Connect with us

Nasional

Soal Legislative Review di DPR, Pakar: Peluangnya Sangat Kecil

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan legislative review terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja bakal sulit terlaksana. Hanya bisa dilakukan jika ada kesamaan pandangan oleh mayoritas fraksi.

Apabila mayoritas tak setuju legislative review, maka akan sulit dilakukan.

Baca juga: Buruh Dorong Legislative Review, Demokrat: Tergantung Respon Fraksi Lain

“Saya kira peluangnya sangat kecil ya jika melihat komposisi fraksi di DPR. Legislative review mengandalkan adanya pandangan yang cenderung sama dari mayoritas fraksi di parlemen atas sebuah UU,” kata Lucius, Jumat (23/10) dikutip CNN Indonesia.

Sebeulumnya, Konferederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengirimkan surat kepada seluruh fraksi di DPR, termasuk dua fraksi yang menolak UU Cipta Kerja, Demokrat dan PKS untuk melakukan legislative review. Khusus kepada Demokrat dan PKS, KSPI berharap kedua fraksi itu memelopori opsi tersebut.

Namun, Lucius menganggap sulit bagi Demokrat dan PKS jika menginisiasi legislative review di DPR. Sebab, proses itu juga harus mengikuti jalur pembentukan legislasi di parlemen. Terlebih, Demokrat dan PKS terbilang fraksi minoritas di DPR.

“Enggak ada jalur lain yang bisa dipakai. Antara mengusulkan RUU masuk dalam Prolegnas, atau jika keadaannya memang genting bisa mengusulkan pengusulan khusus karena situasi darurat misalnya,” ujar Lucius.

“Semua langkah itu mengandaikan dukungan mayoritas di parlemen, dan di situ saya kira soalnya sehingga peluang legislative review menjadi sulit,” ungkapnya menambahkan.

KSPI sebelumnya mengirimkan surat ke DPR terkait permohonan peninjauan ulang atau legislative review terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan pada rapat paripurna 5 Oktober lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, legislative review bisa dilakukan karena memiliki dasar hukum yakni UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Sukseskan Pilkada, Mendagri Minta TNI-Polri Bersinergi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta aparat keamanan, TNI-Polri bekerja sama dan bersinergi guna menyukseskan perhelatan demokrasi di 270 daerah.

Hal itu dikatakannya saat menjadi Inspektur di Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (04/12).

“Rekan-rekan yang BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Polda ke daerah-daerah, baik rekan-rekan dari jajaran TNI maupun jajaran Polri, yang utama saya minta bisa bekerja sama, itu dulu, bisa bekerja sama baik TNI dan Polri sebagai satu tim,” ujar Tito.

Baca juga: Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Harus Aman

Ia juga meminta TNI-Polri sebagai tiang utama pengamanan Pilkada untuk menjaga kekompakan, serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

“Karena TNI dan Polri lah tiang utama, kalau kita berbicara mengenai masalah pengamanan. Antar tiap-tiap orang, tiap-tiap regu yang ditunjuk di titik-titik tertentu juga harus kompak, kemudian siapkan mental dan fisik karena ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan kesiapan, setelah itu bekerja sama dengan kewilayahan yang di back up, koordinasi antar pimpinan, koordinasi juga di tingkat bawah, karena sekali lagi perlu adanya teamwork, kerjasama, sinergi,” jelasnya.

Sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu, serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada, utamanya untuk menghindari konflik pada saat pemungutan suara.

“Selain itu juga perlu membangun hubungan dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu, unsur pengaman lainnya yaitu Linmas dan Satpol PP. Amankan betul agar satu tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” tegasnya.

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa ITS Rancang Pelabuhan Terintegrasi

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Tim Mahasiswa ITS rancang pelabuhan terintegrasi berkonsep National. Melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Jenu dan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, menggugah tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Ini merencanakannya menjadi kawasan National Hubungan Konsep pelabuhan yang terintegrasi dengan sektor unggulan dapat menjadi solusi mengembangkan kawasan yang disebut Texas in East Java ini.

Kemal Arya Widigda, Bellatrix Indah Pratiwi dan Al Lailatul Qodriyah, tiga mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS ini merencanakan konsep pelabuhan terintegrasi yang berwawasan lingkungan untuk menyejahterakan masyarakat lokal di sana.

“Nantinya akan diintegrasikan dengan beberapa sektor unggulan seperti perikanan, pelabuhan, permukiman, dan industri,” jelas Kemal. Jum’at (04/12/2020)

Melalui konsep ini, pelabuhan di sana akan memiliki fungsi sebagai link, interface, dan gateway. Link-nya adalah pelabuhan akan menjadi salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Selain itu, pelabuhan akan menjadi interface atau titik temu moda transportasi laut dan darat.

“Dan akan menjadi gateway atau pintu gerbang di mana kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan yang berlaku di daerah tersebut,” paparnya.

Adapun keempat sektor unggulan yang ada dipilih karena dapat menjadi faktor pendukung dalam berkembangnya konsep ini. Sektor industri misalnya, terdapat industri pengolahan berupa pertambangan dan penggalian yang termasuk sektor berkembang di sana.

“Pelabuhan ini nantinya akan dapat menopang dan ikut mengembangkan lagi kegiatan industri nantinya,” ungkap mahasiswa angkatan 2017 ini.

Pelestarian budidaya perikanan tentu tidak luput dari konsep ini. Hal ini karena di pesisir Kecamatan Jenu terdapat kekayaan sumber daya ikan berupa jenis ikan pelagis maupun demersal. Bahkan Kecamatan Jenu dan Tambakboyo pun terkenal dengan komoditas unggulannya berupa ikan lele dan udang windu.

“Dari sinilah kita coba pendekatan menyeluruh yang dikenal dengan pengelolaan pesisir terpadu dalam konsep kita,” tuturnya.

Kemal juga menyebutkan inti dari konsep ini terdapat empat poin. Yaitu optimalisasi konektivitas sektor unggulan dengan pelabuhan, pengembangan sektor unggulan di wilayah studi sehingga memiliki daya saing tinggi, pengembangan pelabuhan dengan konsep berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat lokal utuk menunjang kawasan tersebut.

Kecamatan Jenu dan Tambakboyo sendiri dianggap cocok dengan konsep ini karena tidak terlepas dari beberapa alasan seperti potensi perikanan tangkap dan pelabuhan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta adanya potensi lumbung minyak dan gas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Tinggal bagaimana kesesuaian regulasi tersebut kita kembangkan dengan konsep kita,” imbuh mahasiswa asal Surabaya ini.

Berkat konsep perencanaan ini, Kemal dan timnya pernah berhasil menyabet juara pertama pada Lomba Karya Perencanaan 2020 yang diadakan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Seleksi berupa pengumpulan paper dan poster hingga presentasi di babak final telah dilalui di bawah bimbingan langsung dosen PWK ITS, Arwi Yudhi Koswara ST MT dan Putu Gde Ariastita ST MT.

Kemal pun berharap dengan gelar juara yang diraih tersebut dapat memotivasi mahasiswa lain di Departemen PWK ITS untuk berprestasi melalui karya perencanaannya. Selain itu, ia pun berharap konsep yang sudah disusunnya ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mengembangkan kawasan tersebut.

“Dan tentunya ikut bangga mengharumkan nama PWK ITS lewat prestasi ini,” tutupnya dengan gembira.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Harus Aman

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Pilkada harus aman dari gangguan konvensional dalam bentuk konflik , kekerasan, money politic maupun pelanggaran pidana lainnya. Selain itu Pilkada juga harus aman dari penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sejumlah arahan pada Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara pada Jum’at, (4/12/2020).

“Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan konflik dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan Covid-19, dua hari ini (sisa masa kampanye) harus kita jaga jangan sampai terjadi, khususnya di Sulut”, tegasnya.

Baca juga: Mendagri Tito: Aparat Tindak Tegas Pelanggaran Prokes Pilkada 

Pada saat tahap pelaksanaan pemungutan suara, sambung Tito, seluruh rangkaian kegiatan harus diatur agar aman dari Covid-19. Di antaranya Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak lebih dari 500 orang, pemilih akan diatur sesuai jam, yaitu pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Kemudian, petugas TPS harus dilengkapi alat pelindung diri (APD) Covid-19. Di TPS pun harus disediakan masker dan tempat cuci tangan.

“Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya tidak boleh berkumpul di TPS, yang ada hanya saksi-saksi, saksi pasangan calon, saksi dari partai, sehingga transparansi tetap ada dan petugas TPS pun harus mendokumentasi, saksi juga boleh mendokumentasi, merekam, tapi yang lain harus kembali supaya tidak terjadi kerumunan,” terangnya.

Terkait pengamanan dan logistik, Tito meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengawal, berkoordinasi dan bersinergi dengan penyelenggara, baik itu KPU-Bawaslu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Perlindungan Masyarakat (Linmas).

“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, money politic, serangan fajar dan lain-lain, kawal tahapan dari mulai pengangkutan kotak suara, pencoblosan, perhitungan suara, sampai pengamanan setelah pemungutan suara,” imbuhnya.

Namun demikian, Tito mengimbau TNI-Polri selalu menggunakan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan dalam meredam konflik yang terjadi selama Pilkada.

“Jangan langsung mengambil tindakan kekerasan, gunakan cara persuasif. Kalau terjadi pelanggaran gunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat ancamannya,” tandasnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC