Connect with us

Nasional

Top! Wacana PAN-RB Gaji PPPK Lebih Besar dari PNS

Published

on

ASN

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana memberikan gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih besar dibandingkan pegawai negeri sipil (PNS). Rencana ini menjadi jalan tengah dari kebijakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Tawaran atau solusi pemberian gaji pokok yang lebih besar untuk PPPK juga sekaligus menjawab isu yang beredar tentang Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang gaji dan tunjungan PPPK.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian PAN-RB yang dikutip, Kamis (17/9/2020), sekitar 51 ribu tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2019 yang lalu sangat menanti terbitnya RPerpres tentang Gaji dan Tunjangan.

Baca juga: Kabar Gembira buat PNS dan Mahasiswa Uang Pulsa Dipastikan Segera Cair

Namun, proses perumusan RPerpres ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain. Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa PPh Pasal 21 bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD. Karena PP tersebut tidak menyebutkan tentang PPPK, maka hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji PNS.

Oleh karena itu, berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS.

“Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda atau lebih besar daripada besaran gaji pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh, maka gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS,” tulis keterangan resmi Kementerian PAN-RB.

Saat ini RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK sudah memasuki tahap akhir, yaitu tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/lembaga (K/L) yang terkait. Dalam kaitan ini, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo telah memberikan parafnya, dan menyampaikan kembali ke Sekretariat Negara untuk disirkulasikan kembali ke Menteri terkait lainnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Demo 3 Hari Berturut-turut 

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (28/09).

Baca juga: DPR Undang Apindo dan Kadin Bahas Omnibus Law Secara Tertutup

Mogok nasional disebut akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri.

“Seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain,” sebut Iqbal.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” ucapnya.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai 29 September-8 Oktober 2020. Buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.

Di Ibukota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.

“Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas,” tegasnya.

Secara bersamaan, saat sidang paripurna yang disebut akan mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020, selain mogok nasional menghentikan proses produksi di tingkat pabrik, puluhan ribu buruh se-Jawa juga akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI selama berlangsungnya sidang paripurna.

Iqbal memastikan seruan mogok nasional ini akan diikuti oleh hampir semua serikat pekerja di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan buruh yang tidak berserikat pun akan ikut melakukan pemogokan.

“Selain dari buruh, berbagai elemen juga siap untuk melakukan aksi bersama untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Sudah Negatif Corona, Edhy Prabowo: Paru-paru Rusak Sudah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan bahwa dirinya sudah negatif Corona. Saat ini Edhy sedang berada di kediamannya untuk masa pemulihan.

“Saya sudah negatif (COVID-19). Saya sudah mulai pulih. Sekarang saya di kediaman, rumah dinas. Sudah 5 hari saya di rumah,” kata Edhy Prabowo, Senin (28/09) dilansir Detik.com.

Baca juga: Sufmi Dasco: Edhy Prabowo Sudah Negatif Corona

Meski sudah negatif Covid-19, Edhy Prabowo menjelaskan kondisinya agak berat untuk bernapas setelah virus tersebut menyerang paru-parunya. Untuk itu, dirinya sedang menjalani masa pemulihan dengan cara rutin berolahraga ringan dan berjemur.

“Saya lagi latihan terus, jemur, sepeda, belajar-belajar latihan napas karena napas saya sudah agak berat. Paru-parunya rusak sudah,” ucapnya.

Edhy dinyatakan positif Corona setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di Indonesia Timur selama satu minggu pada awal September. Dia pergi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono yang hari ini meninggal dunia karena dinyatakan positif Covid-19 juga.

Politikus Parta Gerindra itu mempercepat kunjungan kerjanya karena merasa tidak enak badan. Tubuhnya merasa lelah dan dia meminta untuk langsung mendapat perawatan karena kondisinya yang demam saat itu.

IG

Continue Reading

Nasional

Kemkominfo Minta Pers Dan Konten Kreator Sebarkan Informasi Sehat dalam Pilkada 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo Widodo Muktiyo meminta pers dan konten kreator menyebarkan informasi yang sehat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Informasi sehat itu mampu menangkal penyebaran hoaks dan Black Campaign selama Pilkada 2020.

Dalam hal ini, baik pers maupun konten kreator bisa memberikan informasi secara objektif, valid, dan berimbang supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar terkait Pilkada 2020.

“Di era Post Truth ini insan pers dan konten kreator berperan penting untuk menyebarkan informasi yang sehat. Terlebih saat ini akan ada Pilkada, jangan sampai masyarakat terkena hoaks dan black campaign,” kata Widodo dalam Webinar ‘Literasi Pemberitaan dan Mencegah Berita Hoaks di Pilkada 2002’, Senin (28/9).

Widodo menjelaskan, insan pers harus mengedepankan etika jurnalistik dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai karena kepentingan sesaat Insan pers menghilangkan etika tersebut.

“Begitu juga dengan konten kreator. Masyarakat juga akan mendapatkan informasi dari konten kreator. Nah ini tergantung sikap konten kreatornya, dia akan menyampaikan informasi yang positif atau negatif,” kata Widodo.

Menurut Widodo, insan pers dan konten kreator berperan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam pemberitaan terkait Pilkada, keduanya bisa terus menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya aman dari Covid-19.

“Beritakan informasi mengenai pedoman protokol kesehatan dalam Pilkada, ingatkan menjauhi kerumunan saat kampanye, tapi tetap harus memilih calon pemimpin daerah, “ kata Widodo.

Bagi Widodo, informasi sehat terkait Pilkada akan menjadikan pemilih lebih cerdas dalam menyikapi berita bohong yang diterima.

“Tentu, pemilih cerdas akan meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya hoaks di Pilkada, Kemkominfo juga siap menerima aduan dari masyarakat apabila ditemukan media yang menyebarkan informasi sesat. Kemkominfo akan langsung menindaklanjutinya. Menurut Widodo, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sehat.

“Selain itu, biasanya tiap pemilu pasti akan ada media baru dadakan. Nah bagaimana dewan pers melihat itu, apakah pemberitaan sudah sesuai dengan etika jurnalistik atau tidak sesuai,” ujarnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC