Connect with us

Hukum

KPK Segera Pelajari Temuan Ombudsman Terkait TWK

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman RI terhadap prosedur dan proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang telah disampaikan kepada publik kemarin.

KPK akan mempelajari hasil pemeriksaan Ombudsman yang menemukan adanya maladministrasi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan dan penetapan hasil asessment tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Kami telah menerima salinan dokumen dimaksud dan segera mempelajarinya lebih detail dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Rabu, 21 Juli 2021.

Saat ini, lanjut Ali, KPK juga masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi atas Perkom Nomor 1 Tahun 2021 dan putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak.

“KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK,” ujarnya.

Diketahui, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan asessment TWK hingga penetapan hasil asessment.

Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi di Proses TWK Pegawai KPK 

Atas temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang perlu dilakukan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK terkait TWK, yakni Pimpinan dan Sekjen KPK harus memberikan penjelasan kepada para pegawai terkait konsekuensi pelaksaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah.

Hasil asessment TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); terhadap pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Selain itu disebutkan, hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan PP Nomor 41 Tahun 2020, Putusan MK, Penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021, serta temuan maladministrasi oleh Ombudsman, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

Ali menjelaskan, sampai saat ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN. Saat ini KPK masih fokus untuk menyelenggarakan Pendidikan Latihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan yang akan diikuti oleh 18 pegawai.

Pada hari ini, KPK juga melaksanakan apel pemberangkatan pegawai KPK yang akan mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan dibuka Kamis, 22 Juli 2021.

“Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang taat hukum, KPK akan menghormati setiap putusan hukum. Dan, KPK akan memberitahukan kepada publik,” ujar Ali.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Edhy Prabowo Ajukan Banding, Tak Terima Divonis 5 Tahun Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Vonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster tak diterima oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Oleh karena itu dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

“Banding,” ujar Penasihat Hukum (PH) Edhy, Soesilo Aribowo kepada wartawan, Jumat, 23 Juli 2021.

Menurut Soesilo, jika tetap dipaksakan, perkara yang menjerat Edhy seharusnya lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kemarin (diajukan ke PN Jakarta Pusat),” pungkas Soesilo.

Baca juga: Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS.

Tak hanya itu, Edhy juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung setelah menjalani pidana pokoknya.

Edhy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I, Suparman Nyompa, memiliki pandangan yang berbeda atau dissenting opinion.

Menurut Hakim Suparman, Edhy lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a.

“Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga tidak tepat jika terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dan seterusnya pada dakwaan alternatif pertama,” kata Hakim Suparman di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat.

“Bahwa Hakim Anggota I berpendapat, terdakwa sesungguhnya hanya melanggar ketentuan Pasal 11 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua,” tambahnya.

IG

Continue Reading

Hukum

Polda Metro Jaya Panggil Jerinx Terkait Dugaan Pengancaman

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada I Gede Ari Astina alias Jerinx.

Jerinx akan dimintai keterangan terkait dugaan pengancaman terhadap pegiat media sosial (medsos) Adam Deni.

“Kita sudah kirim undangan klarifikasi. Kita jadwalkan hari Senin 26 Juli nanti untuk hadir,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat 23 Juli 2021.

Yusri berharap Jerinx bisa memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya mengenai kasus tersebut.

“Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya untuk diambil keterangannya,” ujarnya.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa Adam Deni dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor serta beberapa saksi dari pihak Deni.

Baca juga: Adam Deni Tutup Pintu Mediasi Dengan Jerinx

Diketahui, Adam Deni melaporkan musisi I Gede Aryana alias Jerinx ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana ancaman melalui media elektronik.

Tindakan pengancaman ini bermula ketika Deni melayangkan komentar melalui akun media sosial soal pernyataan Jerinx mengenai artis yang disponsori Covid-19.

Komentar yang dilayangkan Deni pun menyulut perhatian Jerinx sehingga menjadi pemicu pertikaian.

Selang beberapa lama, akun Instagram Jerinx pun hilang dan menuduh Deni sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya akun Instagram itu.

Jerinx pun sempat menghubungi Deni, bahkan mengancam akan melakukan tindak kekerasan. Atas ancaman tersebut, Deni sempat berniat membuka pintu mediasi kepada Jerinx.

Namun upaya tersebut tidak berjalan mulus dan Deni pun mantap melaporkan Jerinx ke Polda Metro Jaya.

Jerinx secara resmi dilaporkan pada 10 Juli 2021. Keterangan pelaporan itu diunggah Deni dalam akun Instagramnya “@adngrk”.

Jerinx dijerat dengan Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 29 Junto Pasal 45 huruf b UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor tahun 2008 tentang UU ITE.

HY

Continue Reading

Hukum

Terbukti Lalai, Plt. Labuksi KPK Diberi Sanksi Ringan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik kepada Plt Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikto. Dia mendapat sanksi ringan berupa teguran II karena terbukti lalai dalam kasus pencurian emas di KPK.

“Berdasarkan pemeriksaan sidang, bahwa kedua pelanggaran terbukti, dan untuk itu kepada saudara terperiksa yaitu saudara Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dua dengan masa berlaku hukuman selama 6 bulan,” ujar anggota Dewas KPK, Albertina Ho saat konferensi pers, Jumat, 23 Juli 2021.

Albertina mengatakan Dewas sudah memeriksa 3 orang saksi. Mungki terbukti melanggar pasal 4 ayat 1 huruf e dan pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Dewas KPK. Albertina menyebut Mungki bersalah karena tidak bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di KPK. Kemudian, Mungki disebut mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik di KPK namun dia tidak melapor.

“Kedua pelanggaran yang terbukti adalah tidak bekerja sesuai SOP yaitu nilai dasar profesionalisme yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, dan yang kedua tidak melaporkan dugaan pelanggaran, mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan insan komisi namun yang bersangkutan tidak melaporkan sebab itu dalam nilai dasar integritas pasal 4 ayat 1 huruf e,” jelas Albertina.

Baca juga: Firli Bahuri Apresiasi Pegawai KPK yang Ikut Bela Negara 

Awal mula kasus ini terjadi pada 15 Desember 2020, Mungki melaporkan secara lisan barang bukti emas yang hilang kepada Subroto selaku Direktur Pengawasan Internal (PI). Kemudian Subroto memberikan arahan agar Mungki segera menyelesaikan permasalahan ini karena BPK akan masuk melakukan audit.

“Bahwa pada tanggal 14 Januari terperiksa ditelepon oleh Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi yang menanyakan tentang barang bukti berupa emas yang hilang. Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi menelepon terperiksa karena sebelumnya ditelepon oleh Saudara Tumpak H Panggabean selaku Ketua Dewas KPK yang pada pokoknya menyampaikan `Kar, coba kau cek itu ada barang bukti emas yang hilang`, saksi menjawab `Mohon izin bapak, akan kami cek dahulu. Kami belum tahu karena kami belum menerima laporan`. Fakta tersebut didukung dengan keterangan Saksi Karyoto, Saksi Subroto dan terperiksa,” jelas Albertina.

Dewas menilai Mungki tidak pernah melaporkan status barang bukti kepada Kedeputian Bidang Penindakan KPK selama tiga bulan. Hal ini yang diyakini Dewas jika Mungki bersalah melanggar ketentuan pekerjaan pegawai KPK.

“Bahwa terperiksa tidak pernah melaksanakan ketentuan pasal 2013 ayat 2 SOP Bidang Penindakan dengan meneruskan laporan status barang bukti setiap bulan kepada Kedeputian Bidang Penindakan yang dilaksanakan terperiksa setiap tiga bulan untuk kepentingan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dalam rangka penilaian kinerja pegawai,” katanya.

Mungki juga disebut mengetahui I Gede Ary Suryanthara mengambil emas. Namun, dia tidak melaporkan hal itu lantaran syok, oleh karena itu Dewas menyimpulkan Mungki bersalah karena tidak melaporkan langsung kejadian pencurian itu.

“Menimbang, bahwa terperiksa di persidangan menyatakan tidak melaporkan kepada atasan langsung karena terperiksa agak syok atas peristiwa tersebut karena baru pertama kali terjadi Di direktorat Labuksi, dan terperiksa hanya berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan barang bukti tersebut agar bisa kembali karena dari segi waktu BPK akan masuk untuk melakukan audit yang biasanya salah satu fokus BPK adalah pengelolaan atas barang bukti dan rampasan,” ucapnya.

“Menimbang bahwa alasan terperiksa tidak melaporkan karena syok dan hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan barang bukti tersebut, Menurut majelis adalah tidak beralasan karena bukan merupakan alasan untuk terperiksa melalaikan kewajibannya sesuai yang diatur dalam SOP,” tegas Dewas.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC