Channel9.id-Jakarta. Pentingnya keberanian bangsa Indonesia untuk memulai langkah besar menuju kemandirian industri nasional, termasuk dalam pengembangan kendaraan buatan dalam negeri.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Presiden mengaku merasakan kebanggaan tersendiri ketika seusai dilantik dapat menggunakan mobil buatan Indonesia. Menurutnya, meskipun belum seluruh komponennya berasal dari dalam negeri, tingkat kandungan lokal yang tinggi sudah menjadi langkah awal yang layak diapresiasi.
“Ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia. Tidak 100 persen, dan tidak ada mobil di dunia yang 100 persen produknya dari satu negara. Tapi kalau 65 persen, 70 persen itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menyebut, penggunaan produk dalam negeri merupakan bentuk komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa. Ia juga mengakui bahwa proses membangun industri nasional tidak selalu sempurna sejak awal, namun harus tetap dimulai.
“Risikonya sekarang selama saya jadi Presiden ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan, gimana ini mobil presiden bocor? Perbaiki, tidak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai,” kata Presiden.
Menurut Presiden, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan kekayaan sumber daya yang besar seharusnya mampu membangun kapasitas industri sendiri. Karena itu, ia mendorong kampus, ilmuwan, dan para guru besar untuk ikut menjawab berbagai persoalan mendasar bangsa melalui riset dan inovasi.
Presiden mencontohkan sejumlah pertanyaan strategis yang perlu dijawab bersama, mulai dari ketergantungan terhadap impor gandum, produktivitas kelapa sawit, hingga belum optimalnya kemampuan Indonesia dalam memproduksi kendaraan sendiri.
“Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektare di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita. Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?” ucap Presiden.
Presiden juga menyoroti besarnya kebutuhan kendaraan bermotor di Indonesia. Menurutnya, dengan jumlah pembelian sepeda motor yang sangat besar setiap tahun, Indonesia perlu memiliki industri kendaraan nasional yang kuat.
“Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya berterima kasih kepada kampus, saya berterima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepintaran para akademisi harus diabdikan untuk kepentingan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang paling lemah dan membutuhkan keberpihakan negara.
“Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah?” tegas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas demokrasi. Ia mengatakan, kompetisi politik dalam negara demokrasi harus dijalankan dengan kedewasaan, termasuk menerima hasil pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Presiden menuturkan bahwa dirinya pernah beberapa kali mengikuti kontestasi politik dan tidak selalu memperoleh mandat rakyat. Namun, ia menegaskan tidak pernah mengganggu pemimpin yang mendapatkan mandat secara demokratis.
“Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, demokrasi merupakan kesepakatan bangsa untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui pemilihan. Karena itu, perbedaan pilihan politik tidak boleh berujung pada kegaduhan yang menghambat upaya bangsa menuju kesejahteraan.
