Channel9.id-Medan. Kemendagri memastikan penanganan tuberkulosis (TBC) menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah hingga APBD akan dikawal agar mendukung percepatan eliminasi TBC.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat meninjau pelaksanaan Skrining Tuberkulosis Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Gedung Dharma Wanita/PKK Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/7/2026).
Wiyagus mengatakan Kemendagri akan mengecek langsung komitmen pemerintah daerah dalam memasukkan program penanganan TBC ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran.
“Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya eliminasi TBC merupakan bagian dari implementasi Asta Cita keempat yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan. Program tersebut, kata dia, harus dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan RT/RW, PKK, hingga pemerintah desa.
Selain itu, Wiyagus menekankan pentingnya data yang akurat untuk mempercepat penanganan TBC. Menurutnya, kelengkapan data akan mempermudah distribusi obat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi,” katanya.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk penanganan TBC karena termasuk pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Di sisi lain, Wiyagus mengingatkan pemerintah tetap mewaspadai kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi rantai pasok alat kesehatan dan obat-obatan, terutama yang masih bergantung pada impor.
Baca juga: Tri Tito Ajak Masyarakat Cegah HIV dan TBC melalui Edukasi serta Deteksi Dini
