Connect with us

Nasional

Tiga Kejanggalan Proyek Pembangunan Gedung DPRD Purbalingga, Rugikan Negara Rp1,5 Miliar

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Pemkab Purbalingga. Dugaan penyelewengan anggaran ini terkait Proyek Pembangunan Gedung DPRD.

Koordinator CBA Jajang Nurjaman menyampaikan, Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2019 melaksanakan proyek Pembangunan Gedung DPRD. Untuk proyek ini anggaran yang disiapkan sebesar Rp7,7 miliar, kemudian di bulan April 2019 dilaksanakan proses tender dengan mekanisme Pasca kualifikasi sistem gugur untuk mencari harga terendah.

Dalam tender ini terdapat 63 peserta, selanjutnya Pemkab Purbalingga memenangkan CV Bintang Perwira yang beralamat di Perum Bumi Padamara baru, desa Bojanegara RT:01/03, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kedua belah pihak menyepakati nilai kontrak sebesar Rp6.171.000.000.

“CBA menduga pelaksanaan proyek ini dibumbui kejanggalan aneh antar oknum Pemkab Purbalingga dan swasta, hal ini terlihat dari 3 kejanggalan,” kata Jajang, Kamis (19/11).

Pertama, pihak Pemkab Purbalingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri proyek terlalu tinggi sebesar Rp7.713.550.000. Hal ini menjadi keuntungan bagi swasta dalam mengajukan tawaran nilai kontrak semahal mungkin.

“Nilai kontrak yang diajukan CV. PB (pemenang tender) sebesar Rp6.171.000.000 menurut kami terlalu mahal. Bahkan jika dibandingkan penawar terendah CV Permata senilai Rp 5,9 miliar ada selisih sebesar Rp211 juta,” ujarnya.

Kedua, terjadi 3 kali Addendum (Perubahan kontrak) perubahan addendum terakhir pada 20 Desember 2019. Hal ini menunjukan ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung DPRD Pemkab Purbalingga.

Ketiga, terdapat kekurangan volume pekerjaan berupa (Pekerjaan keramik, urugan pasir, sirtu, plesteran, acian, kusen, pekerjaan sanitasi, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan pemadam kebakaran. Hal ini semakin menunjukkan proyek Gedung DPRD Pemkab Purbalingga diduga dikerjakan asal-asalan.

“Akibat hal di atas, dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung DPRD Pemkab Purbalingga, CBA menemukan pemborosan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar,” kata Jajang.

Karena itu, CBA mendorong KPK untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek pembangunan gedung DPRD Pemkab Purbalingga.

“Panggil dan periksa pejabat terkait seperti Pokja ULP, serta PPK. Dan Panggil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dimintai keterangan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kasus Covid-19 Bertambah 4.295, Jabar Masih Tertinggi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 4.295, pada Senin (17/05). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.744.045, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 212 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 48.305.

Baca juga: Pascalibur Learan Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.754 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.6606.811 orang.

Jawa Barat menjadi masih menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.361 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 673 kasus. Sementara itu, DKI Jakarta di posisi tiga dengan penambahan kasus sebanyak 421.

Continue Reading

Nasional

Generasi Muda Harus Mewarisi Semangat Juang Brigjend Hasan Basri

Published

on

By

Generasi Muda Harus Mewarisi Semangat Juang Brigjend Hasan Basri

Channel9.id-Banjarbaru. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-72, di Taman Makam Pahlawan Nasional H. Hasan Basry, Senin (17/5).

Suasana Peringatan HUT Proklamasi Gubernur Tentara ke 72  berlangsung dengan khidmat. Upacara yang dimulai dengan pembacaan Proklamasi oleh Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA. Tampak terlihat veteran pejuang kemerdekaan Kalimantan Selatan serta beberapa komunitas sepeda onthel lengkap dengan atribut perjuangan, membuat suasana upacara semakin khidmat.

Supian HK mengatakan semangat juang yang diperlihatkan oleh Brigjend TNI (Purn.) Hasan Basry harus diwarisi oleh para pemuda saat ini.

“Pemuda-pemudi Banua saat ini harus bahu membahu melanjutkan perjuangan pejuang-pejuang yang telah gugur membela tanah air kita,” jelasnya.

Diakhir kegiatan, Supian HK juga menyempatkan diri mendoakan mendiang Brigjend. Hasan Basry. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Ketua DPRD Supian, HK bersama Pj. Gubernur Safrizal ZA di kawasan makam Pahlawan.

Continue Reading

Nasional

Perhatian! Pemerintah Buka Formasi CPNS 31 Mei Mendatang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah akan membuka pendaftaran calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 31 Mei mendatang. Pendaftaran CPNS 2021 ini akan dilakukan beriringan dengan beriringan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2021 ini tercatat sebanyak 1.275.387 orang dalam penerimaan CPNS 2021.

Merujuk pada seleksi CPNS 2019 seperti dilansir dari laman sscn.bkn.go.id, batas usia pelamar CPNS Tahun 2019 saat mendaftar adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Dosen, Peneliti, dan Perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019.

Baca juga: Pendaftaran CPNS Dibuka 11-24 November, Ini yang Perlu Dipersiapkan Pelamar 

Selanjutnya, pelamar CPNS juga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

Pelamar juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta.

Selain itu, calon pelamar juga tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Proses pendaftaran akan dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN). Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan animo peserta yang begitu banyak di tahun lalu.

Portal tersebut akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran secara terpusat melalui laman SSCASN, sscasn.go.id, yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, BKN telah meningkatkan fitur teknologi dalam SSCASN, di mana peserta seleksi ASN sudah tidak perlu lagi mengunggah sejumlah dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat melakukan pendaftaran.

Merujuk pada penerimaan CPNS 2019 peserta seleksi masih harus menyiapkan beberapa dokumen utama. Ini diantaranya scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK), pas Foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar. Dokumen yang perlu disiapkan pelamar tersebut kemudian diunggah ke dalam portal SSCASN.

Sedangkan pada seleksi CPNS tahun ini, akan berbeda karena adanya peningkatan fitur dalam layanan SSCASN tersebut.

“Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti,” jelas Bima.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC