Connect with us

Hot Topic

Vaksinasi Ratusan Juta Penduduk Indonesia, Jokowi Harap Indonesia Capai Herd Immunity Segera

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai pada minggu depan, setelah izin penggunaan darurat diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Demikian tutur Presiden Indonesia Joko Widodo, Minggu (10/1).

“Kita ingin vaksinasi dilakukan secepat-cepatnya setelah BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat, sesuai dengan kaidah akademis dan standard WHO—mewajibkan itu,” terang Jokowi, nama sapaan Joko Widodo.

Meski vaksinasi Covid-19 akan dimulai, ia berpesan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

Baca juga : Jokowi Sebut 2020 Penuh Ujian Karena Covid-19

Lebih lanjut, Jokowi merinci bahwa saat ini ada tiga juta vaksin yang siap pakai dan, minggu depan, akan datang 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku.

“Vaksin tersebut sudah terdistribusi ke daerah-daerah dan rencananya akan digunakan untuk 1,6 juta tenaga kesehatan dan medis yang , tersebar di 34 provinsi, sebagai prioritas vaksinasi awal. Selain itu, TNI Polri, guru, masyarakat dan kita semua,” papar dia.

Jokowi mengatakan Indonesia akan menerima kurang lebih 426 juta vaksin Covid-19 hingga akhir tahun 2021.

“Di bulan Januari kita akan lakukan vaksinasi 5.817.000. Selanjutnya, Februari 10 juta, Maret 13,3 juta, dan kemudian April 20,4 juta vaksin yang akan kita kerjakan. Hingga kurang lebih di akhir tahun ini, awal tahun depan, sudah tiba semuanya 426 juta vaksin,” jelasnya.

Ia berharap dan yakin, Indonesia sudah mampu mencapai herd immunity atau kekebalan komunal pada tahun depan. “Sebab penduduk Indonesia yang harus divaksin untuk mencapai itu (herd immunity) adalah sebanyak 181.554 juta orang atau kurang lebih 182 juta,” katanya.

“Jadi itu bisa tercapai dalam waktu kurang lebih 15 bulan. Tapi saya tawar pada Menteri Kesehatan agar selesai kurang dalam satu tahun, insyaallah ini akan bisa kita selesaikan,” tandas Jokowi.

Ia juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia ialah vaksin yang telah diuji melalui berbagai penelitian di berbagai negara, terbukti aman dan tentunya direkomendasikan oleh BPOM dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Ada Dugaan Korupsi Proyek Cleaning Service, CBA Minta KPK Panggil Menteri Desa

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

CBA menduga penyelewengan uang negara itu terkait proyek pengadaan tenaga cleaning service selama dua tahun (2020-2021). Hal tersebut dilihat dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan proses lelang yang janggal.

Karena itu, CBA meminta KPK untuk memanggil Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk dimintai keterangan.

“Berdasarkan catatan ini, kami mendorong KPK agar segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek pengadaan tenaga cleaning service Kemendes PDT dan transmigrasi. Panggil dan periksa pejabat terkait seperti Pokja ULP dan PPK, serta panggil Menteri desa Abdul Halim Iskandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dimintai keterangan,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman, Selasa 19 Januari 2021.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal Kemendes PDT dan Transmigrasi dalam dua tahun terakhir menghabiskan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar untuk pengadaan tenaga Cleaning Service. Menurut Jajang, angka tersebut tidak masuk akal untuk melakukan pengadaan tenaga Cleaning Service.

“Angka ini terbilang fantastis bahkan ditenggarai ada permainan dalam pelaksanaannya,” kata Jajang.

Jajang menyatakan, pihaknya menduga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Kemendes PDT dan transmigrasi tidak disusun dengan jujur dan benar. Hal ini terlihat dari pagu anggaran dan harga perkiraan sendiri yang terlampau tinggi.

“Proyek untuk tahun 2020 misalnya pagu anggaran ditetapkan Rp 8 miliar pas, dan HPS Rp7.999.999.808. Kemudian, proyek tenaga cleaning service sejenis di tahun 2021 pagu anggaran Rp 9 miliar pas dan HPS Rp8.999.980.848,” katanya.

CBA pun memiliki dua catatan dalam RAB itu. Pertama, terdapat selisih selebar rambut antara pagu dan HPS dan ini sangat menguntungkan pihak swasta dalam pengajuan tawaran. Kedua, ada lonjakan nilai proyek dengan spesifikasi sama sebesar Rp 1 miliar hanya dalam 1 tahun.

Selanjutnya, dalam proses lelang pihak yang dimenangkan oleh Kemendes PDT dan transmigrasi adalah perusahaan yang sama yakni Rivada Sejahtera Abadi (RSA) yang beralamat di Jl. Pondok Kelapa Raya, Rukan Taman Pondok Kelapa, Blok B3 RT:001/001, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Kami menduga, RSA adalah perusahaan favorit Kemendes PDT dan transmigrasi karena selalu menang meskipun nilai tawaran yang diajukan sangat mahal. Contoh,proyek tahun 2021 tawaran terendah dari PT PJA senilai Rp 7,7 m tapi kalah sama RSA yang mengajukan tawaran Rp 8,7 miliar,” katanya.

“Menurut kami nilai proyek jasa tenaga cleaning service tahun 2021 idealnya tidak sampai Rp 8 miliar seperti yang dihabiskan tahun sebelumnya di angka Rp 7,8 miliar. Selain itu, RSA sebagai pemenang tender dua tahun berturut-turut dan mengantongi uang sebesar Rp 16,6 miliar faktanya bergerak di bidang konstruksi bukan jasa kebersihan, hal ini cukup janggal,” katanya.

Karena RAB dua proyek pengadaan tenaga cleaning service dan proses lelang yang janggal, CBA mencatat ada pemborosan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Satgas: Kasus Mingguan Covid-19 Naik 27,5%

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kasus positif Covid-19 mingguan secara nasional meningkat 27,5% per Minggu, 17 Januari 2021. Angka itu naik bila dibandingkan dengan kasus mingguan pekan sebelumnya pada 10 Januari 2021.

“Angka ini menunjukkan kenaikan yang paling tinggi selama masa pandemi di Indonesia,” kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (19/01).

Ia menuturukan, umumnya kenaikan terjadi sebesar 10-15 persen per minggu. Sementara itu, penambahan kasus harian sebanyak 9 ribu-10 ribu kasus per hari.

“Namun, ternyata di minggu ini kita mengalami penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus per hari,” jelas Wiku.

Baca juga: Tambah 10.365 Kasus Positif Corona, Kematian Pecahkan Rekor 

Ia menyebut lima daerah penyumbang kenaikan kasus tertinggi per 17 Januari 2021. Pertama, Jawa Barat yang naik sebanyak 4.929 kasus. Kemudian, DKI Jakarta naik 4.364 kasus, Jawa Tengah naik 3.986 kasus, Bali naik 806 kasus, dan Sulawesi Selatan naik 792 kasus.

Sedangkan, lima daerah dengan kenaikan kasus tertinggi per 10 Januari 2021, DKI Jakarta naik 3.562 kasus, Jawa Barat naik 2.196 kasus. Selanjutnya, Kalimantan Timur naik 696 kasus, Jawa Timur naik 639 kasus, dan Jawa Tengah naik 484 kasus.

“Dalam satu minggu ini artinya terjadi perkembangan ke arah yang lebih buruk ditandai dengan kasus mingguan yang naik dua kali lipat,” kata Wiku.

Leibh lanjut ia mengatakan, kenaikan penambahan kasus harian tertinggi sejak pandemi covid-19 ini disebabkan keterlambatan verifikasi data. Keterlambatan menyebabkan penumpukan pelaporan data di beberapa daerah.

“Kedepannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data covid-19,” tutupnya.

Continue Reading

Hot Topic

Tiga Jenderal Bintang Dua Serahkan Makalah Calon Kapolri ke Komisi III DPR

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komjen Listyo Sigit Prabowo telah menyerahkan makalah calon Kapolri kepada Komisi III DPR untuk keperluan fit and proper test yang akan digelar pukul 10.00 WIB, Rabu 20 Januari 2021 besok.

Makalah tersebut diantarkan langsung ke Gedung DPR oleh tiga jenderal berbintang dua yakni Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, dan Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo.

“Kita hari ini menyerahkan naskah fit and proper test yang akan dilaksanakan. Intinya itu saja, kami datang ke sini mewakili calon Kapolri,” kata Wahyu, Selasa 19 Januari 2021.

Wahyu menyatakan, dirinya tidak bisa menjelasakan isi dan detail dari makalah Listyo. Lantaran, hal itu merupakan kewenangan Listyo untuk menjelaskan dalam proses fit and proper test.

“Diumumkan fit and proper mulai jam 10 kemudian akan diberikan waktu kepada beliau untuk memberikan paparan. Dan juga kemudian ada penyampaian ke Komisi III,” kata Wahyu.

Wahyu pun mengaku dirinya bukan tim ahli dari pembuatan makalah Listyo.

“Yang mewakilkan tim naskah saja, saya bukan tim ahli,” katanya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan, judul makalah Listyo adalah PRESISI yang merupakan akronim dari Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan.

Lebih lanjut, dia menyatakan, setiap fraksi di Komisi III akan mempelajari terlebih dulu isi makalah tersebut. Kemudian, pada proses fit and proper test, pihaknya akan menanyakan langsung visi dan misinya sebagai Kapolri.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC