Connect with us

Hot Topic

Polri: Kasus Hukum Rizieq Shihab di Polda Jabar Sudah Dihentikan

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, kasus hukum pemimpin FPI Rizieq Shihab yang ditangani Polda Jabar sudah dihentikan.

“Informasi yang kami dapatkan demikian,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (10/11).

Namun, Awi tidak merinci lebih jauh terkait kasus yang dimaksud.

Diketahui ada dua kasus yang menjerat Rizieq Shihab. Pertama adalah pada Oktober 2016. Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq karena dianggap menodai Pancasila. Rizieq disangkakan dengan Pasal 154a KUHP dan/atau Pasal 320 KUHP dan/atau Pasal 57a juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Perkara kedua adalah November 2015. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan saat itu menyampaikan ada yang melaporkan pemimpin FPI mengenai ucapan bahasa Sunda sampurasun yang diplesetkan menjadi “campur racun”. Pelapornya adalah Angkatan Muda Siliwangi pada 24 November 2015 ke SPKT Polda Jabar dengan nomor surat LPB/967/XI/2015/JABAR.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Lemhannas: Polri Tidak Boleh Kalah Hadapi Tekanan Ormas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, Polri tidak boleh kalah menghadapi tekanan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Karena Polri sebagai penegak hukum mewakili negara,” kata Agus dilansir Okezone.com, Kamis (3/11).

Hal itu diungkapkannya menanggapi adanya penghadangan oleh sekelompok orang terhadap petugas kepolisian yang hendak menyampaikan surat pemanggilan pemeriksaan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta.

Dia menilai, seharusnya warga negara mematuhi undang-undang yang berlaku.

“Jadi jangan sampai ada juga bahwa ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan UU itu malah terhalang,” katanya.

Terlebih, aparat kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam aksi penghadangan, petugas kepolisian tersebut justru sedang bertugas.

“Negara ini kan sudah punya penataan. Penataan tentang pranata-pranata kepemerintahan. Siapa berbuat apa, diberi kewenangan apa oleh konstitusi atau UU,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Pelaku Penyebar Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’ Ditangkap Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H yang menyebarkan video azan dengan lafaz ‘hayya alal jihad’.

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, H mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp Forum Muslim Cyber One (FMCO News).

Baca juga: Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak 

“Modus operandi pelaku memang masuk dalam satu group WhatsApp FMCO News (Forum Muslim Cyber One), kemudian dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di group tersebut,” katanya, Kamis (3/12).

Kemudian, video yang diperoleh itu diunggah oleh tersangka H ke akun media sosial miliknya @hashophasan. H pun menyebarkan video itu secara masif di media sosial.

“Kemudian dia menyebarkan secara masif, hasil profiling yang dilakukan teman-teman Subdit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian setelah kita lakukan profiling yang bersangkutan diketahui saudara H pemilik akun tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan memang betul akun itu milik saudara H sendiri,” ujarnya.

H ditangkap di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/12). Sejumlah barang bukti seperti handphone hingga akun Instagram milik H disita polisi.

H saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Strategi Penanganan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evaluasi total strategi penanganan Covid-19 menyusul tetap tingginya jumlah kasus Covid-19.

Puan menyatakan, jumlah penularan Covid-19 belum juga turun seperti yang diharapkan. Bahkan, akhir November 2020 menembus rekor baru yakni 6000 kasus per hari. Puan pun mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

“Dengan tembusnya rekor baru, Pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan,” kata Puan dalam keterangan resmi, Kamis (3/12).

Kendati begitu, Puan mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang sudah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan Pandemi Covid-19. Namun, perlu menjadi catatan bagi Pemerintah bahwa jumlah kasus baru per hari telah mencetak rekor baru.

“Selama ini upaya penanggulangannya sudah luar biasa, termasuk peran tenaga kesehatan dan masyarakat. Tapi Pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa,” ungkap Puan.

Puan menyampaikan, anggaran sangat besar sudah dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 dan untuk mengurangi dampaknya. Langkah tracing, testing, treatment (3T) juga sudah ditingkatkan. Kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

Tetapi, kata Puan, pemerintah harus menangkap kekhawatiran masyarakat akibat pandemi ini. Terlebih angka penularan dan korban jiwa sangat tinggi, termasuk catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebutkan 180 dokter meninggal akibat Covid-19 hingga awal Desember 2020.

“Ada baiknya kita mawas diri, introspeksi langkah penanggulangannya. Jangan sampai masyarakat lelah dan tidak mau lagi mematuhi protokol kesehatan,” ujar Puan.

Puan pun mendorong Pemerintah menguatkan pencegahan dari sisi hulu. Misalnya dengan memperluas bantuan vitamin dan jamu agar kesehatan dan daya imunitas masyarakat terjaga. Langkah ini dinilai penting dilakukan sambil menunggu tersedianya vaksin sebagai salah satu langkah penanggulangan Covid-19.

“Negara harus hadir membantu masyarakat. Pertimbangkan lakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, berikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunnya,” kata Puan.

Tak kalah penting, pemerintah perlu menguatkan sinergi birokrasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19. Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.

“Ini tentang kemanusiaan, maka sinergi sangat penting. Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, jangan politisasi keadaan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC