Connect with us

Hot Topic

Sentil Jatim, Wapres: Jangan Sampai Gubernur Tidak Tahu Berapa Vaksin yang Masuk

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Ma’ruf lantaran angka positivity rate kasus Covid-19 di Jatim masih cukup tinggi yakni 39,24 persen. Angka tersebut masih jauh di atas standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), padahal PPKM Darurat telah berjalan lebih dari dua pekan.

“Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk,” ujarnya dikutip dari rilis Setwapres, pada Kamis (22/7).

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Terus Meroket 

Tak hanya itu, Ma’ruf juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.

“Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” katanya.

Di samping itu, Ma’ruf juga meminta para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.

“Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu,”imbuhnya.

Selain itu, Ma’ruf juga menyinggung soal penggunaan tes antigen dapat dikurangi dan lebih memperbanyak tes PCR yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi.

“Memang antigen ini jangan terlalu banyak, sebab tingkat positivity rate-nya itu menjadi sangat rendah,”tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Indonesia Dapat Medali Pertama, Jokowi Ucapkan Selamat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mendapat medali pertama di Olimpiade Tokyo usai atlet angkat besi Windy Cantika Asiah meraih perunggu di kelas 49 kilogram putri di Tokyo, Jepang, Sabtu (24/07).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyambut kabar gembira dari ajang olah raga terbesar dunia tersebut.

“Kabar baik datang dari Tokyo, hari ini. Atlet angkat besi putri Indonesia, Windy Cantika Asiah, mempersembahkan medali pertama dari ajang Olimpiade Tokyo dengan merebut medali perunggu di kelas 49kg,”ujar Jokowi seperti dikutip dari laman akun Instagram-nya.

“Dari Tanah Air, saya menyampaikan selamat,”katanya.

Baca juga: Olimpiade Tokyo, Windy Cantika Persembahkan Medali Pertama 

Seperti diketahui, Windy Cantika Asiah memperoleh medali perunggu usai sukses melakukan angkatan 84 kilogram di usaha kedua. Adapun total angkatan clean & jerk terbaik Windy adalah 110 kilogram yang didapat pada kesempatan ketiga.

Sementara medali emas direbut wakil Cina, Zhihui Hou dan medali perak diraih atlet India, Chanu Saikhom Mirabai.

Continue Reading

Hot Topic

Olimpiade Tokyo, Windy Cantika Persembahkan Medali Pertama bagi Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Tokyo. Atlet cabang angkat besi, Windy Cantika Aisah, mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Windy merebut medali perunggu dari cabang angkat besi kelas 49 kilogram putri di Tokyo, Jepang, Sabtu (24/07).

Wanita kelahiran 11 Juni 2002 lalu itu, meraih medali dengan total angkatan 194 kilogram. Sementara medali emas direbut wakil Cina, Zhihui Hou dan medali perak diraih atlet India, Chanu Saikhom Mirabai.

Baca juga: Olimpiade Tokyo 2020 Resmi Dibuka

Lifter asal Bandung itu sempat gagal dalam upaya pertama snatch di berat 84 kilogram. Namun, ia akhirnya  sukses melakukan angkatan 84 kilogram di usaha kedua.  Ia gagal pada usaha snatch ketiga di 87 kilogram.

Adapun total angkatan clean & jerk terbaik Windy Cantika adalah 110 kg yang didapat pada kesempatan ketiga.

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi turut menyaksikan langsung saat Windy mempersembahkan perunggu bagi Indonesia. “Ini medali pertama yang dihadiahkan oleh Aisah,” katanya dari Arena Olimpiade Tokyo.

Sebagai medali pertama, ini cukup membanggakan apalagi disumbang oleh lifter puteri. Semoga memacu semangat atlet lain berlaga di Olimpiade.

“Aisah yang baru 19 tahun tampil dengan Hou (Cina) dan Marabai (India) yang memegang rekor dunia. Aisah sangat potensial jadi bintang Indonesia di gelanggang olahraga dunia,” ujar Dubes Heri Akhmadi.

 

 

 

Continue Reading

Hot Topic

Kemendagri: Polisi Pamong Praja Dapat Diangkat Menjadi Penyidik PNS

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, Jumat (23/7/2021).

“Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS,” kata Bernhard.

Ia menjelaskan, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 256 ayat 6 disebutkan Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Pasal 257 Ayat 1 Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat 2 Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Baca juga: Menteri Tito Jelaskan Peran Satpol PP Dalam Penanganan Pandemi

Adapun persyaratan untuk menjadi PPNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 3A menyebutkan Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;
  2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a;
  3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir dan;
  7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Sementara itu, sambung Bernhard, pola Pendidikan dan Pelatihan PPNS Menurut Pasal 5 Perkapolri 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 disebutkan: Pertama, pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola: 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari; 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dan; 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.

Kedua, diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.

Ketiga, diklat dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah tindak pidana ringan dan pelanggaran dengan  hukum acara singkat atau cepat.

“Berdasar regulasi tersebut, baik Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri yang sampai saat ini masih berlaku sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Perda, mengingat PPNS pada Satpol PP mengikuti Diklat Penyidikan yang diselenggaran oleh Polri dan diangkat sebagai pejabat PPNS oleh Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan rekomendasi dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung,” tandas Bernhard.

 

Continue Reading

HOT TOPIC