Channel9.id – Jakarta. Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan pelepasan hijab terhadap 18 Paskibraka perempuan muslim dari berbagai provinsi yang akan bertugas di IKN. Menurutnya, hal ini merupakan suatu kemunduran.
Dalam pengukuhan Paskibraka nasional, Selasa (13/8/2024), tidak ada satupun Paskibraka putri yang mengenakan jilbab. Padahal, dalam keseharian mereka, 18 paskibraka putri dari berbagai provinsi disebut mengenakan jilbab, termasuk dari Aceh.
Kurniasih menyebut dugaan pelepasan jilbab paskibraka putri yang akan bertugas tahun ini kontradiktif dengan semangat muslimah Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai gaya tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.
“Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).
“Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka,” lanjutnya.
Kurniasih menegaskan, dugaan pelarangan jilbab Paskibraka ini adalah kemunduran di saat yang sama banyak Muslimah berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional.
“Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara,” tuturnya.
Ia pun meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka untuk mengizinkan Paskibraka muslimah yang sebelumnya berhijab dalam keseharian tatap mengenakan hijab saat bertugas.
“Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini,” jelas Kurniasih.
Sebelumnya, beredar kabar soal dugaan pelarangan penggunaan hijab kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dari berbagai provinsi. Para anggota paskibraka yang akan bertugas dalam upacara HUT ke-79 RI di IKN itu telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (13/8/2024).
Kabar itu disertai foto resmi Paskibraka 2024 yang tersebar di media sosial. Terlihat tidak ada satu pun anggota yang menggunakan hijab, meskipun sebagian mereka disebut berhijab dalam kesehariannya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka terkait kabar tersebut.
HT
