani (NTP).

“Ini jelas pernyataan yang  ngawur, justru sekarang ini harga pangan turun, contohnya harga gula konsumsi turun dibanding tahun lalu karena impor kebanyakan dan daya beli menurun. Kalau terpaksa menarik PPN, seharusnya pada gula milik perusahaan-perusahaan/pabrik gula karena mereka sebagai pengusaha kena pajak (PKP), jangan gula milik petani,” katanya menambahkan.

Selama ini petani tebu sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang memberatkan, seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula, hingga maraknya gula impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah membuat petani tebu menjadi tertekan.

“Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. kalau PPN dipaksakan, petani siap demo ke jakarta,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN barang mewah nol persen terhadap mobil untuk menggairahkan perekonomian agar dapat bangkit kembali sehingga daya beli masyarakat meningkat.

“Seharusnya para petani diberi stimulus karena sudah bersusah payah menyediakan pangan nasional, bukan malah dibebani  PPN,”pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Ketum TP PKK Tekankan Kedisiplinan, Etika, dan Etos Kerja dalam Kelembagaan PKK di Pusat dan Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian menekankan kedisiplinan, etika, dan etos kerja dalam kelembagaan PKK di pusat maupun di daerah.

Hal itu disampaikannya pada Pelantikan Tim Penggerak PKK Pusat Sisa Masa Bakti 2020-2024 yang dilangsungkan secara virtual, Selasa (15/6).

“Selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK, saya akan berusaha keras untuk menegakkan disiplin, etika, serta etos kerja dalam kelembagaan PKK di pusat maupun daerah,”ujarnya.

“Saya sangat mengharapkan agar kita semua keluarga besar Tim Penggerak PKK bisa bekerja keras, disiplin dan taat dalam menjalankan peran fungsi kita yang sesuai dengan program yang kita buat,” sambung Tri.

Ia mengatakan, gerakan PKK yang digerakan oleh Tim Penggerak PKK mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan merupakan potensi yang besar.

“Posisi strategis gerakan PKK menuntut kita semua agar disiplin, beretika dan mempunyai etos kerja dalam melaksanakan semua program kerja yang kita buat,” jelasnya.

Tri juga menginginkan seluruh pengurus Tim Penggerak PKK menunjukkan peranan dan fungsi PKK yang sangat penting dan berpengaruh terhadap program pemerintahan.

“Jangan sampai nama PKK yang besar ini hanya karena etos kerja atau pun disiplin kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen pengembangan PKK, mengakibatkan nama PKK hanyalah sebagai pelengkap, hanyalah sebagai penghias di kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan kota/kabupaten sampai ke pemerintahan desa,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Politik

Pengamat: PDIP dan Gerindra Akan Saling Berhadapan di Pilpres 2024

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti wacana duet Prabowo Subianto-Puan Maharani di Pilpres 2024 yang dinilainya akan memunculkan problem. Pasalnya, kata dia, PDIP dengan suara mayoritas di parlemen sebenarnya bisa mencalonkan presidennya sendiri. Dia menduga, sulit bagi PDIP ikhlas mencalonkan Puan hanya sebagai cawapres.

“Apa iya PDIP mau jadi cawapres? Partai sekelas PDIP yang pemenang pemilu? Titik temunya bisa nggak ketemu. Buntutnya koalisi partai besar PDIP dan Gerindra,” ucap Pangi, Senin, 14 Juni 2021.

Pangi menekankan, PDIP dan Gerindra masing-masing memiliki ego partai karena besarnya suara di parlemen. Penentuan soal siapa yang menjadi cawapres dalam koalisi PDIP-Gerindra bisa memunculkan riak perpecahan.

“Koalisi Gerindra-PDIP ini sangat bergantung nanti pada figur capres-cawapres. Kedua, sangat bergantung pada posisi capres atau cawapres karena biasanya partai punya gengsi,” kata Pangi menegaskan.

Menurut Pangi, Prabowo Subianto hampir pasti kembali bertarung demi meraih kursi RI 1 dalam Pilpres 2024. Dengan elektabilitasnya yang selalu tinggi di berbagai survei, besar kemungkinan Prabowo hanya akan maju sebagai capres.

“Prabowo sepertinya tidak ada pilihan, akan mengambil dan fokus pada capres,” kata Pangi, dilansir republika.co.id.

Baca juga: Pesan Keras Puan ke Prabowo Jangan Beli Alutsista Bekas 

Pangi menyebut, Prabowo tinggal harus berhitung matang dan cermat soal siapa sosok yang akan menjadi cawapresnya. Menurutnya, perlu komunikasi intens dan lobi kuat agar partai lain bersedia menyodorkan cawapres sekaligus memenuhi presidential threshold.

“Tinggal siapa cawapresnya, ini yang biasa nggak ketemu, bisa ada kebuntuan politik,” ujar Pangi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, unggul dalam survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Partai Politik dan Calon Presiden: Sikap Pemilih Pasca 2 Tahun Pemilu 2019”. Dalam simulasi semiterbuka dengan 42 nama, Prabowo unggul dengan 21,5 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.220. Margin of error survei di angka +- 3,05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan data di lapangan dilakukan pada 21-28 Mei 2021.

IG

Continue Reading

Uncategorized

Arab Saudi Putuskan Kuota Haji 60.000, Hanya Bagi Penduduk dan Ekspatriat

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akhirnya mengumumkan bahwa pendaftaran ibadah haji 2021 dengan kuota 60.000 jamaah dan hanya diperuntukkan bagi penduduk Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di Arab Saudi. Ibadah haji itu sendiri akan dimulai bagi warga mukim dan penduduk Arab Saudi pada Juli mendatang.

Hal itu disampaikan dalam akun resmi kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi @HajMinistry, Sabtu (12/06). “Jumlah total peziarah tahun ini adalah 60.000 peziarah, untuk warga mukim dan warga negara di dalam kerajaan,” tulisnya.

Langkah itu diambil dengan pertimbangan pandemi virus corona yang muncul di seluruh dunia serta munculnya varian virus baru.

Baca juga: Kabar Indonesia Tak Dapat Kuota Haji Dibantah Kedubes Arab Saudi 

Mengutip Arab News, pengumuman terkait pembatasan ibadah haji 2021 tersebut menekankan bahwa mereka yang akan berangkat haji harus bebas dari penyakit kronis apa pun. Selain itu juga harus berusia antara 18 hingga 65 tahun dan telah divaksinasi virus sesuai langkah vaksinasi yang diterapkan kerajaan.

Selain itu, jemaah harus sudah dilakukan imunisasi lengkap atau mereka yang yang telah mengambil satu dosis vaksin setidaknya 14 hari sebelumnya atau mereka yang divaksin setelah sembuh dari infeksi virus.

 

Continue Reading

HOT TOPIC