Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Kita sedang memasuki era ketika hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia bergantung pada sistem digital. Perbankan, pembayaran elektronik, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, layanan kesehatan, distribusi energi, hingga rantai pasok pangan semakin terintegrasi melalui jaringan teknologi informasi.
Integrasi ini menciptakan efisiensi luar biasa. Namun, ketergantungan tersebut sekaligus menghadirkan kerentanan baru.
Bayangkan apabila terjadi serangan siber berskala besar yang melumpuhkan jaringan telekomunikasi, pusat data perbankan, sistem pembayaran elektronik, dan sebagian infrastruktur kelistrikan. ATM tidak berfungsi, transfer antarbank terhenti, QRIS dan e-money tidak dapat digunakan, jaringan komunikasi terganggu, sementara distribusi barang mengalami hambatan.
Persoalannya bukan lagi sekadar kerugian perusahaan atau hilangnya data digital. Masyarakat bisa kesulitan membeli makanan, memperoleh obat-obatan, mengakses layanan kesehatan, bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun barang sebenarnya masih tersedia.
Inilah dimensi ancaman yang harus mulai diperhitungkan dalam perencanaan ketahanan nasional.
Pelajaran dari kecemasan Inggris dan Eropa
Kecemasan yang berkembang di Inggris dan berbagai negara Eropa terhadap ancaman siber lintas negara memberikan pelajaran penting. Ancaman siber dewasa ini tidak hanya datang dari kejahatan kriminal yang mengejar keuntungan finansial, tetapi juga spionase digital, ransomware, dan serangan terhadap infrastruktur strategis.
Ketergantungan antarsistem digital memperluas potensi dampak insiden. Gangguan pada satu penyedia layanan teknologi, pusat data, jaringan komunikasi, atau infrastruktur pembayaran dapat merambat ke sektor lainnya.
Kita tidak perlu menunggu sampai peristiwa serupa terjadi di Indonesia untuk mulai mempersiapkan diri.
Ancaman sebenarnya adalah efek domino
Ketahanan nasional selama ini sering dibahas melalui dimensi pertahanan, ekonomi, energi, dan pangan secara terpisah. Padahal, dalam masyarakat digital, seluruh dimensi tersebut semakin saling bergantung.
Ada enam mata rantai yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, ketahanan energi dan kelistrikan. Gangguan pada sistem pengendalian jaringan listrik dapat memengaruhi pembangkit, transmisi, dan distribusi. Sebaliknya, pemadaman berkepanjangan dapat mengganggu pusat data, BTS, rumah sakit, dan sistem pembayaran.
Kedua, ketahanan sistem keuangan. Perbankan modern bergantung pada pusat data, jaringan komunikasi, sistem kliring, dan infrastruktur pembayaran. Gangguan dapat membatasi akses masyarakat terhadap uang dan layanan keuangan.
Ketiga, ketahanan telekomunikasi. Jaringan seluler, internet, kabel serat optik, satelit, dan pusat data merupakan penghubung berbagai layanan vital.
Keempat, ketahanan pangan dan distribusi. Pertanian, pergudangan, transportasi, rantai pendingin, dan perdagangan modern semakin menggunakan sistem digital. Gangguan konektivitas dan pembayaran dapat memperlambat distribusi kebutuhan pokok.
Kelima, ketahanan pelayanan kesehatan. Rumah sakit, rekam medis, pengadaan obat, dan layanan kegawatdaruratan membutuhkan energi dan konektivitas yang andal.
Keenam, ketahanan sosial masyarakat. Keln hanya kemampuan mencegah serangan, tetapi juga kemampuan menjaga agar kehidupan masyarakat tetap berjalan ketika gangguan terjadi.
UU Satu Data Indonesia: Kedaulatan data harus disertai ketahanan siber
Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) oleh DPR RI pada 6 Oktober 2026 merupakan momentum penting dalam tata kelola data nasional. Undang-undang yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal ini mengatur Data Dasar Nasional sebagai rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, penganggaran, dan distribusi bantuan sosial.
UU SDI juga mengatur interoperabilitas, klasifikasi data, pengendalian akses, standar keamanan, audit keamanan, dan audit kedaulatan data.
Namun, semakin terintegrasinya data nasional harus diikuti tanggung jawab yang semakin besar untuk melindunginya.
Data kependudukan, kesehatan, keuangan, penerima bantuan sosial, hingga informasi operasional infrastruktur vital merupakan aset strategis negara. Kebocoran, manipulasi, atau gangguan terhadap data tersebut dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan keadilan sosial.
Karena itu, integrasi data tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan pertukaran informasi. Pengamanan akses, enkripsi, autentikasi, audit, redundansi, dan mekanisme pemulihan harus menjadi bagian dari arsitektur sejak awal.
Perhatian ini juga relevan bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
MBG melibatkan data penerima manfaat, sekolah, pemasok pangan, dapur pelayanan, pembayaran, dan distribusi. Kopdes Merah Putih akan menghubungkan aktivitas ekonomi desa, anggota koperasi, pembiayaan, pergudangan, perdagangan, serta rantai pasok kebutuhan masyarakat.
Program-program tersebut tidak cukup dinilai dari jumlah unit yang dibentuk, besarnya anggaran, atau pencapaian yang dikomunikasikan sebagai keberhasilan politik pemerintah. Ukuran keberhasilannya harus mencakup manfaat nyata, kualitas tata kelola, keamanan data, dan kemampuan pelayanan tetap berjalan ketika infrastruktur digital terganggu.
Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru memiliki titik kerentanan baru akibat ketergantungan digital tanpa sistem cadangan.
Kedaulatan data bukan sekadar siapa yang menguasai data, melainkan siapa yang mampu menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaannya bagi kepentingan rakyat.
Membangun National Resilience Architecture
Dalam perspektif Regenerative Welfare State (RWS), ketahanan nasional harus berorientasi pada keberlangsungan kehidupan rakyat. Diperlukan arsitektur yang mengintegrasikan lima lapisan utama.
- Digital and Cyber Resilience. Memperkuat keamanan pusat data, jaringan komunikasi, sistem perbankan, infrastruktur pembayaran, dan pemerintahan. Infrastruktur vital harus memiliki sistem cadangan, pengujian keamanan berkala, dan prosedur pemulihan.
- Energy Resilience. Memastikan fasilitas vital memiliki pasokan listrik cadangan dan mekanisme pemulihan. Pembangkit, transmisi, distribusi, serta sistem kendali kelistrikan harus menjadi bagian dari perencanaan ketahanan siber.
- Financial and Payment Resilience. Menyiapkan mekanisme transaksi alternatif ketika jaringan digital terganggu, termasuk pembayaran offline yang aman dan ketersediaan uang tunai. Uang tunai bukan teknologi yang ketinggalan zaman; dalam keadaan darurat, ia dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
- Food and Essential Supply Resilience. Distribusi beras, bahan pangan, obat-obatan, dan air bersih tidak boleh sepenuhnya bergantung pada sistem pembayaran atau konektivitas digital. Gudang pangan, pasar tradisional, koperasi, jaringan logistik, dan komunitas lokal perlu masuk dalam skenario kesiapsiagaan.
- Social and Community Resilience. Pemerintah daerah, organisasi sosial, LKS, koperasi, dunia usaha, dan komunitas lokal harus menjadi simpul ketahanan sosial ketika sistem pelayanan modern mengalami gangguan.
Dari regulasi menuju simulasi nasional
Indonesia telah memiliki fondasi kebijakan melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital dan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya tidak berhenti pada dokumen kebijakan.
Pemerintah perlu menyelenggarakan National Resilience Stress Test, yaitu simulasi nasional yang menguji skenario gangguan siber, blackout, dan terputusnya sistem pembayaran secara bersamaan.
Bagaimana jika terjadi pemadaman listrik selama 72 jam yang disertai gangguan telekomunikasi dan pembayaran di beberapa wilayah?
Apakah rumah sakit tetap beroperasi? Apakah masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok? Apakah pasokan BBM, air bersih, dan obat-obatan tetap tersedia? Apakah pemerintah daerah dapat berkomunikasi dan mengoordinasikan bantuan?
Simulasi harus melibatkan BSSN, kementerian terkait, Bank Indonesia, OJK, PLN, penyelenggara telekomunikasi, perbankan, BUMN, pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.
Hasilnya menjadi dasar standar minimum ketahanan, protokol tanggap darurat, pembagian tanggung jawab, serta target waktu pemulihan layanan.
Ketahanan nasional dalam perspektif Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945
Di sinilah konsep Regenerative Welfare State memperoleh relevansi strategis.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan prinsip penguasaan negara atas sumber daya dan cabang produksi penting bagi negara serta kepentingan masyarakat luas. Sementara Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kedaulatan energi, pangan, teknologi, dan ketahanan sistem keuangan merupakan bagian dari kemampuan negara melindungi kepentingan rakyat.
Infrastruktur digital bukan sekadar fasilitas bisnis atau instrumen efisiensi ekonomi. Ketika kehidupan masyarakat bergantung padanya, infrastruktur tersebut memiliki dimensi kepentingan publik yang mendasar.
RWS mengajak kita melihat ketahanan nasional bukan hanya dari kemampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kesinambungan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi generasi sekarang maupun mendatang.
Jangan menunggu krisis untuk belajar bertahan
Kemajuan teknologi digital tidak mungkin dan tidak perlu dihentikan. Yang harus dihindari adalah membangun ketergantungan tanpa menyiapkan sistem alternatif.
Negara yang tangguh bukan negara yang tidak pernah mengalami serangan atau krisis. Negara yang tangguh adalah negara yang mampu mencegah gangguan, membatasi dampaknya, memulihkan sistem dengan cepat, dan memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan dasarnya.
Membangun National Resilience Architecture harus menjadi agenda strategis nasional, bukan semata-mata urusan teknis keamanan siber atau pencitraan keberhasilan pembangunan.
Kita perlu memastikan bahwa ketika dunia digital terganggu, kehidupan rakyat tidak ikut berhenti.
Inilah esensi ketahanan nasional dalam kerangka Regenerative Welfare State: teknologi harus melayani kehidupan manusia, bukan menjadikan kehidupan manusia sepenuhnya bergantung pada teknologi tanpa perlindungan yang memadai.
*Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
Baca juga: Dari Krisis Energi ke Kemitraan ASEAN: Peluang Indonesia Membangun Ekonomi Regeneratif
