Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung transformasi digital pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan rilis pers Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri yang diterima Channel9.id, hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama dalam Merdeka AI Summit bertajuk “Cloudeka Sovereign for Future Enterprise” di Sudirman Hall, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Bima mengatakan, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem digital yang mampu menghubungkan potensi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing wilayah. Dalam hal ini, data dan AI dapat dimanfaatkan untuk menganalisis serta memetakan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, sejumlah daerah mulai menggunakan AI untuk mempermudah layanan usaha, mendorong UMKM dan investasi, hingga menyempurnakan kebijakan ekonomi.
“Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi,” kata Bima.
Namun, ia mengingatkan agar pemanfaatan AI tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Teknologi tersebut juga harus mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.
Bima menilai dampak penggunaan AI terhadap pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar perlu diukur secara nyata. Sebab, manfaat teknologi semestinya tidak berhenti pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, Bima menyebut Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial hingga 2045. Strategi tersebut mencakup empat pilar, yakni riset dan inovasi, infrastruktur dan data, pengembangan talenta sumber daya manusia, serta etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
Ia menilai aspek etika perlu mendapat perhatian seiring semakin luasnya penggunaan AI, termasuk di lingkungan korporasi. Penguatan strategi tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan integrasi data melalui agenda Satu Data Indonesia.
Di lingkungan Kemendagri, salah satu upaya penguatan integrasi data dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci identitas penduduk.
“Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain,” ujarnya.
Bima menegaskan, data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program pemerintah. Data juga dibutuhkan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, mendukung penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, hingga memperkuat kedaulatan pangan.
“Kita perlu data yang presisi agar desain perencanaan pembangunan ini akurat. Kita perlu data yang presisi agar target-target program pemerintahan tepat sasaran dan engga
Baca juga: Bima Arya Minta Pusat dan Daerah Perkuat Koordinasi Atasi Konflik Kawasan Hutan
