Oleh: Rizky Adriansyah*
Channel9.id-Jakarta. Ada menteri yang jatuh karena skandal. Ada yang tumbang karena angka. Ada pula yang digeser karena sudah menjadi beban politik. Budi Gunadi Sadikin tampaknya sedang berdiri di titik ketiga.
Di atas kertas, BGS datang dengan citra teknokrat. Ia bukan dokter. Bukan ahli kesehatan masyarakat. Ia datang dari dunia korporasi dan perbankan. Pada masa pandemi, profil seperti itu sempat dianggap berguna. Negara butuh logistik, vaksin, dan orkestrasi birokrasi.
Tapi pandemi sudah lewat. Masalah kesehatan kini bukan lagi sekadar soal distribusi vaksin. Hari ini, kesehatan publik menuntut legitimasi ilmiah, kepekaan sosial, pemahaman klinis, dan kemampuan membangun kepercayaan dengan tenaga kesehatan. Di titik inilah BGS mulai kehilangan pijakan.
Reshuffle kabinet berikutnya, bila benar terjadi, hampir pasti akan membaca satu hal: apakah Menteri Kesehatan masih menjadi aset politik Presiden, atau justru telah berubah menjadi liabilitas?
Untuk BGS, jawabannya makin suram. Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian Kesehatan tampil seperti mesin besar yang sangat percaya diri. Semua hal disebut transformasi. Semua kritik dianggap resistensi. Semua penolakan dibungkus sebagai ketakutan terhadap perubahan.
Masalahnya, transformasi yang sehat tidak boleh berjalan dengan cara menabrak ekosistem. Transformasi kesehatan bukan proyek membongkar rumah sambil mengusir penghuninya. Dokter, nakes, rumah sakit, fakultas kedokteran, dan organisasi profesi adalah tiang utama sistem kesehatan.
Di bawah BGS, relasi Kemenkes dengan banyak elemen profesi kesehatan memburuk. Ketegangan dengan organisasi profesi tidak lagi bersifat teknis, tapi berubah menjadi krisis kepercayaan. Undang-Undang Kesehatan, perizinan praktik, STR, SIP, SKP, pendidikan dokter spesialis, sampai desain layanan rujukan, semuanya dipersepsikan terlalu sentralistik.
Kemenkes tampak ingin menjadi satu-satunya pusat gravitasi. Semua simpul ditarik ke kementerian. Semua proses ingin dikendalikan. Padahal, kesehatan bukan komando militer. Kesehatan adalah ekosistem ilmiah. Ia hidup dari kepercayaan, kolaborasi, dan otonomi profesi.
Ada beberapa alasan mengapa BGS menjadi kandidat kuat untuk diganti. Pertama, problem layanan kesehatan makin sulit ditutupi. Rumah sakit rujukan penuh. Antrean tindakan panjang. Banyak daerah kekurangan dukungan pembiayaan yang masuk akal. Tarif INA-CBG dalam banyak kasus tidak sejalan dengan biaya riil layanan. Akibatnya, pasien yang semestinya bisa ditangani di daerah justru terdorong ke rumah sakit besar.
Inilah paradoks paling nyata. Pemerintah bicara pemerataan. Tapi sistem pembiayaan justru membuat daerah ragu menangani kasus kompleks. Di atas kertas, layanan didekatkan. Di lapangan, pasien tetap harus bergerak jauh mencari rumah sakit yang berani mengambil risiko.
Kedua, BPJS Kesehatan tetap menjadi bom waktu. Defisit boleh diklaim terkendali, tetapi beban layanan di rumah sakit tidak hilang. Pasien tetap menghadapi antrean. Dokter tetap bekerja dalam tekanan. Rumah sakit tetap menghitung selisih antara klaim dan biaya nyata. Di banyak tempat, mutu layanan bukan turun karena tenaga kesehatan tidak mau bekerja baik, melainkan karena sistem membatasi ruang gerak mereka.
Ketiga, KRIS menjadi contoh bagaimana kebijakan besar bisa kehilangan arah sejak awal. Standar ruang rawat tunggal nasional terdengar bagus sebagai slogan. Tapi implementasinya menyisakan pertanyaan: siapa membayar renovasi? Apakah rumah sakit daerah sanggup? Apakah kapasitas tempat tidur akan berkurang? Apakah pasien BPJS justru makin sulit mendapat kamar?
Kebijakan kesehatan tidak boleh hanya terdengar adil. Ia harus bisa dibiayai, dilaksanakan, dan diawasi. Tanpa itu, KRIS hanya menjadi jargon pemerataan yang berpotensi melahirkan diskriminasi baru.
Keempat, indikator kesehatan dasar belum memberi alasan untuk bertepuk tangan. Stunting masih menjadi pekerjaan berat. Tuberkulosis tetap menghantui. Kematian ibu dan bayi belum bisa diturunkan angkanya. Penyakit tidak menular meningkat. Layanan primer belum sekuat yang dijanjikan.
Kesalahan paling serius BGS bukan semata pada kebijakan. Kesalahan terbesarnya adalah membaca profesi kesehatan seolah-olah sekadar kelompok administratif yang bisa diatur dengan aplikasi, sanksi, dan regulasi.
Padahal dokter bukan pegawai loket. Perawat dan bidan bukan operator mesin. Mereka bekerja dengan risiko klinis, etika profesi, tanggung jawab hukum, dan tekanan emosional yang tidak bisa diukur hanya dengan indikator birokrasi.
Kebijakan penurunan syarat SKP, misalnya, dapat dibaca sebagai langkah populis yang terlambat. Setelah bertahun-tahun tenaga kesehatan merasa dibebani oleh administrasi berlapis, kementerian tiba-tiba tampil seolah menjadi penyelamat. Padahal publik profesi melihatnya berbeda: ini bukan kemurahan hati, melainkan koreksi atas beban yang sejak awal memang keliru.
Begitu pula dalam urusan pendidikan dokter spesialis. Negara memang membutuhkan lebih banyak dokter spesialis. Tapi memperbanyak dokter tidak boleh dilakukan dengan merusak mutu pendidikan. Kecepatan tidak boleh mengalahkan kompetensi. Kekurangan spesialis tidak bisa dijawab dengan membuka keran produksi tanpa memastikan kualitas dosen, kasus, fasilitas, supervisi, dan budaya akademik.
Kasus Dokter Piprim dan Tamparan bagi Arogansi Birokrasi
Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan DR. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), menjadi sinyal penting. Negara tidak bisa semena-mena memperlakukan dokter sebagai onderdil birokrasi. Mutasi, pemberhentian, atau perlakuan administratif terhadap tenaga ahli harus tunduk pada hukum, kepatutan, dan akal sehat.
Kasus itu bukan sekadar sengketa personal. Ia menjadi simbol bahwa kebijakan kesehatan yang terlalu bernafsu mengendalikan profesi akhirnya bisa terbentur tembok hukum. Bila kementerian kalah di pengadilan, yang runtuh bukan hanya satu surat keputusan. Yang retak adalah wibawa kebijakan.
Di sinilah posisi BGS makin sulit. Ia tidak lagi hanya dikritik oleh aktivis, dokter, atau organisasi profesi. Kebijakannya mulai diuji oleh lembaga hukum. Dan ketika hukum mulai bicara, narasi transformasi kesehatan tidak cukup menjadi tameng.
Ambisi Global, Beban Domestik
Pencalonan atau dorongan terhadap Budi Gunadi Sadikin untuk masuk gelanggang Direktur Jenderal WHO juga menimbulkan ironi. Bagaimana mungkin seorang menteri yang masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah di dalam negeri tampil sebagai figur kesehatan global?
WHO bukan panggung pencitraan. Ia membutuhkan legitimasi ilmiah, pengalaman kesehatan masyarakat, dan kepemimpinan global yang lahir dari kredibilitas domestik. Pengalaman menjadi Menteri Kesehatan memang penting, tetapi tidak otomatis mengubah seseorang menjadi ahli kesehatan publik.
Justru manuver global itu bisa dibaca sebagai tanda lain: BGS sedang mencari pintu keluar terhormat. Dalam politik, menteri yang mulai dikaitkan dengan jabatan internasional sering kali sedang disiapkan untuk digeser tanpa terlihat dibuang. Istana bisa menyebutnya promosi. Publik bisa membacanya sebagai evakuasi.
Mengapa Prabowo Perlu Mengganti BGS
Prabowo memiliki kepentingan politik yang jelas. Ia perlu membangun kabinet yang benar-benar menjadi wajah pemerintahannya sendiri. Bukan sekadar warisan teknokratis dari era sebelumnya. Dalam sektor kesehatan, ini penting karena kesehatan bersentuhan langsung dengan rakyat.
Jika layanan kesehatan memburuk, rakyat tidak menyalahkan menteri lama. Mereka menyalahkan presiden yang sedang berkuasa. Jika BPJS macet, rumah sakit penuh, dokter marah, pasien antre, dan kebijakan pendidikan kedokteran gaduh, semua akhirnya berhenti di meja Presiden.
Karena itu, mengganti Menteri Kesehatan bisa menjadi langkah politik yang rasional. Bukan sekadar reshuffle kosmetik. Melainkan reset total atas arah kebijakan kesehatan nasional.
Presiden membutuhkan figur yang memahami kesehatan sebagai ilmu, bukan hanya sebagai manajemen. Figur yang bisa berbicara dengan dokter tanpa merendahkan profesi. Figur yang bisa mendengar rumah sakit tanpa curiga. Figur yang mengerti bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa dipimpin hanya dengan target korporasi.
Akhir dari Politik Kesehatan
BGS adalah simbol zaman ketika kesehatan diperlakukan seperti proyek transformasi digital. Semua diukur, dipetakan, dipresentasikan, lalu diumumkan dengan bahasa modern. Tapi di ruang rawat, di IGD, di puskesmas, di kamar operasi, realitas tidak selalu seindah grafik.
Dokter tidak meminta slogan. Mereka meminta sistem yang adil. Rumah sakit tidak butuh tepuk tangan. Mereka butuh pembiayaan yang masuk akal.
Jika Prabowo ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak sekadar melanjutkan gaya lama, sektor kesehatan adalah tempat paling strategis untuk memulai. Mengganti BGS akan menjadi sinyal bahwa negara ingin kembali mendengar suara lapangan.
Bola kini ada di tangan Presiden. Apakah ia akan mempertahankan menteri yang makin menjadi beban politik, atau memilih membuka halaman baru bagi kesehatan nasional?
Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dalam politik, ada saat ketika seorang menteri tidak lagi jatuh karena musuhnya kuat, tetapi karena pembelanya sudah kehabisan alasan. Untuk Budi Gunadi Sadikin, saat itu tampaknya semakin dekat. Tabik.
*Ketua Bidang Kesehatan, KAHMI Wilayah Sumatera Utara
