Connect with us

Ekbis

SBN Akan Terus Diborong Bank Indonesia?

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Pengelolaan kebijakan ekonomi Indonesia tidak hanya oleh Pemerintah, melainkan juga oleh beberapa otoritas ekonomi yang lain. Ada Bank Indonesia (BI) yang merupakan bank sentral dengan otoritas utama pada sektor moneter, seperti menentukan jumlah uang beredar dan suku bunga acuan. Ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur industri keuangan, termasuk perbankan.

Pemahaman akan kebijakan fiskal, moneter, perbankan, dan berbagai jenis kebijakan ekonomi lainnya perlu memperhatikan konteks negara Indonesia. Baik secara regulasi, maupun praktik kebijakan yang benar-benar dijalankan. Ada perbedaan antar negara yang kadang cukup mendasar dalam soalan tersebut.

Di sisi lain, dinamika ekonomi membuat hubungan antar sektor terjalin erat. Saling pengaruhnya pun makin bersifat segera. Diimbuhi pengaruh dinamika global dan antar negara yang makin bersifat langsung pula. Dari sisi Indonesia, respon kebijakan ekonomi atas dinamika tersebut memerlukan harmonisasi dan koordinasi antar otoritas dan jenis kebijakan.

Baca juga: Tanpa Berutang Lagi, Separuh Pendapatan Dipakai Bayar Utang Lama 

Hal demikian cukup disadari oleh otoritas ekonomi Indonesia. Terutama dalam konteks jika ada kondisi yang bersifat guncangan dan bisa mengakibatkan dampak buruk yang sistemik, yang dimulai dari atau diperparah oleh kondisi industri keuangan. Telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) pada tanggal 30 Desember 2005, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

FSSK adalah forum koordinasi, kerja sama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Forum ini disebut pihak otoritas sebagai sangat diperlukan terutama dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik, yang penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif.

Akan tetapi, sejauh yang tampak dalam pemberitaan publik, forum hanya berlangsung sebulan sekali. Keterangan pers yang diberikan pun terkesan masih berkonten laporan masing-masing unit otoritas. Belum kelihatan aspek harmonisasi dan koordinasi yang kuat. Kemajuan yang tampak sebelum pandemi, baru berupa dikenalkannya istilah bauran kebijakan ekonomi, khususnya makroekonomi.

Hikmah pandemi dalam hal ini berupa meningkatnya koordinasi antar otoritas. Meski sempat ada beberapa arah kebijakan yang tampak berbeda Ketika dikomunikasikan kepada publik pada awal April. Misalnya soal asumsi kurs rupiah dari Pemerintah, dan target dari Bank Indonesia. Beberapa waktu kemudian terlihat lebih koordinatif dalam komunikasi publik dari semua pihak otoritas.

Beberapa bulan terakhir mengemuka dan menjadi bahan perbincangan adalah kebijakan berbagai beban antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Secara teknis, kebijakan dimaksud berupa pembelian SBN oleh BI dengan beberapa cara yang sebelumnya tidak dijalankan, bahkan ada yang tak diperkenankan aturan.

Ada skema berdasarkan keputusan bersama BI dan Menteri Keuangan yang pertama, pada 16 April 2020. Disepakati BI berperan sebagai standby buyer dari Surat Berharga Negara (SBN) hingga 25 persen dari jumlah yang dilelang pemerintah.

Pengertian hingga 25 persen tersebut merupakan nilai maksimal. Secara teknis bergantung dari tiap lelang yang diikuti oleh BI, yang menjadi peserta lelang nonkompetitif. Pada dasarnya BI tetap memperoleh imbal hasil yang cukup tinggi. BI hanya mengajukan penawaran jumlah dengan harga mengikuti hasil dari lelang kompetitif. BI diharapkan pula pada lelang tambahan (GSO) jika dibutuhkan.

Sampai dengan tanggal 14 Desember, pembelian dengan skema ini mencapai Rp75,86 triliun. Koordinasi lanjutan terkini menyepakati skema ini akan diteruskan pada tahun 2021 dan 2022.

Nilai pembelian SBN yang lebih besar oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 adalah berupa pembelian dengan mekanisme secara langsung (private placement). Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020 dengan skema kedua, yang direncanakan sebesar sebesar Rp 397,56 triliun. Dan dalam hal ini, imbal hasil yang diterima BI akan jauh lebih kecil, merujuk pada BI reverse repo rate, tenor 3 bulan.

Hingga 14 Desember, BI telah membeli SBN dengan skema ini sebesar Rp397,56 triliun. Dengan kata lain, telah memenuhi nilai yang disepakati. Pada akhir September sempat dijelaskan oleh pihak BI bahwa jika tidak terealisasi semua, dimungkinkan carry over ke tahun berikutnya. Oleh karenanya tak tertutup kemungkinan, ada kesepakatan lagi pada tahun 2021.

Penyerapan pasar atas SBN sebenarnya terus meningkat sebelum pandemi. Akan tetapi kenaikannya terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, penerbitan SBN bruto mencapai Rp903 triliun telah terhitung meningkat paling pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berturut-turut nilai penerbitan bruto adalah sebagai berikut: Rp652 triliun (2016), Rp719 triliun (2017), Rp775 triliun (2018).

Dengan rencana penerbitan SBN yang sangat besar pada tahun 2020, maka bantuan dari BI memang dibutuhkan. Penerbitan SBN bruto hingga tanggal 14 Desember 2020 telah mencapai Rp1.526,63 triliun. Pembelian oleh BI telah mencapai kisaran Rp625 triliun. Dengan kata lain, pasar selain BI menyerap sekitar Rp900 triliun. Setara dengan serapan pada tahun 2019.

Sebelum adanya kedua skema di atas, BI telah memiliki SBN melalui pasar sekunder. SBN memang dipakai sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter. Namun, setelah adanya kedua skema tadi dan aktivitas BI di pasar sekunder, kepemilikannya melonjak secara drastis.

Pada akhir Desember 2019, BI memiliki SBN domestik (berdenominasi rupiah) sebesar Rp273,21 triliun. Porsinya sebesar 9,93% dari total SBN domestik. Terbilang sudah lebih tinggi sedikit dibanding rata-rata porsi pada akhir tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata di kisaran 9% saja. Porsinya pun meningkat pesat mencapai 22,66% pada 14 Desember 2020.

Kepemilikan SBN oleh BI yang dikategorikan untuk keperluan operasi moneter sebesar 12,74% dari total SBN domestik pada 14 Desember 2020. Sedangkan pada akhir tahun 2019, hanya sebesar 0,39%. Dengan kata lain, peningkatan tersebut bisa dikategorikan sebagai kebijakan “quantitative easing”. Kebijakan melakukan pelonggaran likuiditas bentuk kebijakan moneter yang tidak konvensional. Bisa diartikan pula sebagai menambah jumlah uang beredar, dan dalam kasus ini bernilai cukup besar.

Meskipun BI telah dan tampaknya masih akan membeli SBN pada tahun 2021, namun penyerapan oleh pasar tetap diperlukan. Dan sebenarnya yang paling diharapkan memang penyerapan oleh pasar. Skema berbagi beban dengan BI bisa dikatakan lebih bersifat “darurat”.

Jika akan terus dilakukan cara serupa tahun 2020, sebenarnya terjadi perubahan yang amat mendasar pada kebijakan moneter. Selain perlu perubahan regulasi yang bahkan setingkat undang-undang, mesti didiskusikan secara terbuka dahulu pola kebijakan seperti apa yang mau dipakai. Jika cuma alasan darurat pun, justeru perlu dihitung pula dampaknya bagi “keuangan” BI sendiri.

Kita tidak ingin kondisi fiskal yang sakit menulari kondisi moneter. Selanjutnya menyulitkan kondisi industri keuangan, seperti perbankan dan pasar modal. Kemudian soal waktu saja akan mengguncang neraca pembayaran dan kurs rupiah.

Pihak otoritas ekonomi harus segera memastikan pola kebijakan ekonomi seperti apa yang sebenarnya ingin diterapkan. Sebelumnya, beri kesempatan para ahli di luar mereka untuk urun pendapat dan dipertimbangkan.

Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri*

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

IHSG Menguat 1,71%, Saham ANTM Terbang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indeks Harga Saham (IHSG) ditutup menguat 1,71% atau 107,90 ke level 6.429,76 pada perdagangan Rabu, 20 Januari 2021. Nyaris seluruh sektor saham menguat. Tercatat hanya sektor barang konsumsi yang melemah 0,62%.

Pendorong kenaikan indeks tertinggi yaitu sektor tambang dengan naik 5,60%. Selanjutnya, sektor industri dasar naik 2,51%, sektor keuangan menguat 2,33%, sektor infrastruktur naik 1,62%.

Selanjutnya sektor konstruksi dan properti naik 0,96%, sektor manufaktur menguat 0,65%, sektor perdagangan dan jasa menguat 0,70%, sektor perkebunan naik 0,71%, dan sektor aneka industri menguat 0,37%.

Baca juga: IHSG Ambrol 1,06%, Sejumlah Saham Kena ARB 

Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melesat naik 17,71% ke level 3.190, setelah pada perdagangan kemarin, Selasa (19/01) sempat turun tajam hingga ke 2.710. Bahkan, ANTM sempat terkena Auto Reject Bawah (ARB) lantaran turun tajam.

Saham ANTM juga menjadi top gainer LQ45 pada akhir perdagangan Rabu (20/01). Disusul  PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) melesat 12,88% dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) naik 11,76%

Di sisi lain, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjadi top loser LQ45 lantaran turun sebesar 2,3%. Lalu PT XL Axiata Tbk (EXCL) melorot 2,28% dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang turun 0,77%.

Investor asing melakukan net buy Rp686,21 miliar hingga jelang penutupan. Saham bank plat merah masih menjadi incaran.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi yang paling banyak diborong asing dengan net buy Rp282,7 miliar dan Rp257,5 miliar.

Continue Reading

Ekbis

APBD dan Investasi Diharapkan Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, dan berdampak tak hanya pada bidang ekonomi namun pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dalam Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Rabu (20/01).

“Berkaitan itu dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I Tahun 2021 sejak dini,” ujar Hudori.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2020 

Dalam beleid tersebut, pemda diminta untuk mendukung percepatan penggunaan dan penyerapan APBD secara tepat sasaran, sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Selain itu, kepala daerah juga diminta  mempermudah investasi di daerah, baik oleh investor dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, melalui  proses perizinan yang lebih mudah dan cepat, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

“Surat edaran ini juga sebetulnya juga melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019,” jelas Hudori.

Surat Edaran ini difokuskan pada dua hal, yaitu pada penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah.

Pertama, untuk penggunaan APBD Tahun 2021, pemda diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD yaitu pada awal tahun anggaran untuk menghindari terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.

Kedua, adalah percepatan kemudahan investasi daerah, pemerintah daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi di daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

“Sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga memperkuat iklim investasi daerah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, artinya lapangan kerja baru bisa dipacu dengan adanya mendorong APBD untuk segera dilakukan,” pungkasnya.

 

 

Continue Reading

Ekbis

Naik Lagi, Emas Antam Dibanderol Rp954.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus merangkak naik. Melanjutkan tren positifnya, logam mulia Antam dijual Rp954.000 per gram atau naik Rp2.000 pada perdagangan Rabu (20/01).

Sebelumnya, emas Antam dijual Rp952.000 per gram pada Selasa (19/01). Sementara itu, harga buy back atau beli kembali juga ikut naik sebesar Rp2.000 menjadi Rp833.000 per gram.

Baca juga: Asyik, Emas Antam Naik Rp8.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Rabu, 20 Januari 2021:

  1. Emas batangan 1 gram Rp954.000
  2. Emas batangan 2 gram Rp1.848.000
  3. Emas batangan 3 gram Rp2.747.000
  4. Emas batangan 5 gram Rp4.545.000
  5. Emas batangan 10 gram Rp9.035.000
  6. Emas batangan 25 gram Rp22.462.000
  7. Emas batangan 50 gram Rp44.845.000
  8. Emas batangan 100 gram Rp89.612.000
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC