Connect with us

Opini

Ancaman Turunnya Nilai Investasi Pemerintah pada BUMN

Published

on

Ancaman Turunya Nilai Investasi Pemeintah pada BUMN

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dialokasikan tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak dicatat sebagai bagian dari Belanja Negara, melainkan sebagai pengeluaran investasi yang masuk dalam pos Pembiayaan Anggaran. PMN antara lain menimbulkan hak berupa kepemilikan pemerintah.

Nilai PMN (dahulu disebut Penyertaan Modal Pemerintah) kepada BUMN berfluktuasi tiap tahun APBN. Begitu pula dengan jumlah BUMN yang menerima. Sebagian BUMN telah memperoleh beberapa kali pada tahun anggaran berbeda.

Sesuai undang-undang, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maka tidak seluruh aset BUMN dicatat sebagai kekayaan atau aset pemerintah. Nilai aset BUMN yang tercatat dalam Neraca Pemerintah Pusat hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki oleh pemerintah.

Dengan demikian terdapat dua data penting terkait PMN kepada BUMN. Berupa catatan arus dana tiap tahun APBN sebagai pengeluaran pembiayaan anggaran. Dan nilai total investasinya pada akhir tahun yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat.

Selama era pemerintahan Presiden SBY pertama (2005-2009), total nilai PMN kepada BUMN sebagai arus dana sebesar Rp19,04 triliun. Pada periode keduanya (2010-2014) meningkat menjadi sebesar Rp27,9 triliun.

Baca juga: Catatan Arah Kebijakan Belanja RAPBN 2022

Pemerintahan Presiden Jokowi pertama (2015-2019) meggandakan PMN kepada BUMN, hingga mencapai Rp142,77 triliun. Berdasar outlook APBN 2021 dan APBN 2022, nilainya selama tiga tahun era kedua telah dialokasikan sebesar Rp141,07 triliun.

Alasannya terutama karena penugasan BUMN pada proyek strategis nasional. Belakangan ditambah dengan alasan mendukung program penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 yang antara lain berupa Neraca Pemerintah Pusat. Disajikan nilai investasi dari PMN kepada BUMN per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.343,39 triliun.

Nilai investasi tersebut secara umum dihitung menggunakan metode ekuitas. Selain faktor arus PMN tiap tahun, dipengaruhi perubahan kinerja keuangan dari BUMN. Dalam hal nilai aset BUMN dimungkinkan revaluasi. Revaluasinya harus mengikuti prosedur dan peraturan untuk BUMN.

Sekali lagi, tidak seluruh aset BUMN dicatat sebagai aset dalam Neraca pemerintah. Sebagai contoh, nilai aset BUMN per 31 Desember 2020 dilaporkan mencapai Rp9.491 triliun. Nilai Investasi PMN kepada BUMN hanya merupakan komponen dari satu kelompok jenis aset, yang disebut Investasi Jangka Panjang.

Sebagai tambahan informasi, total aset Pemerintah Pusat dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.099 triliun. Terdiri dari: Aset Lancar (Rp665 triliun), Investasi Jangka Panjang (Rp3.173 triliun), Aset Tetap (Rp5.976 triliun), Piutang Jangka Panjang (Rp59 triliun), dan Aset Lainnya (Rp1.225 triliun).

LKPP tahun 2020 menyajikan rincian dari total nilai investasi sebesar Rp2.349 triliun pada masing-masing BUMN. Terdapat 107 BUMN yang masuk dalam pembinaan Kementerian BUMN dan 4 BUMN dalam binaan Kementerian Keuangan.

Nilai investasi akhir tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar 0,16% dibanding posisi akhir tahun 2019. Meski hanya sedikit, merupakan yang pertama kali terjadi penurunan selama belasan tahun terakhir.

Sebelumnya selalu tercatat mengalami kenaikan. Bahkan, sempat naik berlipat pada tahun 2015. Nilainya pada tahun 2015 meningkat 101,92% dibanding tahun 2014, karena adanya revaluasi pada beberapa BUMN berukuran besar.

Meski nilainya secara total sedikit menurun, sebagian BUMN masih tercatat mengalami kenaikan. Sebagian lagi mengalami penurunan, bahkan tidak dicantumkan nilainya. Tidak adanya nilai investasi BUMN yang bersangkutan antara lain karena ekuitasnya yang telah minus.

Salah satu contohnya adalah PT. Garuda Indonesia yang ekuitasnya bernilai minus Rp13,65 triliun pada akhir tahun 2020 (unaudited dalam LKPP 2020). Porsi kepemilikan pemerintah masih dicatat sebesar 60,54%. Ekuitasnya pada tahun 2019 sebesar Rp10,21 triliun, dan kepemilikan pemerintah sebesar Rp5,96 triliun. Sedangkan pada tahun 2018, ekuitas tercatat Rp13,18 triliun dan kepemilikan pemerintah sebesar Rp7,57 triliun.

Contoh dua BUMN lain yang berukuran besar namun nilai kepemilikan pemerintah tidak disajikan karena ekuitasnya minus pada tahun 2020 adalah PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya. Kedua BUMN tersebut sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah atau porsinya sebesar 100%.

Kondisi keuangan yang buruk pada beberapa BUMN makin mengemuka kepada publik belakangan ini. Pada umumnya terkait dengan kondisi arus kas dan secara lebih khusus pada beban pembayaran kewajiban atau utang BUMN bersangkutan. Kondisi itu dapat saja berdampak pada laporan neraca akhir tahun, dan juga nilai kepemilikan Pemerintah.

Dalam kondisi demikian, Pemerintah sebaiknya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik, agar tidak berkembang menjadi rumor yang berdampak buruk. Terkesan selama ini, publik hanya mengetahui ketika kondisi keuangan suatu BUMN telah buruk atau sangat buruk.

Bagaimanapun, ada porsi kepemilikan negara yang bahkan mencapai 100% pada beberapa BUMN berukuran besar. Sebagian BUMN tersebut telah menerima PMN berkali-kali melalui APBN. Jika nilai ekuitasnya minus dan berpotensi menjadi bernilai nihil bagi pemerintah ketika terpaksa dijual, maka pada dasarnya telah terjadi kerugian keuangan negara.

Transparansi yang lebih baik juga untuk menghindari dalih segala soalan merupakan dampak dari pandemi. Tiap rupiah, apalagi mencapai triliunan rupiah, mesti dipertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh oleh mereka yang terlibat. Kondisi buruk saat ini justru merupakan momen perbaikan mendasar pada pengelolaan BUMN.

*Ekonom

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Batalkan UU Cipta Kerja Segera!

Published

on

By

Oleh: Marwan Batubara

Channel9.id – Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU XVII/2020 menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil, sehingga statusnya inkonstitusional bersyarat. Meskipun dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, UU Ciptaker No.11/2020 masih dianggap berlaku, dengan syarat dalam dua tahun ke depan harus diperbaiki. Jika tidak, maka UU No.11/2020 menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku secara permanen.

Presiden Jokowi dalam siaran pers (29/11/2021) mengatakan: “MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja, maka seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”.

Meski telah menjadi Putusan MK, rakyat pantas menuntut agar UU No.11/2020 Ciptaker, berikut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) di bawahnya *dibatalkan*. UU No.11/2021 tidak layak diberlakukan sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi (29/11/2021) di atas. Maka UU atau pasal-pasal dan materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No.11/ 2020 harus dinyatakan berlaku kembali. Tuntutan pembatalan UU Ciptaker No.11/2020 didasari berbagai fakta dan logika hukum, serta kepentingan strategis negara dan rakyat Indonesia seperti diurai berikut.

Baca juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional

Pertama, MK menyatakan secara formil pembentukan UU No.11/2020 bertentangan dengan konstitusi. Maka, jika cara dan proses pembentukan UU No.11/2020 saja sudah tidak sesuai konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka materi muatan yang ada di dalamnya otomatis juga bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, dengan putusan MK No.91/2020 maka concern publik, terutama stake holders terkait, tentang adanya moral hazard dalam pembentukan UU Ciptaker telah “terkonfirmasi.” Karena dominannya kepentingan sejumlah kalangan dalam lingkar kekuasaan, terutama para anggota oligarki penguasa-pengusaha, maka amanat konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pun dilanggar.

Ketiga, dominannya peran oligarki dalam proses pembentukan UU Ciptaker tak lepas dari motif yang diusung. Justru motif inilah yang lebih merusak negara dan merugikan rakyat dibanding pelanggaran asas formil pembentukan peraturan. Motif oligarki terlibat aktif adalah agar ketentuan dan materi muatan UU Ciptaker menjamin tercapainya agenda dan kepentingan yang dituju, tak peduli jika materi muatan tersebut melanggar konstitusi. Karena berstatus UU oligarkis, maka sangat pantas jika UU Ciptaker dinyatakan batal segera!

Keempat, bertolak belakang dengan kesempatan dan peran luas tanpa batas bagi anggota oligarki, pemerintah justru membatasi partisipasi dan akses publik. Secara esensial, hak publik berpartisipasi harus memenuhi syarat berupa: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak mendapat jawaban. Karena hak-hak publik ini, terutama stake holders terkait, :telah diberangus”, maka otomatis materi muatan UU Ciptaker pun inskonstitusional.

Dalam rangka “mengakomodasi partisipasi publik”, Putusan MK No.91/2020 memang telah memuat terjadinya berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, FDG, lokakarya, diskusi publik dan berbagai forum yang digelar DPR dan pemerintah (halaman 441-445). Namun karena lebih bersifat searah, basa-basi, formalitas, “pemaksaan kehendak”, tanpa dialog untuk mencapai kesepakatan, maka banyak pihak yang bersifat pasif dan walk-out dari forum tersebut. Sehingga wajar jika materi muatan yang dihasilkan pun tidak sesuai konstitusi.

Kelima, hakim-hakim MK telah mendapat berbagai “fasilitas” dari pemerintah dalam UU MK No.7/2020. Hal ini patut diduga “hadiah atau suap” yang dapat membuat para hakim gagal bersikap objektif memutus perkara uji formil/materil UU Ciptaker. Misalnya, perpanjangan masa jabatan menjadi 70 tahun bagi yang tengah menjabat, perpanjangan periodisasi hakim sebagai konsekwensi masa jabatan yang diperpanjang, atau perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua menjadi lima tahun. Berbagai “hadiah” ini dapat menimbulkan “conflict of intersest” yang menghasilkan putusan MK bernuansa “moral hazard”. Publik dapat menilai MK bagian dari oligarki, sehingga putusannya tidak konsisten dengan konstitusi.

Keenam, sejumlah pakar menyatakan Putusan MK No.91/2020 jalan tengah yang pantas diterima dan diapresiasi. Lalu ada pula yang menyatakan putusan tersebut diambil karena ada asas manfaat yang harus dipertimbangkan.

Dengan dugaan adanya moral hazard di atas, publik dapat pula menilai jika putusan MK merupakan jalan tengah. Namun jalan tengah yang memilih antara amanat konstitusi dengan kepentingan oligarki dan pribadi para hakim, bukan memilih antara amanat konstitusi dengan manfaat bagi kepentingan rakyat.

Uraian di atas menjelaskan berbagai alasan mengapa Putusan MK No.91/2020 dan UU Ciptaker No.11/2020 harus dibatalkan. Guna mencapai target oligarki kekuasaan, berbagai cara dan rekayasa dilakukakn, termasuk partisipasi publik dihambat dan UU MK dirubah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, rakyat pantas menuntut agar UU Ciptaker segera dibatalkan dan untuk itu Pemerintah harus segera menerbitkan Perppu. Mari terus kita suarakan![]

Jakarta, 30 November 2021

Penulis adalah Direktur Eksekutif IRES dan Deklarator KAMI

Continue Reading

Hukum

Tak Ada Pengecualian Jabatan Dalam Hukum, Siapapun Bisa Kena OTT

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Setiap orang harus diperlakukan sama dalam hukum (equality before the law) , tanpa membedakan suku, agama, pangkat, dan jabatan. Ini asas dalam hukum yang menekankan tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau kebal hukum apapun jabatannya termasuk polisi, jaksa, dan hakim sekalipun. Hukum itu diadakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bukan untuk memanifestasikan kekuasaan yang bila kekuasaan itu tidak dipagari dengan rambu hukum akan menjadi keadilan yang liar.

Jadi sepanjang seseorang tersebut sekalipun pejabat hukum bila melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pula bagi pelaku yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Tentang makna tertangkap tangan diatur oleh KUHAP dan ini berlaku bagi siapapun yang tertangkap pada saat melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian ditemukan alat bukti yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, OTT itu harus dimaknai sebagai represi kejahatan. Suatu rule of law model, OTT masih diperlukan sekaligus menjadi proses penanggulangan kejahatan yang sebenarnya.

Karenanya, tidak ada perbedaan atau pengecualian orang dalam pemberlakukan tertangkap tangan. Malah hukum acaranya memberikan mekanisme lebih mudah dalam penerapan hukum bagi pelaku yang di OTT. Jadi, penegakan hukum tidak bisa terhalang oleh kualifikasi profesi atau jabatan pelaku dalam upaya mendorong penegakan hukum yang berkualitas. Malah dalam hukum pidana diatur bila kejahatan dilakukan oleh penegak hukum sanksinya lebih berat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal.

Jadi bila ada wacana bagi aparatur hukum tidak bisa di OTT dengan alasan sebagai pejabat simbol negara, ini harus dihindari. Dikhawatirkan bisa-bisa aparatur hukum jadi “penjahat terselubung”, akan jadi pembacking oknum- oknum yang bermufakat dalam sebuah kejahatan yang dibungkus pengamanannya melalui kewenangan jabatan atau kesempatan yang ada dalam jabatannya.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti
[

Continue Reading

Opini

Tiga Putaran Terakhir Joko Widodo

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sahabat saya, Ubeidillah Badrun, menulis artikel bertajuk “Tujuh Tahun Jokowi: New Kleptocracy” (Tempo, 19 Oktober 2021). Bersama Ubeidillah dan aktivis Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) lainnya, kami mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Dalam sejarah kelahiran FKSMJ di internet, disebutkan bahwa hulu kelahiran FKSMJ berasal dari “Simposium Nasional Angkatan Muda 1990an: menjawab Tantangan Abad 21” atau terkenal dengan sebutan SNAM yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1994.

Kebetulan, saya menjadi Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committtee) dengan Wakil Ketua Indra Kusuma (sekarang pengacara) dan Sekretaris Umum Subuh Prabowo (sekarang Direktur Eksekutif Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Penanggungjawab adalah Bagus Hendraning Kobarsih (sekarang di Kementerian Luar Negeri) dan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committtee) Hadi Juanda (sekarang Kolonel Tentara Nasional Indonesia yang sedang bertugas di Provinsi Papua).

SNAM SMUI 1994 tercatat sebagai forum pertukaran gagasan aktivis mahasiswa intra dan ekstra kampus terbesar dan terpenting yang pernah diselenggarakan tahun 1990an. Satu komponen yang tidak bisa diundang berasal dari taruna akademi militer. SC yang beranggotakan Eep Saifullah Fatah, Chandra M Hamzah, Fadli Zon, Riri Fitri Sari, dan pimpinan top mahasiswa UI lainnya itu, kesulitan meyakinkan pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kala itu. Andai saja para penerima Adi Makayasa yang sedang menempuh pendidikan perwira itu hadir, bakal terjadi komunikasi sipil-militer terbesar di kalangan berpendidikan tinggi.

Baik, sebagai lanjaran saja.

Bagi saya, apa yang ditulis oleh Ubeidillah – yang terus terang, ketika saya masih menjadi peneliti Centre for Strategic and International Studies, bahkan lebih akrab dengan ponakannya yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri – adalah a condiciones sine quibus non yang ditangkap oleh sebagian ilmuwan. Sekalipun, tentu terdapat sejumlah ilmuwan yang menyatakan kebalikannya. Parameter pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga konektivitas melalui jejaring internet dan (industri) perhubungan jauh lebih baik.

Badan Pusat Statistik, misalnya, mencatat rasio gini Indonesia per September 2017 hingga Maret 2018 ada pada pusaran angka 0,389. Angka itu terendah dalam tujuh tahun terakhir. Artinya, ketimpangan hidup antara masyarakat, baik masyarakat perkotaan, antar kota, pedesaan atau antar desa, semakin mengecil. Pada bulan Maret 2021, angka itu mencapai 0,384.

Ketika Ubeidilllah hanya menukil indeks demokrasi Indonesia (Freedom House) dan indeks persepsi korupsi, sudah barang tentu mengalami fluktuasi. Bukan saja Indonesia, tetapi juga negara-negara (kampiun) demokrasi lain di dunia yang berhadapan dengan masalah korupsi. Pun, saya tentu saja tak lengkap jika hanya menawarkan indeks pertumbuhan ekonomi – seperti yang dicapai negara Republik Rakyat China atau India – dikaitkan dengan demokrasi.

Secara metodologi, kedua korpus itu (Freedom House dan Corruption Perseption Index) sama-sama bermasalah. Indeks korupsi, misalnya, disusun berdasarkan persepsi dari para pelaku bisnis (trans nasional) yang menanamkan investasi guna menarik keuntungan atau laba di negara yang sedang disurvei. Di sejumlah negara, seperti Australia, sudah muncul regulasi baru yang melarang kehadiran baik orang atau perusahaan dari negara-negara yang terindikasikan korupsi, maupun orang dari negara yang bersangkutan yang berhubungan dengan negara dimaksud. Namun lebih banyak negara kapitalis yang menyukai untuk mengkuya-kuya negara lain sebagai korup, tetapi mereguk keuntungan terus-menerus dari para pengusaha nasional mereka guna berbisnis di negara-negara korup itu.

Bahkan, ketika CPI menyebut bahwa Indonesia adalah negara kleptokrasi baru, sama sekali tak menyebutkan nama-nama yang dikaitkan dengan istilah itu. Buku Yushihara Kunio, the Rise of Ersazt Capitalism in Southeast Asia pada akhir era Orde Baru, lebih berani menyebut sejumlah nama pengusaha nasional Indonesia. Sayang sekali, ketika pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih saham pengendali sejumlah perusahaan besar, saya justru melihat kehadiran pengusaha boemi poetera Indonesia makin menipis.

Pengusaha boemi poetera seakan mengalami busung lapar di negara yang sedang menikmati pertumbuhan ekonomi. Bandingkan dengan kehadiran sejumlah taipan atau orang kaya baru, ketika Jepang, China, Korea Selatan atau India menangguk pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun. Mereka muncul dalam daftar orang-orang terkaya, bahkan membeli klub-klub sepakbola mahal.

Mana yang lebih tak diterima rakyat Indonesia, terutama pada level menengah ke atas (middle class to upper class), apakah model Partai Komunis China yang punya delapan sekondan, ataukah Partai Baratiya Janata yang didominasi oleh fundamentalis Hindu yang mengalahkan partai nasional ala Partai Kongres dengan hanya menyisakan tiga negara bagian buat Partai Komunis India? Bagi saya, partai ekstrim kiri model Partai Komunis China atau partai ekstrim kanan model Partai Baratiya Janata sama-sama “tak tepat” dalam lanskap bumi nusantara.

Namun, baiklah, sebagai kawan baik, apabila keseluruhan argumen dari Ubeidillah Badrun saya terima, berarti yang tersisa hanyalah tiga tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo. Tiga tahun putaran terakhir dalam sirkuit demokrasi, pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pencapaian parameter terpenting dari Trisakti: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Pemerintahan yang diampu Presiden Soeharto melakukan metode Trilogi Pembangunan: Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan Kesejahteraan. Joseph Stalin, lebih luar biasa lagi, yakni membunuh sekitar 10 Juta Rakyat Russia, ketika mengubah bangsanya dari agraris menjadi semi industri. Ratusan ribu nyawa melayang ketika menimbun rawa-rawa sangat dalam di belahan selatan Russia. Atau, korban dalam Revolusi Kebudayaan yang dilakukan oleh Deng Xiao Ping di China.

Banyak kawan, termasuk kalangan ilmuwan luar negeri, menyebut bahwa sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada, seorang presiden-pun di negara-negara demokrasi moderen yang berani melakukan pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur seperti yang dilakukan Joko Widodo di Indonesia. Bagaimana bisa presiden seperti itu hadir, ketika generasi yang akan datang sudah pasti dibebani oleh utang luar negeri yang lebih banyak dan bertimbun dibanding beban orangtuanya?

Baca juga: Ketakutan China, Ketakutan Atas China 

Pembangunan Tembok Besar China yang dilakukan sejak tahun 722 Sebelum Masehi, hitung saja kapan selesainya. Pembangunan jalur kereta api di Amerika Serikat, bahkan sempat menyebut Presiden Abraham Lincoln sebagai pemburu para vampir. Sebab, ketika jalur kereta api hadir di area-area yang tak ada manusianya berkilo-kilo meter, tentu saja mengganggu pemukiman vampir pengisap darah yang sudah ikut “berperang” sejak koloni pertama terbentuk.

Apapun itu, saya tentu ikut mengaminkan kritikan yang dilakukan oleh Prof Dr Emil Salim. Pangkat fungsional terakhir beliau adalah widya iswara di BP-7 Pusat, ketika saya tercatat sebagai Penatar Tingkat I sejak 1995. Ada yang keliru dalam pilihan pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan, kata Emil Salim. Saya membayangkan, putaran terakhir dalam sirkuit yang tengah disiapkan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Walau, saya tahu, bahwa hampir seluruh visi yang disampaikan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum mengalami perubahan ketika dijalankan.

Yang lebih cilaka, pandemi Covid 19 membuat turbulensi yang serius bagi pemenang pemilihan. Saya sendiri tak membaca lagi sebagai referensi utama. Teks sudah lama kehilangan daya pikat. Apalagi daya ikat. Bahkan bagi apa yang dinamakan janji-janji politik.

Tak apa. Indonesia baru dua bulan lebih mendayung lagi roda ekonomi. Keajaiban, bisa jadi selalu datang ke negara yang banyak diisi oleh dewa-dewa dari nirwana ini. Pun bagi pertumbuhan agama dan sekaligus ummat beragama. Indonesia selalu berhasil mengubah sesuatu yang datang dari luar. Pembaratan, bahkan punya batas-batas pembaratan, sebagaimana ditulis oleh sejarawan Denys Lombard dalam “Nusa Jawa Silang Budaya”. Noam Chomsky memuji Indonesia dalam “memerangi” terorisme atas nama Islam.

Mayoritas ummat tidak bertempat-tinggal di negara-negara ibu kelahiran agama Islam. Indonesia, India, dan Pakistan justru menjadi negara paling dominan dihuni ummat Islam. Bukan saja itu, persentuhan dengan Hindu dan Budha, telah membuat Islam lebih berwatak moderat, ketimbang di negara-negara Arab yang lebih bersentuhan dengan agama Yahudi dan Nasrani.

Jadi, manakala perjalanan pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dihiruk-pikukkan selama putaran kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, sudah tentu bukan satu persoalan fundamental. Baik dalam berpikir, berimajinasi, maupun berjanji. Arnold Toynbee sudah lama menanam jampi-jampi, betapa bangsa Melayu – tentu bukan termasuk Melanesia – adalah bangsa yang easy to forgotten and easy to forgiven.

Barangkali, saya hanya mengingat, bahwa ketika sirkuit Sentul dibangun, apa yang disebut sebagai nepotisme berkecambah. Bukan oleh kehadiran gadis-gadis payung, tetapi lebih-lebih niatan gua melakukan “lompatan” di dunia olahraga. Bukankah penyumbang medali emas terbanyak dalam Asian Games adalah pencak silat yang dikomando oleh Prabowo Subianto – tentu juga cabang wushu yang diampu oleh Airlangga Hartarto? Ketika sepak takraw dan bulu tangkis, termasuk kayak dan perahu, makin menjauh dari Indonesia, lalu adrenalin Generasi Z dan generasi Z dipacu menelusuri kedigdayaan otomotif yang bahkan berpotret dengan cara – yang saya sepakat melanggar etika profesional – langsung mencoreng Indonesia tercampak 40 tahun oleh sang pemilih motor?

Apabila tiga putaran terakhir dalam sirkuit kepemimpinan Joko Widodo tak mengalami perubahan, barangkali saya dan Ubeidillah Badrun hanya siap bermurung durja atas tantangan abad 21 yang sudah pasti sudah menghulubalangkan kami, generasi aktivis mahasiswa 1990an.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

HOT TOPIC