Connect with us

Hukum

Putra Raja Dangdut Rhoma Irama Kembali Dipanggil KPK

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Rommy Syahrial, putra raja dangdut Rhoma Irama, kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2012-2017. Diketahui, Rommy sebelumnya mangkir dari panggilan KPK

“Panggil ulang sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PUPR Kota Banjar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/2/2021).

KPK sebelumnya telah memanggil Rommy pada Selasa (12/1). Namun, saat itu yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tanpa disertai keterangan. Rommy pun pada Senin (18/1) sempat menyambangi Gedung KPK, Jakarta untuk mengklarifikasi soal adanya pemanggilan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Baca juga: Putra Rhoma Irama, Rommy Syahrial 2 Kali Mangkir dari Panggilan KPK

Rommy didampingi kuasa hukumnya saat itu menjelaskan kepada wartawan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Banjar. Rommy mengaku dirinya hanya beraktivitas mengurus kuda di kawasan Puncak, Bogor.

Dia mengatakan tidak tahu menahu terkait adanya dugaan korupsi proyek infrastruktur di Banjar. Terkait pemanggilan dirinya oleh KPK, Rommy mengatakan bahwa dalam surat panggilan yang dikirimkan oleh KPK terdapat perbedaan ejaan nama. Dalam surat tersebut, kata dia, tertulis nama “Romy Syahrial”.

Pihak Rommy pun menilai terjadi kekeliruan dalam pemanggilan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Atas hal itu, KPK meminta agar Rommy menyampaikan kepada penyidik terkait klaim adanya kekeliruan dalam pemanggilan tersebut.

Untuk diketahui, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus di Kota Banjar tersebut. Kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

MAKI Sesalkan Lambatnya KPK Geledah Rumah Politisi PDIP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyesalkan lambatnya tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggeledah rumah politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

Penggeledahan itu, baru dilakukan setelah dua bulan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat dan eks Mensos Juliari Peter Batubara.

“Ibarat perang, penggeledahan itu harus ada unsur kejut dan mendadak, jika perlu malam hari atau menjelang pagi,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Penyidik KPK baru menggeledah rumah Ihsan Yunus yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur pada Rabu (24/2) kemarin.

Dalam penggeledahan yang dilakukan selama kurang lebih dua jam, tim penyidik KPK gagal mengamankan barang bukti dokumen pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“Lah geledahnya sudah sebulan dari kejadian emang dapat apa, agak sulit untuk dapat barang bukti, diduga sudah dibersihin sebelumnya. Sudah sangat terlambat,” kata dia.

Boyamin menyatakan, alasan ini yang membuat pihaknya mengajukan praperadilan terkait 20 izin yang diterbitkan Dewas KPK, tetapi tidak segera ditindaklanjuti dalam kasus dugaan suap bansos Covid-19.

KPK mengakui gagal mengamankan barang bukti usai menggeledah sebuah rumah di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga rumah yang berlokasi di Jalan Kayu Putih Selatan 1, Nomor 16, Pulogadung, Jakarta Timur merupakan rumah politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

IG

Continue Reading

Hukum

KPK Duga Edhy Prabowo Gunakan Uang Suap untuk Bangun Rumah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP). KPK menduga, Edhy membangun rumah dari uang penerimaan suap ekspor benur.

“Noer Syamsi Zakaria (karyawan swasta) didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan pembelian material untuk pembangunan rumah tersangka EP yang diduga bersumber dari kumpulan uang para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP tahun 2020,” ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Selain memeriksa Noer Syamsi, penyidik juga menggali pembelian barang-barang mewah yang dibeli istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi. Penyidik mencecar Pung Nugroho selaku pihak swasta mengenai pembelian jam tangan mewah oleh Iis dalam perjalanannya ke Amerika Serikat (AS).

Selain itu, penyidik juga memeriksa seorang mahasiswa bernama Esti Marina. Dia digali pengetahuannya pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan sejumlah uang dari tersangka Andreau Pribadi Misata.

“Selasih (Notaris) didalami keterangannya terkait dugaan pembelian tanah oleh Tsk APM (Andreau Pribadi Misata) melalui Istrinya yang diduga bersumber dari kumpulan uang para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP tahun 2020,” tandas Ali.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Continue Reading

Hot Topic

Anggotanya Jadi Korban Penembakan, Pangdam Minta Jaga Sinergitas TNI-Polri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Aksi Bripka CS yang menembak mati salah satu anggota TNI direspons Pangdam Jaya Jayakarta Mayjend TNI Dudung Abdurrahman saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/2). Dudung mengimbau prajuritnya tidak terprovokasi atas penembakan itu.

Kapendam Jaya Herwin mengatakan, Pangdam Jaya Jayakarta, juga berpesan kepada seluruh prajuritnya untuk tetap menjaga sinergitas antara TNI-Polri.

“Kepada rekan-rekan baik prajurit di lapangan agar tidak terjadi dinamika yang terprovokasi. Kita tetap mengharapkan sinergitas antara TNI-Polri,” kata Herwin.

Baca juga: Penembakan di Kafe Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Minta Maaf ke TNI AD

Selain itu, Pangdam Jaya juga telah memerintahkan Pomdam Jaya untuk memantau kasus tersebut. Sehingga, proses hukum tersebut dapat dipastikan berjalan dan berkeadilan.

“Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kemudian kedua, pesan Pangdam Jaya bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat patroli bersama Garnisun dan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan yang merugikan nama institusi TNI AD pada khususnya,” ujar Herwin.

Bripka CS sebelumnya menembak mati satu anggota TNI dan dua pegawai kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan terungkap bahwa tersangka melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk.

Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan peristiwa berdarah itu bermula tatkala Bripka CS mendatangi kafe tersebut sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 WIB salah satu pegawai kafe menagih pembayaran terhadap tersangka.

Ketika itu, tersangka tak terima lantaran merasa tagihan tersebut terlalu mahal. Cekcok pun terjadi, hingga akhirnya Bripka CS menembak mati ketiga korban dan melukai satu korban lainnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC