Connect with us

Nasional

Sekjen Kemendagri: Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah Paralel dengan Pusat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta agar penanganan Covid-19 di tingkat pemerintah daerah (Pemda) paralel dengan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat. Pemda diminta bersungguh-sungguh dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani pandemi ini.

“Makanya Pemda dan Pemerintah Pusat itu harus strategis betul terhadap strategi gas dan rem, harus seimbang antara gas dan rem,” ujar Hudori saat menjadi pembicara dalam Mata Kuliah Studi Kebijakan Pembangunan, Program Magister Studi Pembangunan SAPPK-ITB, dengan tema Strategi Pembangunan di Masa Pandemi Untuk Mewujudkan Ketangguhan Kota dan Wilayah Indonesia, secara virtual dari ruang kerjanya pada Kamis, (24/09).

Baca juga: Mendagri Ingatkan Pilkada Sebagai Momentum Perang Total Lawan Covid-19

Terkait Covid-19, Hudori mengingatkan terdapat dua isu penting yang harus diperhatikan, yaitu isu kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, dirinya meminta agar penanganannya benar-benar mempertimbangkan banyak aspek.

“Ini harus ada format penanganan yang seimbang, di satu sisi ada dampak kesehatan, di sisi lain ada dampak ekonomi dan sosial. Dan harus kita akui bersama pandemi Covid-19 itu menjadi efek domino, artinya ini multidimensi,” kata Hudori.

Hal yang paling jelas terlihat, kata Hudori, terjadinya pengurangan pendapatan daerah, meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, dan lain-lain. Namun, itulah tantangan yang harus dihadapi bagi para kepala daerah di tengah pandemi saat ini. Daerah harus mampu berinovasi bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Daerah diberikan kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan berupa PAD, dana perimbangan. Jadi saat ini rasio PAD masih kecil dibanding dana transfer pusat. Sudah kita terbitkan Surat Edaran ke Daerah, strateginya adalah untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah,” ujar Hudori.

Hudori mengaitkan antara strategi penanganan Covid-19 dengan pembangunan daerah. Ia menyampaikan, sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan  pembangunan daerah adalah untuk pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan akses pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.

“Dan ini harus konsisten antara kebijakan daerah dan nasional,” tandas Hudori.

Kembali soal penanganan Covid-19, Hudori menekankan, ketangguhan kota dan wilayah dalam menghadapi bencana ini perlu dihadapi dengan 3 hal, yaitu, inovasi, mitigasi dan adaptasi.

Untuk itu, strategi inovasi, mitigasi, dan adaptasi yang berkaitan dengan protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer, serta menjaga jarak) dan protokol 3T (testing, tracing, dan treatment) harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak secara bersama-sama.

“Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat juga,” imbuh Hudori.

Terakhir, Hudori mengharapkan bantuan dari para akademisi dalam mengedukasi masyarakat terkait cara-cara melalukan inovasi, mitigasi, dan adaptasi di tengah pandemi saat ini sebagai upaya mewujudkan ketangguhan kota dan wilayah Indonesia dari Pandemi Covid-19.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Klarifikasi Sepeda Pemberian Daniel Mananta, Moeldoko: Bukan untuk Jokowi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meluruskan kabar terkait pemberian belasan sepeda lipat dari presenter Daniel Mananta. Moeldoko menyebut pemberian sepeda lipat itu bukan untuk Presiden Joko Widodo melainkan untuk Kantor Staf Presiden (KSP).

“Sepeda sebanyak 15 unit itu kepada KSP, tidak ada sama sekali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kaget soal urusan ini. Sepeda ini untuk KSP bukan Pak Jokowi,” ucap Moeldoko dalam konferensi pers secara daring, Rabu (28/10) malam.

Baca juga: KSP Luncurkan Laporan Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

Mantan Panglima TNI ini menyebut, ada kesalahan pemahaman terkait informasi sebelumnya yang menyebut sepeda tersebut untuk Presiden Jokowi. “Itu kesalahan pemahaman, jadi saya meluruskan sekarang,” imbuhnya.

Moeldoko juga menegaskan pemberian sepeda itu bukan untuk dirinya sebagai pribadi namun ditujukan kepada KSP. Ia pun mengatakan sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan pemberian sepeda itu bukan tergolong gratifikasi lantaran bukan ditujukan kepada perorangan.

“Saya sudah konsultasi ke Direktur Gratifikasi di KPK. Petunjuk beliau, (pemberian) untuk lembaga bukan gratifikasi. Tapi kalau ditujukan ke Moeldoko atau nama (perorangan) harus segera dilaporkan gratifikasi. Kami juga tidak mau berbuat salah, semua yang kita lakukan transparan dan nanti tetap saja akan kami laporkan ke KPK kami terima sepeda,” jelasnya.

Sementara itu, Daniel Mananta yang juga ikut bergabung dalam konferensi pers virtual itu juga mengklarifikasi terkait hibah sepeda lipat tersebut. Ia menegaskan, sepeda itu bukan untuk Jokowi sebagai personal, namun untuk diberikan kepada KSP sebagai lembaga.

“Sepeda itu untuk KSP, bukan untuk Pak Moeldoko. Beritanya sangat simpang siur. Sekali lagi saya tegaskan, 15 sepeda ini bukan untuk bapak Presiden Jokowi yang terhormat,”ucap Daniel.

Sebelumnya, CEO Damn! I Love Indonesia Daniel Mananta dan CEO PT Roda Maju Bahagia Hendra menyerahkan 15 sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda di kantor KSP yang diterima oleh Moeldoko, Senin (26/10).

Adapun 15 sepeda pemberian tersebut, kata Moeldoko, tidak akan digunakan KSP. Rencananya, KSP akan membagikan sepeda itu ke anak-anak di daerah-daerah.

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Tembus 400.483

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melaporkan kasus Covid-19 masih terus bertambah. Hingga hari ini, Rabu (28/10) pukul 12.00 WIB tercatat 4.029 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka 400.483 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini berdasarkan data Kemkes.go.id pada Rabu sore. Penambahan 4.029 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 40.572 spesimen dalam sehari.

Baca juga: Persentase Pasien Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah Dari Dunia

Dari penambahan kasus baru Covid-19 yang masih terus terjadi menunjukkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat. Bahkan, kasus baru telah bertambah sebanyak 100 ribu orang dalam kurun waktu kurang dari satu bulan atau tepatnya 24 hari.

Meski demikian, pasien Covid-19 yang sembuh pun terus meningkat. Dalam sehari, diketahui ada penambahan 3.545 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 325.793 orang sejak awal pandemi.

Di sisi lain, pasien Covid-19 yang meninggal dunia pun bertambah. Pada periode 27-28 Oktober 2020, ada 100 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 13.612 orang.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri: Hoaks Covid-19 Bisa Dijadikan Alat Turunkan Partisipasi Pemilih

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Hoaks atau berita bohong terkait penyebaran Covid-19 menjelang Pilkada harus diwaspadai. Pasalnya, hal ini berpotensi digunakan sebagai cara menurunkan partisipasi pemilih untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Penyebaran hoaks terkait Covid-19 sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanan pemungutan suara di wilayah ataupun Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi perebutan pengaruh para pasangan calon.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

“Harus diwaspadai hoax terkait Covid-19 digunakan dalam upaya black campaign untuk saling menjatuhkan antar lawan politik di kontestasi Pilkada. Penyebaran hoax dengan menggunakan isu Covid-19 demi perebutan ataupun penggembosan suara bisa menjadi strategi black campaign yang ujungnya membuat tingkat partisipasi pemilik merosot” katanya.

Menurutnya, Mendagri Tito Karnavian sangat memikirkan kemungkinan tersebut. Dia mengatakan bahwa Mendagri telah meminta kepala daerah bersinergi dengan para pemangku kepentingan, khususnya Forkompimda dan media lokal dalam upaya sosialisai pilkada dengan penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

“Setiap minggu kita memonitor pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa kampanye. Hasilnya sangat kondusif. Dari 9500 kampanye tatap muka, pelanggaran hanya sekitar 250 atau 2,5%. Artinya, Pilkada aman Covid-19 menunjukkan tren yang menggembirakan” ujar Kastorius.

Kondisi ini pun membuatnya optimis bahwa partisipasi pemilih akan stabil tinggi seperti pilkada serentak sebelumnya. “Perlu digalakkan kampanye gerakan antihoax di wilayah-wilayah yang akan pilkada secara masif sehingg masyarakat ikut aktif melawan hoax,” tuturnya.

Dia mengungkapkan adanya beberapa kemungkinan modus penyebaran hoaks menjelang pilkada. Misalnya, saja hoaks berupa kabar adanya calon pemilih ataupun penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 di TPS tertentu.

“Sehingga menurunkan animo pemilih yang akan hadir dengan tujuan menguntungkan salah satu paslon,” ujarnya.

Kastorius mengatakan, kemungkinan ini berkaca pada kasus UU Cipta Kerja banyak hoaks dan disinformasi yang beredar. Salah hoaks dihembuskan bahwa UU Cipta Kerja akan menyengsarakan nasib kaum buruh dan pekerja telah memicu tindakan anarkis.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC