Connect with us

Politik

AHY: Jokowi Dibawa-bawa untuk Merusak Hubungan dengan SBY

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada perbuatan akal-akalan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dengan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo untuk menakut-nakuti kader Partai Demokrat agar bergabung dalam gerakan mereka.

Selain itu, ia menduga nama Presiden Jokowi dibawa-bawa untuk memecah-belah hubungan baik yang terjalin dengan SBY.

“Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti kader. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik. Tapi kelompok ini berusaha memecah-belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu,” kata AHY dalam siaran pers Partai Demokrat yang diterima di Jakarta, Kamis (18/2).

Baca juga: Partai Demokrat Desak Presiden Jokowi Revisi UU Pemilu

Sebelumnya, tersiar kabar yang menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui rencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Menurut AHY, kabar tersebut adalah berita bohong atau hoaks. Ia memastikan SBY tidak mungkin menyetujui KLB.

“Kini mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoaks dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kami semua, para pemilik suara yang sah,” ujar AHY.

AHY menduga (GPK-PD) telah membaca syarat melaksanakan KLB dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Yaitu harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPK-PD telah membaca AD-ART yang telah kami sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan dalam Lembaran Negara. Bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP,” kata AHY.

Dukungan SBY, lanjut AHY, ditujukan kepada dirinya dan pengurus DPP hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020. SBY mengirimkan dukungan tersebut melalui surat tanggal 5 Januari 2021 kepada seluruh Ketua DPD, DPC, dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pendiri Partai Demokrat: SBY Jadikan PD Sebagai Kendaraan Politik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kondisi gonjang-ganjing internal Partai Demokrat masih terus bergulir. Terakhir, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding Kepala KSP Moeldoko berada dibalik upaya kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti atau AHY.

Para pendiri partai berlambang mercy inipun angkat bicara. Hencky Luntungan, salah satu pendiri partai menyebutkan  Susilo Bambang Yudhoyono bukan pendiri partai.

Hencky menuturkan, Presiden RI keenam itu baru bergabung ke dalam partai saat akan maju sebagai calon presiden pada tahun 2004. Ia menjelaskan, proses pembentukan PD itu sudah berlangsung sejak tahun 2001.

“Apa itu visi misi pertama dari demokrat 2001? Kalau ditanya di Cikeas tidak mengerti mereka, ditanya DPP apa lagi. Mereka bukan pendiri kok,” kata Hencky saat konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/02).

Baca juga: SBY Sebut Moeldoko Terlibat Aktif Ambil Alih Demokrat 

Sementara itu, Ilal Ferhard menjelaskan sejarah awal PD dibentuk adalah untuk digunakan oleh SBY sebagai kendaraan politik maju sebagai calon wakil presiden. Saat itu, lanjut Ilal, SBY akan dipasangkan dengan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2000. Meski kemudian, SBY gagal menjadi pasangan Megawati.

“Kami ingin mendirikan sebuah partai, itu belum tahu namanya. Nama partainya kami harus cari untuk kendaraan beliau sebagai cawapres seperti itu. Tetapi memang keadaan waktunya mepet sehingga beliau tidak bisa menjadi cawapres akhirnya Hamzah Haz menjadi wakil dari Ibu Megawati,” jelasnya.

Ilal menjelaskan, setelah para pendiri PD gagal mengantarkan SBY sebagai calon wakil presiden, dibentuk konseptor untuk merancang Partai Demokrat secara sempurna, salah satunya Almarhum Ventje Rumangkang.

“SBY tidak masuk dalam jajaran nama sebagai pendiri partai. Setelah partai ini berdiri, sering berjalan waktu kami menunggu SBY bisa dicalonkan sebagai capres waktu itu. Jadi kami mengajukan SBY sebagai capres untuk tahun 2004. Proses pembentukan tahun 2001, persiapan calon presiden sejak tahun 2003,” lanjutnya.

Ilal melanjutkan, sempat terjadi tarik ulur dari niat SBY untuk mencalonkan sebagai Presiden lantaran masih menjabat sebagai Menko Polhukam. “Baru pada akhir tahun 2003, SBY meminta untuk bergabung,”tandasnya.

Continue Reading

Politik

PSI Ajukan Interpelasi, Wagub DKI Angkat Suara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan karena dinilai lalai dalam penanganan banjir.

Merespon hal itu, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mempersilakan PSI mengajukan hak interpelasinya. Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa wacana tersebut harus dilakukan dengan bijak, tidak hanya sekedar perbedaan posisi politik.

“Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan. Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda,” kata Riza kepada wartawan, Jumat (26/2).

Ia menuturkan, bahwa partai oposisi seharusnya tetap melihat secara objektif terhadap kebijakan yang telah dijalankan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, parpol yang berada di posisi propemerintah harus tetap memberikan kritik dan masukan apabila sebuah kebijakan dirasa tidak tepat.

“Umpamanya oposisi, propemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah. Kalau arahnya sudah baik kita harus memberikan dukungan, sekalipun kita pada posisi yang beroposisi. Sebaliknya, sekalipun kita pada posisi yang pro pemerintah, kalau kebijakan yang kurang, tugas kita juga sebagai partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan dan koreksi,” ucap Riza.

Dia menyatakan, bahwa Pemprov DKI dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk mengatasi banjir selama ini tidak berjalan sendiri. Namun juga melibatkan legislatif, pemerintah pusat, daerah, dan Bappenas.

“Tidak pernah DKI berdiri sendiri, jadi teman-teman di dewan, yang mau interpelasi, sekalipun itu menjadi hak dari teman-teman DPRD. Namun demikian kita lihat duduk masalahnya, apa yang sudah dilakukan,”jelas Riza.

“Kalau melihat fakta dan data, Alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya), bahkan Pak Gubernur mencanangkan enam jam surut. Sejak kapan? sejak banjir selesai, sejak banjir kiriman berhenti, ukurannya enam jam, termasuk di Kemang. Setelah kita hitung, tidak sampai enam jam berhenti,” katanya mengklaim.

Atas hal itu, Riza mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dan bantuan kepada Pemprov DKI dalam mengatasi banjir di ibu kota.

“Satu prestasi kita bersama bukan hanya prestasi Pemprov tetapi prestasi masyarakat, NGO, LSM, Ormas yang terlibat yang bersama-sama dukungan aparat TNI, Polri, Basarnas BNPB, BPBD, mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih baik bijak kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya,” ujar politikus Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Demokrat Resmi Pecat Tujuh Kadernya, Marzuki Alie Salah Satunya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menginformasikan bahwa partainya resmi memecat tujuh kadernya yang diduga terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY). Dua di antaranya  adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

“Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya,” ujarnya lewat keterangan resminya, Jumat (26/2).

Adapun Marzuki, dipecat karena dinilai melanggar etika. Ia dinilai terbukti bersalah ketika pernyataannya di media, yang seakan menunjukkan adanya permusuhan di internal Partai Demokrat.

“Sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie karena terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat,” ujar Herzaky.

Demokrat menilai, Marzuki telah melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pakta integritas, dan kode etik partai. Tindakannya dinilai sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

“Hal ini dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai, untuk memecat Marzuki Alie,” ujar Herzaky.

Berkaca pada kasus Marzuki, pengurus Demokrat menyampaikan kepada seluruh kader untuk menghormati dan menghargai para senior partai. Serta memberikan dukungan kepada para pemimpin dan pengurus partai.

“Yang saat ini tengah menjalankan amanah dari seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat. Bukan yang sebaliknya,” ucap Herzaky.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC