Channel9.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia memilih mengambil langkah berhati-hati dengan menangguhkan (freeze) pembahasan keterlibatan dalam badan perdamaian inisiasi Amerika Serikat, Board of Peace (BoP), serta pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Kalkulasi diplomasi ini diambil menyusul dorongan dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Jakarta mengevaluasi keikutsertaannya, guna mengantisipasi risiko geopolitik di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah yang sangat cair.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa penangguhan tersebut dilakukan dengan mencermati seluruh eskalasi dan peta politik terkini.
“Pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace dan International Stabilization Force, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis,” ujar Yvonne dalam jumpa pers, Kamis (29/10/2026).
Yvonne menegaskan bahwa penangguhan teknis ini sama sekali tidak mengubah komitmen mendasar politik luar negeri bebas-aktif Indonesia. Penegakan amanat konstitusi untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan penuh rakyat Palestina melalui kerangka Two-State Solution (Solusi Dua Negara) tetap menjadi koridor utama.
Menurut Kemlu, opsi awal keterlibatan Indonesia dalam BoP murni dirancang sebagai saluran diplomasi langsung agar aspirasi dan hak-hak rakyat Palestina tidak terpinggirkan dari meja perundingan global.
“Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas. Pendekatan yang sama juga senantiasa dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum internasional,” imbuh Yvonne.
Peringatan PBB Terkait Dominasi Inisiatif Trump
Langkah penangguhan Jakarta ini bertepatan dengan masukan kritis dari Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, Francesca Albanese. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Albanese mengimbau pemerintah Indonesia agar menghitung ulang risiko partisipasi dalam arsitektur BoP yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.
Albanese menilai skema BoP berpotensi merugikan posisi historis Indonesia karena dibentuk di bawah dominasi kepentingan AS dan Israel, serta dinilai kurang memberikan ruang kedaulatan yang adil bagi pihak Palestina.
“Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” tegas Albanese.
Sebelumnya, AS mengumumkan pembentukan BoP sebagai badan alternatif penanganan konflik global di luar mekanisme konvensional PBB. Indonesia sempat mengkaji komitmen pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza di bawah bendera ISF, sebelum akhirnya memutuskan untuk menahan diri dan mengevaluasi kembali efektivitas keberadaan badan tersebut.
