Connect with us

Hot Topic

Bambang Trihatmodjo Gugat Kemenkeu, Ada Apa?

Published

on

Bambang Trihatmodjo

Channel9.id-jakarta. Putra kedua mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo menggugat Menteri Keuangan RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia dicekal ke luar negeri terkait SEA Games 1997.

Bambang meminta keputusan Menkeu yang membuatnya dicekal dibatalkan. Pencekalan berhubungan dengan piutang negara terkait SEA Games 1997.

Baca juga: KPK Panggil Ketua DPP Partai Berkarya dalam Kasus Korupsi di Kemenag

Gugatan itu dilansir di website PTUN Jakarta, Kamis (17/09). Perkara itu mengantongi nomor 179/G/2020/PTUN.JKT. Gugatan itu didaftarkan pada Selasa (15/09) lalu.

Dengan adanya pencekalan itu, kader utama Partai Berkarya itu tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Berikut petitum Bambang Trihatmodjo:

  1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara”
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara”
  4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Alumni Unpad Cinta Demokrasi Tolak Hasil Mubes 2020

Published

on

By

Channel9.id-  Bandung. Sekitar 180 alumni Universitas Padjajaran yang tergabung dalam Komunitas Alumni Cinta Ika Unpad yang Demokratis menolak hasil Musyawarah Besar (Mubes) IKA Unpad 2020 karena berjalan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.  Serta bertentangan dengan Surat Panitia Mubes pada tanggal 20 Februari 2020 (SK No. 006/MUBES/IKA-UNPAD/II/2020), dimana secara jelas berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemilihan menggunakan one man one vote (OMOV) dan tidak dapat diwakilkan.

Juru Bicara Komunitas Alumni Cinta IKA Unpad yang Demokratis, Dedi Heriadi mengatakan, justru dalam Mubes X yang diselenggarakan pada 11 – 13 September 2020, panitia malah mencabut hak suara seluruh alumni untuk memilih. “Pemilihan dilakukan hanya oleh segelintir orang yang berlabel komfak dan komda. Di saat para alumni sudah tergerak membangun kecintaan kepada Unpad, dengan mudahnya dicabut haknya oleh panitia,” tandas Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (24/9/2020).

“Sehingga jadi aneh, sekarang panitia menggunakan sistem perwakilan saat kontestasi sudah di ujung pemilihan. Bagaimana logikanya aturan main yang sudah ditetapkan dengan menggunakan AD/ART tahun 2016 diubah dengan aturan main dalam AD/ART 2020 yang baru saja disahkan pada saat Mubes padahal Mubes X tahun 2020 seharusnya diadakan berdasarkan AD/ART 2016,” urainya. Dalam pelaksanaan Mubes 2020 dengan system perwakilan, Pemilihan hanya dilakukan segelintir perwakilan, padahal ada 300 ribuan alumni yang juga berhak ikut memilih.

Alumni  memberikan sejumlah catatan kekeliruan  dalam pelaksanaan Mubes,  yakni: pertama, secara arbitrer panitia menginisiasi metode pemilihan dengan perwakilan komisariat daerah (komda) dan komisariat fakultas (komfak). Kekeliruan kedua, membajak, lalu menyempitkan lagi demokrasi dengan membuat voting untuk memilih siapakah yang mempunyai hak suara dari delegasi yang hadir. kelima perwakilan komda dan komfak, atau satu hak suara dari kelima perwakilan komda dan komfak yang hadir.

“Kami sebagai warga alumni Unpad sangat kecewa sebab sejak awal kami menghendaki agar Pemilu IKA Unpad dilakukan secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara secara keseluruhan. Semua alumni Unpad memiliki suara. Bukan diwakilkan pada komda dan komfak, apalagi oleh panitia dikerdilkan lagi,” urai Dedi.

 

baca juga :dramatis-dua-calon-ketua-ika-unpad-mengundurkan-diri

Sebagai bagian dari alumni Dedi menyatakan sangat kecewa karena praktik pembajakan dan pengerdilan demokrasi, adanya penyingkiran hak suara seluruh alumni Universitas Padjadjaran. “Yang kami kehendaki adalah sebuah pemilihan yang sopan, jujur, transparan, demokratis, sebab ini bukan persoalan menang-kalah, tapi ingin melampaui ke hal yang lebih substansial yaitu pembelaan terhadap kehidupan berdemokrasi,” ujarnya.

Oleh karena, Dedi mengatakan sebagai bagian alumni dengan ini menolak legitimasi proses dan hasil pemilihan serta kontestasi pemilihan Ketua IKA Unpad 2020 yang mengasilkan Ketua IKA Unpad yang cacat demokrasi karena hasil dari sistem perwakilan yang merampas hak suara alumni. “Pemilihan melalui E-Voting adalah suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan pada era abad revolusi teknologi 4.0. Pemilihan melalui E-Voting tentunya lebih legitimate karena merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menjaga hak pilih alumni dan juga menghindari timbulya klaster baru Covid-19 yang selalu didengung-dengungkan sebagai suatu justifikasi diadakannya pemilihan melalui sistem perwakilan,’ ujarnya.

Penolakan hasil Mubes juga disampaikan sejumlah alumni Unpad di media sosial (medsos). Salah satunya oleh Hilman Mutasi. “Seharusnya Mubes IKA Unpad kemarin cukup memilih Caretaker Ketua IKA, untuk nanti menyelenggarakan Pemilu Raya, selama/pasca Pandemi, biar legitimate,” dalam status FB Sementara Chevi S Iskandar menyatakan, pemimpin yang terpilih dengan mekanisme “susulumputan” hanya akan menghasilkan program kerja dan pengurus yang “mucunghul dan ngaleungit.”

Kekecewaan juga dilontarkan Ferry Mursidan Baldan terhadap proses pelaksanaan Mubes  IKA Unpad. “Dengan dikebirinya kedaulatan alumni dalam pemilihan Ketua IKA UNPAD yang baru berarti IKA UNPAD dengan sengaja telah mengerdilkan diri sendiri, dan menenggelamkan marwah IKA UNPAD ke dalam samudera nan luas,” ujar Ferry Mursyidan Baldan, mantan Ketua IKA UNPAD periode 2008-2012 dan alumni FISIP UNPAD angkatan 1981.

Continue Reading

Hot Topic

Sebut Pengurus Banser Keturunan PKI, Alfian Tanjung Minta Maaf

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Alfian Tanjung melakukan permintaan maaf kepada keluarga besar Ansor/Banser dan NU atas kasus ujaran kebencian yang menyebut pengurus Banser NU adalah anak keturunan PKI. Permintaan maaf tersebut dilakukan secara terbuka di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Rabu (23/9).

Pernyataan permintaan maaf ini merupakan tindak lanjut dari hasil proses mediasi pada Selasa (8/9) lalu, antara Alfian Tanjung dan GP Ansor dengan Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Mediasi tersebut menghasilkan perjanjian perdamaian yang ditandantangani langsung oleh Tergugat, Alfian Tanjung dan Penggugat, Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam Perjanjian perdamaian ada lima poin penting yang telah disepakati bersama. Pertama, tergugat secara tulus dan sadar mengakui kesalahannya serta dampak perbuatannya terhadap GP Ansor atau Banser, dan warga NU.

Kedua, tergugat bersedia melakukan konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Keluarga Besar Ansor, Banser, dan NU.

“Ketiga, tergugat berjanji untuk senantiasa menjaga dan mengangkat harkat serta marwah Ansor, Banser, dan NU,” demikian ditulis dalam perjanjian berdamaian itu.

Keempat, tergugat bersedia membayar ganti rugi senilai Rp 9.999.999. Kelima, penggugat bersedia memaafkan dengan catatan tergugat tidak lagi mengulangi kesalahannya.

“Apabila di kemudian hari tergugat ternyata mengulang kembali kesalahannya, maka Ansor/Banser akan mengambil langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik perdata maupun pidana. Sedangkan uang ganti rugi dari tergugat senilai Rp 9.999.999, seluruhnya akan disalurkan ke kas Masjid KH Abdurrahman Wahid, Jl Kramat Raya 65A, Jakarta Pusat,” demikian isi perjanjian itu.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Tito Karnavian Inginkan Camat Mampu Terjemahkan Kebijakan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para camat mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan kepala daerah. Kebijakan yang diambil agar paralel dengan sistem administrasi pemerintahan dan sesuai dengan norma, prosedur, standar, kriteria yang berlaku di Indonesia. “Dalam konteks inilah camat menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para bupati/wali kota dan meneruskannya kepada jajaran di kecamatan termasuk desa-desa,” kata Tito, Rabu, 23 September 2020.

Menurut Tito, camat mesti menjadi jembatan antara para bupati dengan kepala desa. Kades merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat di tingkat desa. Mendagri menilai camat merupakan orang yang berpengalaman dan memahami betul dinamika di masyarakat. “Camat mesti menjadi linking pin atau jembatan agar pembuatan kebijakan yang dibuat oleh para bupati/wali kota sesuai dengan situasi lapangan,” ujarnya.

Sebagai birokrat karir yang profesional, lanjut Tito, camat diharapkan betul-betul memahami sistem administrasi pemerintahan dan aturan hukum lainnya, seperti keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Camat memiliki tugas dalam memberikan pencerahan dan meningkatkan kapasitas, serta kemampuan kades.

Untuk itu, kata Tito, camat harus memahami tentang seluruh regulasi aturan-aturan tersebut sebelum memberikan arahan kepada para kades. “Agar mereka yang dipilih oleh rakyat ini mereka memahami membuat kebijakan yang sejalan dengan seluruh aturan, regulasi, norma-norma, prosedur standar-standar pemerintahan, serta semua kriteria-kriteria yang ada,” ujarnya. “Peran camat menjadi sangat penting sebagai ujung tombak.”

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC