Connect with us

Nasional

Tuntaskan Vaksinasi, Khofifah Imbau Warga Jatim Jangan Terpengaruh Hoaks

Published

on

Tuntaskan Vaksinasi, Khofifah Imbau Warga Jatim Jangan Terpengaruh Hoaks

Channel9.id-Surabaya. Untuk menuntaskan program vaksinasi Covid-19 demi tercapainya herd immunity, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim akan terus berupaya untuk mengajak masyarakat Jatim untuk mengikuti vaksinasi.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Jawa Timur yang terbilang masih sangat tinggi. Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya hoaks tentang vaksinasi yang belakangan ini banyak beredar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.

Baca juga: Nakes Terpapar Covid, Belasan Puskesmas di Blitar Hentikan Pelayanan

Khofifah menyebut pihaknya juga telah menggelar vaksinasi secara massif. Dengan pemberian vaksin, Khofifah ingin angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19 bisa menurun sehingga Indonesia bisa segera keluar dari pandemi.

Tak hanya itu, Khofifah mengatakan meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, namun vaksinasi yang dilakukan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19.

“Itu sebabnya jika masyarakat memiliki kesempatan untuk vaksin COVID-19, ada baiknya tidak menunda dan segera dilakukan. Jangan pedulikan hoaks mengenai vaksin yang sengaja disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/7/21).

Pada kesempatan ini Khofifah pun mengingatkan masyarakat yang sudah divaksin agar tidak euforia berlebihan, sehingga abai dengan protokol kesehatan. Masyarakat diimbau tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan.

“Menerapkan 5M harus atas dasar ingin melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari paparan COVID-19, bukan sekadar karena takut didenda, ikut-ikutan, atau alasan lainnya,” imbuhnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Covid-19 Bertambah 45.416, Pasien Sembuh Meningkat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak sebanyak 45.416 orang pada Sabtu (24/07). Dengan penambahan itu, total kasus Covid-19 yang ada di Tanah Air  mencapai 3.127.826 orang kasus positif baru sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, pasien sembuh dari virus corona terus meningkat. Tercatat 39.767 pasien yang dinyatakan sembuh dari Corona hari ini. Angka kesembuhan pasien Covid-19 lebih tinggi dari sebelumnya yakni 38.988, Jumat (23/07). Total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 2.431.911 orang.

Baca juga: Tambah 1.566, Kasus Kematian COvid-19 Terus Meninggi

Di sisi lain, angka kematian pasien Covid-19 bertambah 1.415 orang.  Dengan penambahan itu, maka angka kematian akibat virus Corona total berjumlah 80.598 orang. Angka ini turun dari kemarin, Jumat (23/07) yang berjumlah 1.566 orang.

Adapun kasus aktif saat ini mencapai 574.135. Kasus aktif adalah pasien Covid-19 yang sedang menjalani perawatan. Jumlah kasus aktif didapatkan dengan mengurangi kasus positif dengan angka kesembuhan dan kematian.

Continue Reading

Nasional

KSP: Aksi Menolak PPKM Minim Empati terhadap Nakes dan Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu terkait dengan beredarnya pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan. Aksi turun ke jalan menolak PPKM juga telah dilakukan di beberapa daerah baru-baru ini.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.

Bahkan, lanjutnya, kritik tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk dari pihak-pihak lain seperti akademisi/pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak yang memberi perhatian terhadap penanganan Covid-19.

“Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” ujarnya pada Jumat (23/7).

Lagi pula, imbuh Juri, kebijakan pembatasan ini juga dibarengi dengan usaha-usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian.

“Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ungkapnya.

Baca juga: Ajakan Demo Saat PPKM, Polri: Kita Amankan Jika Ada Kerumunan 

Selain itu, di saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien Covid-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan layanan telemedicine dan obat gratis.

Karena itu, Juri mengimbau penting sekali untuk menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Hal itu seperti aksi-aksi demonstrasi yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19, dimana saat ini daya penularannya sangat cepat.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi Covid-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh. Juga empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan, dan terhadap masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi,” jelasnya.

Menurut Juri, kolaborasi dari semua pihak adalah kunci untuk bisa mengatasi masalah ini. Hal itu bisa dimulai dari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isoman.

“Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari Covid-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Kemendagri: Polisi Pamong Praja Dapat Diangkat Menjadi Penyidik PNS

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, Jumat (23/7/2021).

“Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS,” kata Bernhard.

Ia menjelaskan, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 256 ayat 6 disebutkan Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Pasal 257 Ayat 1 Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat 2 Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Baca juga: Menteri Tito Jelaskan Peran Satpol PP Dalam Penanganan Pandemi

Adapun persyaratan untuk menjadi PPNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 3A menyebutkan Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;
  2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a;
  3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir dan;
  7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Sementara itu, sambung Bernhard, pola Pendidikan dan Pelatihan PPNS Menurut Pasal 5 Perkapolri 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 disebutkan: Pertama, pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola: 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari; 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dan; 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.

Kedua, diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.

Ketiga, diklat dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah tindak pidana ringan dan pelanggaran dengan  hukum acara singkat atau cepat.

“Berdasar regulasi tersebut, baik Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri yang sampai saat ini masih berlaku sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Perda, mengingat PPNS pada Satpol PP mengikuti Diklat Penyidikan yang diselenggaran oleh Polri dan diangkat sebagai pejabat PPNS oleh Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan rekomendasi dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung,” tandas Bernhard.

 

Continue Reading

HOT TOPIC