Connect with us

Nasional

Tiga Kejanggalan Proyek Pembangunan Gedung DPRD Purbalingga, Rugikan Negara Rp1,5 Miliar

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Pemkab Purbalingga. Dugaan penyelewengan anggaran ini terkait Proyek Pembangunan Gedung DPRD.

Koordinator CBA Jajang Nurjaman menyampaikan, Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2019 melaksanakan proyek Pembangunan Gedung DPRD. Untuk proyek ini anggaran yang disiapkan sebesar Rp7,7 miliar, kemudian di bulan April 2019 dilaksanakan proses tender dengan mekanisme Pasca kualifikasi sistem gugur untuk mencari harga terendah.

Dalam tender ini terdapat 63 peserta, selanjutnya Pemkab Purbalingga memenangkan CV Bintang Perwira yang beralamat di Perum Bumi Padamara baru, desa Bojanegara RT:01/03, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kedua belah pihak menyepakati nilai kontrak sebesar Rp6.171.000.000.

“CBA menduga pelaksanaan proyek ini dibumbui kejanggalan aneh antar oknum Pemkab Purbalingga dan swasta, hal ini terlihat dari 3 kejanggalan,” kata Jajang, Kamis (19/11).

Pertama, pihak Pemkab Purbalingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri proyek terlalu tinggi sebesar Rp7.713.550.000. Hal ini menjadi keuntungan bagi swasta dalam mengajukan tawaran nilai kontrak semahal mungkin.

“Nilai kontrak yang diajukan CV. PB (pemenang tender) sebesar Rp6.171.000.000 menurut kami terlalu mahal. Bahkan jika dibandingkan penawar terendah CV Permata senilai Rp 5,9 miliar ada selisih sebesar Rp211 juta,” ujarnya.

Kedua, terjadi 3 kali Addendum (Perubahan kontrak) perubahan addendum terakhir pada 20 Desember 2019. Hal ini menunjukan ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung DPRD Pemkab Purbalingga.

Ketiga, terdapat kekurangan volume pekerjaan berupa (Pekerjaan keramik, urugan pasir, sirtu, plesteran, acian, kusen, pekerjaan sanitasi, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan pemadam kebakaran. Hal ini semakin menunjukkan proyek Gedung DPRD Pemkab Purbalingga diduga dikerjakan asal-asalan.

“Akibat hal di atas, dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung DPRD Pemkab Purbalingga, CBA menemukan pemborosan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar,” kata Jajang.

Karena itu, CBA mendorong KPK untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek pembangunan gedung DPRD Pemkab Purbalingga.

“Panggil dan periksa pejabat terkait seperti Pokja ULP, serta PPK. Dan Panggil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dimintai keterangan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kasus Covid-19 Bertambah 5.534, Jangan Lupa Terapkan Prokes

Published

on

By

Channel9.di-Jakarta. Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 5.534 orang pada hari ini, Rabu (25/11). Tambahan tersebut membuat total kasus positif Covid-19 mencapai 511.836 orang.

Penambahan kasus ini memecah rekor harian yang sebelumnya terbanyak 5.444 pada 13 November 2020.

Awal pekan ini kasus positif covid-19 telah menembus 5 ribu kasus sejak pertama ditemukan pada 2 Maret 2020.

Pemerintah telah berupaya menekan laju penyebaran covid-19. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar rencana libur dan cuti bersama akhir tahun pada perayaan Natal dan Tahun Baru dipangkas.

Rencana ini guna mengurangi potensi lonjakan kasus usai libur panjang. Berkaca dari libur panjang akhir Oktober lalu, kasus positif covid-19 kemudian melonjak.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Prokes 

Penambahan kasus harian bahkan menyentuh rekor lebih dari 5 ribu kasus.

Hingga 22 November lalu, jumlah klaster covid-19 mencapai 1.600. Sejumlah klaster itu disebut baru muncul beberapa waktu terakhir.

Tim Satgas Covid-19 pun diklaim telah menerjunkan 5 ribu petugas pelacak kontak di 10 provinsi prioritas yakni Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementara, sebanyak 429.807 orang dinyatakan sembuh dan 16.225 orang lainnya meninggal dunia. Data tersebut dihimpun dari Satgas Covid-19.

Sementara rencana penyuntikan vaksin baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021. Jadwal ini mundur dari sebelumnya pada November sampai Desember 2020.

Menurut keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin pakai vaksin covid-19 atau emergency use of authorization (EUA) dari Sinovac baru bisa dikeluarkan pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021.

IG

 

Continue Reading

Nasional

Ketua KI Pusat: Banyak BP yang Belum Melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak Badan Publik (BP) yang belum patuh melaksanakannya. Padahal BP diwajibkan melaksanakan UU tersebut sejak 2010, hal tersebut tampak jelas dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan BP di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin pada acara anugerah keterbukaan Informasi Publik dari rumah dinas Wapres RI, Rabu (25/11).

Baca juga: Kemendagri Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Bada Publik Kategori Informastif 

Gede menjelaskan bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikannya, nilai setiap kategori, yaitu Informatif bernilai 90-100, menuju Informatif 80-89,9, sedangkan cukup informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), kurang informatif (40-59,9), dan tidak informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai di bawah 10 bahkan 0.

“Besarnya presentase BP yang masih masuk kategori cukup informatif, kurang informatif bahkan tidak informatif masih memperihatinkan, maka harus digaris bawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” jelas Gede.

Menurutnya, kondisi yang memperihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, BP dan Komisi Informasi. Ia juga menilai, masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” imbuh Gede.

Meski masih ada BP yang tidak informatif, sambungnya, tidak sedikit juga BP yang telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publiknya.

“Seperti peningkatkan secara signifikan jumlah badan publik kategori Informatif tahun ini, jika pada tahun lalu hanya 34 yang Informatif maka sekarang meningkat tajam menjadi 60 badan publik Informatif, sehingga upaya badan publik untuk berbenah diri secara sungguh-sungguh, patut diberikan apresiasi yang tinggi,” katanya.

Gede mengaku prihatin lantaran ada beberapa BP yang tahun 2019 masuk kategori Informatif justru tahun ini merosot ke kategori menuju informatif. Untuk itu, ucapnya, pimpinan BP dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tidak boleh terpaku pada penganugerahan kategori Informatif yang telah diraih namun perlu kerja keras agar setiap tahun ditetapkan sebagai BP informatif.

Continue Reading

Hot Topic

Pangdam Jaya Sebut Rizieq Shihab Bukan Musuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurrachman tegaskan pihaknya tidak pernah menganggap Rizieq Shihab atau Front Pembela Islam (FPI) sebagai musuh.

Menurut Dudung, yang harus diwaspadai adalah ajakan revolusi akhlak oleh Rizieq Shihab, karena bisa menyebabkan retaknya persatuan bangsa. Sehingga pihaknya harus bersikap tegas karena ancaman merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Tidak kepada individunya, tapi itu yang mengajak revolusi dan sebagainya itu yang kita hindarkan sehingga saya harus tegas bukan karena orangnya tetapi karena ajakan-ajakan yang sudah mempengaruhi retaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini,” ungkapnya dalam acara ‘Ngopi bareng Pangdam Jaya’ di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (25/11).

Baca juga: Pencopotan Baliho Rizieq, Pangdam Jaya: Itu Perintah Saya! 

Menurut Dudung, Rizieq sama seperti masyarakat lainnya. Mereka yang dianggap sebagai musuh, kata Dudung, adalah ucapan-ucapan yang memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya tidak pernah mengajak bahwa FPI atau yang lain itu sebagai musuh, atau menganggap Habib Rizieq juga sebagai musuh juga tidak ada, itu saudara-saudara kita, yang justru kita musuhi adalah ucapan-ucapan yang mengajak dan yang nantinya akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya

Dudung sebelumnya mengatakan akan membubarkan FPI yang dipimpin Rizieq Shihab. FPI dinilai sudah merasa dirinya paling benar. Setibanya Rizieq Shihab ke Indonesia, ia langsung menyerukan revolusi akhlak kepada para jemaat dan pengikutnya.

“Kepulangan kali ini saudara, tidak lain, tidak bukan, saya menyerukan dan mengajak kepada semua umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi akhlak. Setuju?” kata Rizieq yang disambut pernyataan setuju oleh massa yang hadir.

IG

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC