Channel9.id-Jakarta. Unjuk Rasa di India terjadi setelah adanya perseteruan antara para petani dengan para polisi. Para petani berunjuk rasa dikarenakan tidak setuju dengan reformasi agrikultural yang dianggap kontroversial.
Setidaknya ada 14 dari 22 distrik di Haryana dekat New Delhi yang akses internetnya diputus sampai hari Senin (1/2/2021) jam 5 sore. Kebijakan ini awalnya diberlakukan hanya di tiga distrik Haryana selama 24 jam, namun diperpanjang hingga hari senin.
Baca juga : Penangkapan Navalny Memicu Demo Besar di Rusia
Namun, pemerintah mengklaim harusnya pemutusan ini hanya diperpanjang hingga hari Minggu saja. Pramjeet Singh Katyal, juru bicara Samyukta Kisan Morcha, yang merepresentasikan petani yang berunjuk rasa, bahwa internet masih belum dapat diakses hingga hari Senin.
Pemutusan akses internet selama 2 hari juga diberlakukan di tiga daerah disekitar perbatasan New Delhi. Kementerian Dalam Negeri India mengatakan kebijakan ini untuk menjaga keamanan publik.
Dilansir CNN, Pemutusan akses internet ini diberlakukan dikarenakan adanya adegan kekerasan minggu lalu pada saat unjuk rasa. Sejak akhir November 2020, ratusan ribu warga berkumpul di pinggiran New Delhi untuk berunjuk rasa tentang tiga undang-undang pertanian kontroversial yang disahkan pada September 2020. Mereka mengatakan bahwa perubahan itu tidak melibatkan para petani dan kebijakan ini akan merugikan mereka.
Darshan Pal, pemimpin dari Samyukta Kisan Morcha, mengutuk pemutusan akses internet ini. Ia menyebut tindakan tersebut merupakan tindakan yang “tidak demokratis.”
“Pemerintah tidak ingin fakta nyata mencapai para petani yang memprotes, atau perilaku damai mereka sampai ke dunia. Ia ingin menyebarkan putaran palsu di sekitar petani. Ia juga mengkhawatirkan kerja terkoordinasi dari serikat petani di berbagai lokasi protes dan mencoba memutuskan sarana komunikasi di antara mereka,” kata Pal.
Pemerintah tidak ingin fakta yang sebenarnya tersebar ke para petani yang berunjuk rasa, ataupun gerakan damai mereka tersebar ke seluruh dunia. “Pemerintah ingin menyebarkan hoax ke para petani. Pemerintah juga takut dengan terkoordinasinya para petani ini, dan mereka ingin menghentikannya dengan memutus komunikasinya,” pungkasnya
