Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menjaga produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga global akibat gangguan pasokan dunia. Kebijakan ini diikuti percepatan distribusi dan penyederhanaan regulasi guna memastikan pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.
Dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin (4/5/2026), langkah tersebut diambil saat harga pupuk dunia meningkat tajam sejak Februari 2026, yang dipicu konflik di Timur Tengah yang menutup jalur perdagangan strategis serta pembatasan ekspor dari China. Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga urea global lebih dari 40 persen dan meningkatkan risiko krisis produksi pangan di sejumlah negara.
Pemerintah juga memangkas 145 regulasi untuk mempercepat alur distribusi dari Kementerian Pertanian (Kementan) hingga ke petani. Selain itu, akses pupuk diperluas melalui integrasi berbasis KTP dan penguatan jaringan kios hingga tingkat desa menjelang musim tanam 2026.
Kebijakan ini diproyeksikan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani ditargetkan mendapat kemudahan akses pupuk, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata.
Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga pendapatan petani di tengah tekanan harga global. Pendekatan ini menggabungkan intervensi di sektor hulu melalui subsidi pupuk dan di sektor hilir melalui jaminan harga gabah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan tersebut merupakan respons atas dinamika global yang berpotensi menekan sektor pertanian nasional. Ia juga menyebut langkah antisipatif telah disiapkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pupuk dan keberlanjutan produksi pangan.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Andi.
Ia menambahkan ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam kondisi kuat dengan cadangan beras pemerintah melampaui 5 juta ton. Cadangan tersebut dinilai menjadi bantalan strategis untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global.
“Inilah bukti nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis demi kepentingan petani nasional,” ucapnya.
HT
