Connect with us

Hot Topic

Tepis Gatot Nurmantyo, TB Hasanuddin: Gak Ada Hubungannya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo curhat soal seorang ‘sahabat di PDIP’ yang memintanya menghentikan perintah nonton bareng film G30S/PKI pada 2017 silam, bila tidak mau menghentikan acara itu maka Gatot bakal dicopot dari jabatan Panglima saat itu. Kini seorang politikus senior PDIP menepis cerita itu.

“Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” kata politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Rabu (23/09).

Baca juga: Kapitra Ampera: Jika Ada yang Melaporkan Gatot Nurmantyo Kami Siap Mengadvokasi

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” tuturnya.

Pada 2017, Gatot memerintahkan jajaran internal TNI untuk nonton bareng film era Orde Baru yang disutradarai Arifin C Noer itu. Acara nonton bareng digelar TNI, salah satunya di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat pada 1 Oktober 2017 silam. Saat itu, Presiden Jokowi sendiri turut hadir nonton bareng, duduk bersila di sebelah Gatot yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Singkat cerita, pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017, akhirnya Gatot diganti oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Persis, pergantian itulah yang diulas Gatot dan dihubungkan dengan perintah nonton bareng film G30S/PKI di institusi TNI. Namun politikus PDIP menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian panglima TNI pada tiga tahun silam itu.

Sebelumnya, Gatot berbicara soal perintah menonton film ‘G30S/PKI’ beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.

“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.

“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” ucap Gatot.

IG

Hot Topic

Tunda Pemanggilan Ahmad Yani, Polri: Penyidik Sedang Konsentrasi Proses Hukumnya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri menunda pemanggilan Ketua Komite KAMI Ahmad Yani pada Jumat (23/10).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, penundaan dilakukan karena penyidik sedang konsentrasi dengan proses hukum kasus tersebut.

“Penyidik kemarin konsentrasi terkait dengan proses hukumnya, sehingga masih ditunda dulu,” kata Awi, Senin (26/10).

Namun, Awi tidak menjelaskan detail kapan Ahmad Yani akan dipanggil ulang. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik.

“Memang kami sudah tanyakan penyidik ada penindakan tentunya kembali lagi nanti peluangnya tergantung penyidik dibutuhkan atau tidak sebagai saksi,” kata Awi.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memanggil Ketua Komite KAMI Ahmad Yani terkait demo tolak UU Ciptaker pada Jumat (23/10).

“Semuanya tentunya dalam proses penyelidikan itu adalah benang merah, benang merahnya siapa saja? Terkait keterangan tersangka kemudian saksi-saksi itu akan dikejar sama penyidik,” kata Awi, Kamis (22/10).

Awi menegaskan, pihaknya tidak menargetkan KAMI dalam kasus penghasutan pada demo menolak UU Ciptaker.

“Dari awal kita sudah sampaikan, bahwasanya tidak menyasar KAMI kebetulan para pelaku tersebut anggota organisasi tersebut. Kita tidak pernah menyasar organisasi itu,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Hasil Survei Aparat Semakin Bertindak Semena-Mena, Polri: Kami Hormati Tapi Tindakan Apa Yang Dimaksud

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menghormati hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa aparat semakin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.

Kendati demikian, Polri membantah melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Polri pun mempertanyakan tindakan apa yang dimaksud.

“Selama ini Polri sudah menjalankan hukum sesuai prosedur yang ada,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin (26/10).

Awi menyampaikan, jika ada masyarakat tidak setuju atas penangkapannya, maka Polri mempersilahkan masyarakat mengajukan praperadilan (sesuai legal standing tersangka/pengacaranya).

“Nanti ada tim dari Polri yang akan hadapi, biar kan hakim yang akan menilai bukan sekedar opini,” katanya.

Sebelumnya, hasil Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa sebesar 57,7 persen menganggap aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang tak sejalan pandangan politiknya dengan pemerintah.

“Publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemarin.

Survei tersebut dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 dengan menggunakan panggilan telepon karena pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak berdasarkan data survei tatap muka langsung sebelumnya pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Adapun margin of error sekitar 12.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Depok Kembali Zona Merah, Kang Emil: Pergerakan Masyarakat Jadi Pemicu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kota Depok kembali jadi zona merah dalam laporan mingguan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu daerah penyangga ibukota DKI Jakarta itu, kini menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menjadi zona merah atau daerah dengan tingkat kerawanan penularan COVID-19 yang tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, naik kembalinya status Kota Depok dikarenakan adanya pergerakan masyarakat, yang memicu meningkatnya kasus COVID-19 di klaster rumah tangga dan perkantoran.

“Zona merah di Jawa Barat sempat tujuh, lima, kemudian terakhir dua yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon, sekarang Kota Depok yang kembali merah karena pergerakan masyarakat dan klaster rumah dan perkantoran yang ternyata meningkat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu di Gedung Sate, Senin (26/10).

Baca juga: Khofifah: Jatim Akhirnya Bebas Zona Merah Covid-19

Di samping itu, Kang Emil juga melaporkan sampai saat ini sebanyak 32,8 ribu pelanggaran protokol kesehatan telah ditindak.

“Di mana 30 ribu pelanggarannya individu, yang kurang baik adalah jumlah presentase positivity rate kita, orang yang kita tes setiap 100 persen pengetesan PCR masih tinggi, di angka 17 persen. Idealnya itu 5 persen,” kata Kang Emil.

Jawa Barat sendiri, ujar Kang Emil, telah melakukan persiapan untuk menyambut datangnya vaksinasi. Salah satunya dengan melakukan simulasi penyuntikan dosis vaksin di Puskesmas Tampos, Depok pada pekan lalu.

“Persiapan sudah maksimal, tapi punya potensi kekurangan dari sisi storage masih kurang, tenaga kesehatan masih kurang, karena vaksin ini akan diberikan kepada kelompok usia 18 – 59 tahun, sampai hari ini kapan penyuntikannya ? belum bisa dikonfirmasi. Jadi intinya, kalau barangnya datang kami siap, kalau kapan datangnya dan disuntiknya di mana kewenagan vaksina tipe 1 yang diimpor langsung ini, kewenangan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC