Connect with us

Politik

Yusril Ingin Muslimat Bulan Bintang Rangkul Perempuan Non Muslim

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra berharap Muslimat Bulan Bintang bisa bersinergi dengan seluruh komponen perempuan Indonesia, termasuk perempuan-perempuan non-muslim yang ingin bergabung ke PBB.

Dia pun meminta kepada semua sayap partai, terutama Muslimat untuk membentuk kepengurusan di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mayoritas non-Muslim.

Hal tersebut diungkapkannya saat sambutan pelantikan  55 anggota pengurus Pimpinan Muslimat Bulan Bintang periode 2021-2025  di Aula DPP Partai Bulan Bintang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (8/4). Para pengurus tersebut dilantik secara resmi oleh Waketum DPP Partai Bulan Bintang, Mayjend (Purn) Tatang Zaenudin.

Baca juga: Sangkal Bakal Jadi Kemenkumham, Yusril: Hoax 

“PBB ini partai terbuka, jika ada perempuan non-Muslim yang ingin bergabung ke Muslimat Bulan Bintang, harus kita rangkul. Itu juga strategi untuk membangun infrastruktur,” kata Yusril dalam siaran pers yang, Kamis (8/4).

Mantan Mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga berharap, dengan aktifnya Muslimat Bulan Bintang bisa menjadi kekuatan di kalangan ibu-ibu. “Sekali lagi selamat atas pelantikan pengurus baru, saya harap, Muslimat bisa merangkul ibu-ibu dan remaja puteri untuk bergabung ke PBB,” ucapnya.

Muslimat Bulan Bintang, kata Yusril, juga harus memperbanyak kegiatan, seperti dakwah, keterampilan, pengajian, dan kegiatan lainnya. Tujuannya adalah untuk menggaet kader-kader baru. Dia pun mengingatkan bahwa dalam memimpin sebuah organisasi itu harus totalitas. “Kalau sudah terjun ke politik, harus total dan mengabdi,” katanya.

Ketua Umum PP Muslimat Bulan Bintang, Hamidah Yacoub, mengungkapkan, anggotanya siap melaksanakan tugas serta visi dan misi partai. Salah satunya pembangunan infrastruktur di daerah.

Dia bahkan menargetkan, di Pemilu 2024 harus ada perwakilan Muslimat di kursi DPR RI, baik di kota maupun kabupaten. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menggaet milenial perempuan. Sebab tak sedikit suara perempuan yang belum tertampung.

“Target kami memang menggaet suara perempuan milenial dan perempuan di luar milenial, agar ada perwakilan Muslimat Bulan Bintang di legislatif. Seperti kata Pak Yusril, PBB itu partai terbuka, jadi, mau tua atau muda, kita harus rangkul,” jelasnya.

Sementara itu, Mayjend (Purn) Tatang Zaenudin menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muslimat Bulan Bintang agar bisa mencari sumber dana dari luar guna menjalankan program-program organisasi. Karena, menurut dia, setiap organisasi atau partai harus mempunyai kas untuk bisa melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan.

“Untuk itu Muslimat Bulan Bintang, harus berusaha untuk mencari sumber dana agar program-program yang direncanakan bisa berjalan lancar dan sukses,” kata Zaenudin.

Sekjen PBB, Afriansyah Noor, menambahkan, perempuan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan laki-laki sebagai khalifah fil ardi, sehingga harus berkiprah di tengah masyarakat dengan melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

“Jangan pernah meremehkan suara perempuan, mereka juga berhak untuk berpolitik. Selamat atas pelantikan Muslimat Bulan Bintang periode 2021-2020, selamat bekerja dan semoga amanah,” ucapnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PKB Diguncang Isu Kudeta, Pengamat Jelaskan Beberapa Penyebabnya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Setelah Partai Demokrat diguncang isu kudeta. Kini isu kudeta di PKB juga mulai mencuat. Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB) lantaran kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan desakan MLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul lantaran kekecewaan lawan politik Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di internal partai. Namun, Ujang mengatakan kelompok yang hendak melengserkan Cak Imin harus memiliki kekuatan yang lebih besar.

Terutama dengan meyakinkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) notabenenya adalah pemilik suara.

“Karena kalau melakukan perlawanan tapi tidak kuat itu akan merepotkan mereka begitu,” ucap Ujang, Rabu (14/4).

Ujang melihat beberapa faktor, hingga muncul upaya ‘kudeta’ di antaranya lantaran sejarah kisruh dualisme kepengurusan PKB yang melibatkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Cak Imin.

“Faktornya pertama tentu Cak Imin dulu menang dari Gus Dur juga dianggap mengkudeta. Karena dianggap ada intervensi pemerintah sehingga menang melawan Gus Dur. Itu jadi indikasi, dulu Cak Imin juga mengkudeta, sekarang pun bisa,” tutur Ujang, dilansir Tribunnews.com.

Ujang menjelaskan fakfor kedua, kader PKB banyak yang kecewa lantaran digeser posisinya.

Faktor selanjutnya ditengarai adanya penyalahgunaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).

“Keempat, bisa jadi tadi ada isu keterkaitan dengan isu jual beli jabatan,” ucap Ujang.

Menurut Ujang, PKB harus menjadi partai modern, Cak Imin dinilainya sudah lama menjadi ketua umum. Sehingga perlu adanya regenerasi memberi kesempatan yang lain.

Diberitakan sebelumnya, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) pun disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB). Penyebabnya, ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

“Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi,” tutur Andi, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah. Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

“Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART,” jelasnya.

“Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua,” beber Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

“Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan. “Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah, tapi semua ditentukan DPP,” ungkapnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB. Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

“Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah,” ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

“Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB, silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC,” sambungnya.

IG

Continue Reading

Politik

Tantang Moeldoko, Demokrat: Sikat yang Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Berani?

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi pernyataan  Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang akan sikat pihak-pihak yang nekad korupsi. Merespons itu, Yan  langsung menanggapi pernyataan itu dengan sebuah tantangan.

Tantangan itu dia sampaikan lewat akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

“Saya tantang Moeldoko sikat yang korupsi Jiwasraya dan Asabri. Berani?,” tuturnya, Rabu (14/4).

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko tampak menggebu saat berpidato di acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 secara virtual pada Selasa kemarin (13/4).

Baca juga: Jampidsus Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Asabri 

Dengan tegas, mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak siapapun yang nekat melakukan korupsi.

“Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapa pun yang masih nekat (korupsi) pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” kata Moeldoko.

Adapun total kerugian negara dalam perkara di Jiwasraya ditaksir mencapai Rp 16,81 triliun. Sementara di Asabri mencapai 23,73 triliun.

IG

Continue Reading

Politik

PPP dan PKS Buka Bersama Rabu Ini, Koalisi 2024?

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan akan bersilaturahim dengan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4).

Rombongan PPP yang dipimpin Ketua Umum Suharso Monoarfa akan diterima langsung jajaran PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pertemuan berbalut buka bersama.

“Silaturahim ini kan besar manfaatnya, apalagi dalam suasana Ramadan. Alhamdulillah, PPP sebagai partai Islam yang sudah memiliki kontribusi panjang bagi bangsa bisa bertemu dan bersilaturahim dengan PKS sambil buka bersama, Insyaallah,” ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy dalam keterangannya, Rabu.

Dia mengatakan, pertemuan antara PKS dan PPP sebagai pertemuan dengan suasana persaudaraan. Kedua partai sama-sama mengusung jalan Islam Rahmatan lil ‘alamin. Politik sebagai manifestasi Islam yang penuh kasih dan sayang.

“Jalan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin adalah jalan yang memungkinkan kita berkomunikasi dan bekerjasama dengan siapa saja. Apalagi bagi PKS dan PPP yang sama-sama menjadikan Islam sebagai inspirasi kebangsaan,” ucapnya.

Dalam pertemuan sore nanti, kedua partai akan membahas kontribusi nyata bagi bangsa yang masih mengalami berbagai kesulitan di situasi pandemi dan banyaknya bencana.

“Kita menghormati pilihan masing-masing. Tapi kita sepakat, di manapun posisi kita wajib menghadirkan solusi untuk persoalan bangsa yang hari-hari ini semakin berat setelah pandemi dan banyaknya bencana. Semangat melayani bisa dilakukan semua elemen bangsa termasuk PKS dan PPP,” kata Aboe.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC