Channel9.id – Jakarta. Pimpinan DPR menerima puluhan perwakilan mahasiswa untuk beraudiensi terkait tuntutan aksi demonstrasi yang disuarakan hari ini, Jumat (19/6/2026). Audiensi yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR, Jakarta, ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
Pimpinan dewan yang hadir dalam audiensi ini di antaranya Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath, dan Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam.
Sedangkan mahasiswa yang ikut audiensi di antaranya berasal dari HMI, Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, dan Universitas Esa Unggul.
Mereka mulai memasuki ruang audiensi sekitar pukul 18.00 WIB. Pertemuan digelar secara tertutup. Wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar di awal kedatangan, lalu diminta keluar ruangan.
Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6/2026) sore. Massa berasal dari sejumlah kampus dan organisasi mahasiswa, di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Universitas Mercu Buana.
Dalam aksi ini, Mahasiswa Universitas Trisakti mengusung tema “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang berbeda dengan massa HMI maupun Universitas Esa Unggul.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut, yaitu memulihkan ekonomi dan politik nasional, memberantas inkompetensi pejabat publik, serta mengembalikan supremasi sipil.
Sementara itu, mahasiswa Universitas Esa Unggul juga menyampaikan empat tuntutan utama dalam aksi tersebut. Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul, David Sondakh, mengatakan tuntutan pertama adalah menegakkan supremasi sipil karena mahasiswa menilai ruang sipil semakin dimasuki unsur militerisme.
Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah mengaudit berbagai program dan proyek yang menggunakan anggaran negara, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi publik yang dinilai kerap menimbulkan polemik di masyarakat.
Adapun tuntutan terakhir adalah meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan atau check and balance terhadap pemerintah secara lebih optimal.
Menurut David, berbagai dugaan persoalan dalam sejumlah program pemerintah menunjukkan pentingnya penguatan fungsi kontrol dan pengawasan oleh lembaga legislatif.
HT
