Channel9.id – Jakarta. PBHI bersama Ekomarin yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) melayangkan gugatan ke Pemerintah Jepang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu alasan gugatan tersebut dikarenakan pembuangan limbah nuklir Jepang itu berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Jepang membuang limbah nuklir ke laut akibat ledakan reaktor nuklir […]
Channel9.id – Jakarta. Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum dalam Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) memandang laporan tersebut cenderung berorientasi pada isu-isu daratan dan mengabaikan isu-isu perikanan. Selain itu, isu perlindungan nelayan juga terabaikan, padahal sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Koordinator Nasional Ekomarin […]
Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan). KKP disebut melanggar UU Perikanan karena telah menerbitkan izin kapal yang menggunakan alat tangkap dalam klasifikasi trawl atau pukat hela. Koordinator Nasional Ekomarin Marthin Hadiwinata mengatakan tindakan KKP ini bertentangan dengan UU Perikanan […]
Channel9.id – Jakarta. Pelepasan air olahan yang terkena radiasi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Nuklir adalah tindakan yang dapat berdampak kepada pencemaran perairan dan perikanan Indonesia. Ekomarin melihat ini adalah kejahatan yang dapat dikategorikan pencemaran transnasional. “Wilayah Indonesia terletak pada lintasan perbatasan perairan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pola arus dapat membawa air yang terkontaminasi […]
Channel9.id – Jakarta. Proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Bali oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Sub Regional Bali dan Nusra masih terus berjalan. Padahal, proyek yang dijalankan oleh PT Pelindo Sub Regional III Bali dan Nusra ini dinilai telah membuat air laut keruh sehingga mengganggu pendapatan nelayan sekitaran Tanjung Benoa. Bahkan, pengurukan wilayah laut […]
Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyoroti dampak dari adanya reklamasi Pulau Serangan, Denpasar Selatan, Bali terhadap kondisi sosial dan ekonomi nelayan sekitarnya. Pasalnya, mega proyek seluas 491 hektar itu dinilai merugikan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Para nelayan mengeluhkan sulitnya mencari ikan setelah reklamasi ini mulai dikerjakan pada tahun 1990-an. Pengerukan yang terjadi […]
Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dapat menimbulkan celah korupsi baru. Menurut Ekomarin, PP 26/2023 berada dibawah rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan tidak dalam rezim UU Pertambangan Mineral Batubara. Dengan demikian, Ekomarin menduga PP 26/2023 bermaksud […]
Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyatakan keberatan dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Mei 2023. Ekomarin menilai peraturan ini untuk melegalkan eksploitasi pasir dengan kedok pelestarian dan perlindungan lingkungan laut. “Niat asli (original intent) dari PP […]
Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyatakan keberatan terhadap tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerbitkan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (SPKKPRL). Menurut Ekomarin, surat tersebut akan mendorong berbagai tambang di laut yang semakin luas dan berdampak buruk terhadap sumber daya kelautan nasional. Koordinator Ekomarin Marthin Hadiwinata menilai tindakan tersebut merupakan […]
